Puluhan sopir angkutan kota dari beberapa trayek di DKI Jakarta melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Selatan. Mereka menuntut Dewan untuk segera mengeluarkan pengumuman tarif resmi angkutan umum.
Pantauan Liputan6.com, para sopir kebanyakan berasal dari angkutan umum jenis mikrolet dari berbagai trayek ini melakukan unjuk rasa sejak pukul 10.00 WIB, Senin (8/7/2013).
Demonstran menyampaikan aspirasinya di depan pintu gerbang Gedung DPRD DKI. Mereka pun memarkirkan mobil-mobil angkutannya di trotoar jalan depan gedung DPRD DKI.
"Kami mendesak dan meminta Dewan untuk segera memutuskan dan menetapkan tarif angkutan umum secepatnya. Jangan menggantung nasib kami," ujar Slamet, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, pascakenaikan BBM proses perubahan ekonomi semakin terasa, khususnya bagi mereka para sopir angkutan umum. Apalagi, setelah tarif resmi dinaikkan pemerintah tak juga mengumumkan kenaikan tarif. Akibatnya tidak jarang para sopir dan penumpang terlibat pertengkaran karena menaikkan tarif sepihak.
"Belum ada ketetapan kenaikan ini buat sopir dan penumpang jadi ribut. Sopir naikkan tarif, tapi penumpang kadang tidak terima, akhirnya sering kita ribut," katanya.
Slamet mengaku, dirinya dan para sopir angkutan lainnya terpaksa menaikkan tarif sepihak lantaran mengalami kerugian hingga 50 persen. Ini akibat kenaikan BBM yang tidak disertai kenaikan tarif angkutan umum.
"Biasanya dalam sehari saya bawa uang Rp 150 ribu per hari. Karena BBM naik dan tarifnya juga belum dinaikkan, kami mengalami rugi sebesar Rp 80 ribu setiap hari," terang Slamet.
Dia pun kerap harus bersinggungan dengan para petugas patroli dari Dinas Perhubungan yang memberikan sanksi tilang karena menaikkan tarif sepihak. "Karena tidak ada SK Kenaikan. Kalau ketahuan naikkan ongkos, kami ditilang. Akhirnya kami juga ribut dengan mereka" imbuhnya.
"Makanya kami minta DPRD untuk segera setujui kenaikan tarif resmi ini. Jangan sampai kami sopir angkot dibiarkan menderita seperti ini," harap Slamet.
Hingga saat ini, sopir mikrolet dari trayek 53 Pulo Gadung-Kota, 08 Tanah Abang-Kota, 01 Senen-Kampung Melayu dan beberapa trayek lainnya masih melakukan aksinya. Mereka menuntut agar mereka dapat bertemu langsung para anggota Dewan.
"Kami minta supaya kami dikasih masuk, supaya mereka tahu bagaimana penderitaan sopir. Jangan hanya nasib penumpang yang diperhatikan, tapi kami juga harus diperhatikan," tutur Slamet. (Frd/Ism)
Pantauan Liputan6.com, para sopir kebanyakan berasal dari angkutan umum jenis mikrolet dari berbagai trayek ini melakukan unjuk rasa sejak pukul 10.00 WIB, Senin (8/7/2013).
Demonstran menyampaikan aspirasinya di depan pintu gerbang Gedung DPRD DKI. Mereka pun memarkirkan mobil-mobil angkutannya di trotoar jalan depan gedung DPRD DKI.
"Kami mendesak dan meminta Dewan untuk segera memutuskan dan menetapkan tarif angkutan umum secepatnya. Jangan menggantung nasib kami," ujar Slamet, salah seorang sopir angkot.
Menurutnya, pascakenaikan BBM proses perubahan ekonomi semakin terasa, khususnya bagi mereka para sopir angkutan umum. Apalagi, setelah tarif resmi dinaikkan pemerintah tak juga mengumumkan kenaikan tarif. Akibatnya tidak jarang para sopir dan penumpang terlibat pertengkaran karena menaikkan tarif sepihak.
"Belum ada ketetapan kenaikan ini buat sopir dan penumpang jadi ribut. Sopir naikkan tarif, tapi penumpang kadang tidak terima, akhirnya sering kita ribut," katanya.
Slamet mengaku, dirinya dan para sopir angkutan lainnya terpaksa menaikkan tarif sepihak lantaran mengalami kerugian hingga 50 persen. Ini akibat kenaikan BBM yang tidak disertai kenaikan tarif angkutan umum.
"Biasanya dalam sehari saya bawa uang Rp 150 ribu per hari. Karena BBM naik dan tarifnya juga belum dinaikkan, kami mengalami rugi sebesar Rp 80 ribu setiap hari," terang Slamet.
Dia pun kerap harus bersinggungan dengan para petugas patroli dari Dinas Perhubungan yang memberikan sanksi tilang karena menaikkan tarif sepihak. "Karena tidak ada SK Kenaikan. Kalau ketahuan naikkan ongkos, kami ditilang. Akhirnya kami juga ribut dengan mereka" imbuhnya.
"Makanya kami minta DPRD untuk segera setujui kenaikan tarif resmi ini. Jangan sampai kami sopir angkot dibiarkan menderita seperti ini," harap Slamet.
Hingga saat ini, sopir mikrolet dari trayek 53 Pulo Gadung-Kota, 08 Tanah Abang-Kota, 01 Senen-Kampung Melayu dan beberapa trayek lainnya masih melakukan aksinya. Mereka menuntut agar mereka dapat bertemu langsung para anggota Dewan.
"Kami minta supaya kami dikasih masuk, supaya mereka tahu bagaimana penderitaan sopir. Jangan hanya nasib penumpang yang diperhatikan, tapi kami juga harus diperhatikan," tutur Slamet. (Frd/Ism)
