Meski telah menetapkan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menahan satu pun tersangka. Termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
KPK dinilai tebang pilih dalam menangani kasus Hambalang dibandingkan kasus lain. Namun, hal itu dibantah KPK.
Ketua KPK Abraham Samad berjanji segera menahan Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum setelah Lebaran. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang ikut membantu melakukan audit atas kasus tersebut.
"Mudah-mudahan habis Lebaran (ditahan). Kita sudah koordinasi sama tim BPK dan PU," kata Abraham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Ia menjelaskan hasil audit BPK itu akan menjadi dasar untuk mempercepat langkah penahanan terhadap para tersangka Hambalang. Setelah hasil audit BPK tuntas, Abraham berjanji akan segera menahan para tersangka.
"Kita tinggal menunggu hasil audit investigasi KPK, kalau itu sudah rampung baru kita lakukan penahanan," jelas lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar itu.
Ia menegaskan penetapan Anas dan Andi sebagai tersangka sudah cukup bukti. Lambannya penahanan itu akibat berkas yang belum rampung.
"Buktinya sudah ada tapi berkasnya belum rampung," tukas Abraham.
Sementara itu, proses penyelidikan kasus Hambalang terus dikembangkan KPK. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto memenuhi panggilan KPK. Ketua Panitia Kongres Demokrat tahun 2010 itu diperiksa sebagai saksi kasus proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum. Saat kongres itu, Anas memenangkan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Didik mengaku dana kongres itu hanya dari DPP Demokrat saja.
"Kalau aliran dana kongres, saya pikir saya sebagai Ketua Panitia nggak ada aliran dana dari mana pun, kecuali dari DPP Demokrat," kata Didik. (Adi/Sss)
KPK dinilai tebang pilih dalam menangani kasus Hambalang dibandingkan kasus lain. Namun, hal itu dibantah KPK.
Ketua KPK Abraham Samad berjanji segera menahan Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum setelah Lebaran. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang ikut membantu melakukan audit atas kasus tersebut.
"Mudah-mudahan habis Lebaran (ditahan). Kita sudah koordinasi sama tim BPK dan PU," kata Abraham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Ia menjelaskan hasil audit BPK itu akan menjadi dasar untuk mempercepat langkah penahanan terhadap para tersangka Hambalang. Setelah hasil audit BPK tuntas, Abraham berjanji akan segera menahan para tersangka.
"Kita tinggal menunggu hasil audit investigasi KPK, kalau itu sudah rampung baru kita lakukan penahanan," jelas lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar itu.
Ia menegaskan penetapan Anas dan Andi sebagai tersangka sudah cukup bukti. Lambannya penahanan itu akibat berkas yang belum rampung.
"Buktinya sudah ada tapi berkasnya belum rampung," tukas Abraham.
Sementara itu, proses penyelidikan kasus Hambalang terus dikembangkan KPK. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto memenuhi panggilan KPK. Ketua Panitia Kongres Demokrat tahun 2010 itu diperiksa sebagai saksi kasus proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum. Saat kongres itu, Anas memenangkan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Didik mengaku dana kongres itu hanya dari DPP Demokrat saja.
"Kalau aliran dana kongres, saya pikir saya sebagai Ketua Panitia nggak ada aliran dana dari mana pun, kecuali dari DPP Demokrat," kata Didik. (Adi/Sss)
