Direktur Indonesia For Global Justice (IGJ) Riza Damanik meminta pemerintah membatalkan dua agenda internasional, yakni pertemuan WTO dan APEC yang akan diselenggarakan di Indonesia pada akhir 2013.
Riza menilai pertemuan tersebut hanya bertujuan memuluskan kepentingan internasional dalam menguasai kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pertemuan APEC dan WTO yang digelar di Indonesia, adalah legitimasi pemerintah menggadaikan negeri ini untuk kepentingan asing. Rakyat harus menolak pertemuan skala internasional di Indonesia, dan sudah seharusnya pemerintah juga membatalkan pertemuan itu," kata Riza dalam konfrensi pers bersama dengan tema 'Kebijakan pro asing dan Utang SBY' di kafe Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Minggu (7/7/2013).
Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi panggung dunia dengan menjadi tuan rumah dari 3 pertemuan besar international pada 2013 ini. Tercatat pada Maret lalu telah digelar Rapat Tingkat Tinggi PBB tentang Pencapaian Pembangunan Paska 2013. Sementara dua agenda lain yang akan segera digelar adalah Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada 1-8 Oktober, dan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 3-6 Desember 2013.
Menurut Riza, forum-forum tersebut diselenggarakan ditengah-tengah berlangsungnya krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis iklim, krisis energi, pangan dan politik di tingkat global. Artinya, lanjut dia, hal tersebut dipastikan tidak dapat memberikan solusi yang dapat menstabilkan negara dan rakyat Indonesia. Malaahan berpotensi memperparah defisit perdagangan nasional Indonesia.
"Untuk itu saya berharap para politisi di Senayan memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) untuk membatalkan agenda internasional itu, yang notabenanya hanya menjajah NKRI, " pungkas dia.(Shd)
Riza menilai pertemuan tersebut hanya bertujuan memuluskan kepentingan internasional dalam menguasai kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pertemuan APEC dan WTO yang digelar di Indonesia, adalah legitimasi pemerintah menggadaikan negeri ini untuk kepentingan asing. Rakyat harus menolak pertemuan skala internasional di Indonesia, dan sudah seharusnya pemerintah juga membatalkan pertemuan itu," kata Riza dalam konfrensi pers bersama dengan tema 'Kebijakan pro asing dan Utang SBY' di kafe Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Minggu (7/7/2013).
Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi panggung dunia dengan menjadi tuan rumah dari 3 pertemuan besar international pada 2013 ini. Tercatat pada Maret lalu telah digelar Rapat Tingkat Tinggi PBB tentang Pencapaian Pembangunan Paska 2013. Sementara dua agenda lain yang akan segera digelar adalah Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada 1-8 Oktober, dan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 3-6 Desember 2013.
Menurut Riza, forum-forum tersebut diselenggarakan ditengah-tengah berlangsungnya krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis iklim, krisis energi, pangan dan politik di tingkat global. Artinya, lanjut dia, hal tersebut dipastikan tidak dapat memberikan solusi yang dapat menstabilkan negara dan rakyat Indonesia. Malaahan berpotensi memperparah defisit perdagangan nasional Indonesia.
"Untuk itu saya berharap para politisi di Senayan memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) untuk membatalkan agenda internasional itu, yang notabenanya hanya menjajah NKRI, " pungkas dia.(Shd)
