Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi menyatakan prihatin dengan masih minimnya penghargaan terhadap profesi wartawan di Indonesia. Hal itu tampak dengan rendahnya gaji para jurnalis. Perusahaan media pun memberangus kebebasan karyawan yang ingin membentuk serikat pekerja.
Bahkan, menurutnya, saking minimnya penghargaan itu menjadi penyebab konsentrasi studi jurnalistik di sejumlah perguruan tinggi tidak lagi dilirik oleh para calon mahasiswa.
"Kesejahteraan berada di titik nadir. Jurnalistik tidak lagi diminati mahasiswa, karena kita bisa lihat mereka miskin, kesejahteraan rendah. Bahkan mertua nggak bangga punya menantu wartawan," kata Eko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8/2013).
"Hanya 30-40 persen wartawan yang digaji secara layak," imbuh Eko.
Ia menjelaskan ada beberapa aspek yang mempengaruhi rendahnya kesejahteraan bagi jurnalis. Salah satunya adalah banyak perusahaan media yang alergi dengan adanya serikat pekerja pers yang ada di dalam perusahaan itu. "Ini harusnya jadi contoh untuk kebebasan pers dan buat serikat pekerja," kata Eko.
Menurutnya, apabila memang dibuat sebuah serikat pekerja di dalam perusahaan pers, maka pembuat serikat pekerja tersebut akan dipersulit oleh perusahaan tempatnya bekerja.
"Dipersulit, dipindahkan ke bagian bukan redaksi. Di-PHK tanpa alasan yang jelas. Harusnya perusahaan media jadi contoh memberikan kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat," ucap Eko.
Dalam kegiatan mencari berita sehari-hari, jurnalis bekerja seperti dalam dilema. Ketika memuat berita yang tak disukai, maka kantornya akan diserang. "Hubungannya like and dislike," jelas Eko.
Belum lagi, di daerah ada perusahaan yang mengharuskan jurnalisnya untuk turut mencari iklan. Menurutnya, tentu hal itu akan mempengaruhi kinerja jurnalis tersebut dalam menjaga independensi dalam pemberitaan.
"Di Gorontalo, wartawan yang mencari iklan. Itu kan sudah tidak baik. Ini tidak lagi memperhatikan standar," tukas Eko. (Adi/Sss)
Bahkan, menurutnya, saking minimnya penghargaan itu menjadi penyebab konsentrasi studi jurnalistik di sejumlah perguruan tinggi tidak lagi dilirik oleh para calon mahasiswa.
"Kesejahteraan berada di titik nadir. Jurnalistik tidak lagi diminati mahasiswa, karena kita bisa lihat mereka miskin, kesejahteraan rendah. Bahkan mertua nggak bangga punya menantu wartawan," kata Eko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8/2013).
"Hanya 30-40 persen wartawan yang digaji secara layak," imbuh Eko.
Ia menjelaskan ada beberapa aspek yang mempengaruhi rendahnya kesejahteraan bagi jurnalis. Salah satunya adalah banyak perusahaan media yang alergi dengan adanya serikat pekerja pers yang ada di dalam perusahaan itu. "Ini harusnya jadi contoh untuk kebebasan pers dan buat serikat pekerja," kata Eko.
Menurutnya, apabila memang dibuat sebuah serikat pekerja di dalam perusahaan pers, maka pembuat serikat pekerja tersebut akan dipersulit oleh perusahaan tempatnya bekerja.
"Dipersulit, dipindahkan ke bagian bukan redaksi. Di-PHK tanpa alasan yang jelas. Harusnya perusahaan media jadi contoh memberikan kebebasan untuk berorganisasi dan berserikat," ucap Eko.
Dalam kegiatan mencari berita sehari-hari, jurnalis bekerja seperti dalam dilema. Ketika memuat berita yang tak disukai, maka kantornya akan diserang. "Hubungannya like and dislike," jelas Eko.
Belum lagi, di daerah ada perusahaan yang mengharuskan jurnalisnya untuk turut mencari iklan. Menurutnya, tentu hal itu akan mempengaruhi kinerja jurnalis tersebut dalam menjaga independensi dalam pemberitaan.
"Di Gorontalo, wartawan yang mencari iklan. Itu kan sudah tidak baik. Ini tidak lagi memperhatikan standar," tukas Eko. (Adi/Sss)
