Puluhan Anak Buah Kapal (ABK) berdemonstrasi di kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jakarta, Selasa (9/7/2013). Selain minta pertanggungjawaban klaim asuransi, mereka juga mendesak pemerintah berperan aktif menyelesaikan permasalahan ABK.
"Pemerintah harus berperan aktif dan segera menyelesaikan kasus ABK baik upaya diplomasi maupun hukum secara tegas dan konkret. Agar hak-hak kami terpenuhi," ujar koordinator aksi ABK, Imam Safii.
Ia juga minta pemerintah melakukan pengawasan seoptimal mungkin terhadap perusahaan pengerah TKI yang cenderung mengutamakan bisnis semata, ketimbang memenuhi kesejahteraan pekerja migran.
"Tanggung jawab BNP2TKI terhadap klaim asuransi kami. Karena KTKLN yang dikeluarkannya tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja migran," imbuh Imam.
Ia menambahkan, pemerintah harus melakukan tindakan hukum yang konkret kepada pelaku yang telah merugikan mereka. "Di samping masalah perlindungan, kami juga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam modus perekrutan tenaga kerja," jelas Imam.
Karena itu, pihaknya juga mendesak DPR melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemerintah seperti BNP2TKI, Kemenakertrans dan instansi terkait yang berkewajiban melindungi ABK terlantar di Trinidad dan Tobago. (Adi/Sss)
"Pemerintah harus berperan aktif dan segera menyelesaikan kasus ABK baik upaya diplomasi maupun hukum secara tegas dan konkret. Agar hak-hak kami terpenuhi," ujar koordinator aksi ABK, Imam Safii.
Ia juga minta pemerintah melakukan pengawasan seoptimal mungkin terhadap perusahaan pengerah TKI yang cenderung mengutamakan bisnis semata, ketimbang memenuhi kesejahteraan pekerja migran.
"Tanggung jawab BNP2TKI terhadap klaim asuransi kami. Karena KTKLN yang dikeluarkannya tidak memenuhi persyaratan dalam pencairan asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja migran," imbuh Imam.
Ia menambahkan, pemerintah harus melakukan tindakan hukum yang konkret kepada pelaku yang telah merugikan mereka. "Di samping masalah perlindungan, kami juga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam modus perekrutan tenaga kerja," jelas Imam.
Karena itu, pihaknya juga mendesak DPR melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemerintah seperti BNP2TKI, Kemenakertrans dan instansi terkait yang berkewajiban melindungi ABK terlantar di Trinidad dan Tobago. (Adi/Sss)
