Pembagian BLSM yang digadang-gadang pemerintah diperuntukan bagi rakyat kurang mampu, ternyata masih banyak yang tidak tepat sasaran.
Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, seperti ditayangkan Liputan 6 SCTV, Kamis (11/7/2013), sejumlah warga yang mengambil BLSM di Kantor Pos Panyabungan, terlihat banyak yang menggunakan kendaraan sepeda motor.
Bahkan di Bantul, Yogyakarta, ada warga penerima BLSM yang baru saja pulang umrah. Hal itu menunjukkan mereka bukan berasal dari kalangan tidak mampu. Pembagian dana BLSM di Mandailing Natal, memang diduga banyak yang tidak tepat sasaran akibat data yang tidak akurat. Kondisi itu diakui Kepala Lingkungan 4 Huta Siantar, pihaknya tidak dilibatkan dalam pendataan warga miskin.
Sementara di Dusun Gadungan, Desa Canden, Kecamatan Jetis Bantul, Yogyakarta, para penerima BLSM mencairkan dana ke kantor pos. Dari 420 kepala keluarga terdapat 72 penerima BLSM. Sementara warga yang dianggap layak namun tidak menerima BLSM mencapai 30 KK.
Ironisnya, dari jumlah penerima BLSM itu di antaranya dianggap salah sasaran, karena terdapat pensiunan PNS dan warga yang baru pulang umroh. Bagi pemerintah, BLSM mungkin merupakan upaya meringankan beban warga miskin sebagai kompensasi naiknya harga BBM.
Namun jika salah sasaran, bukan saja menimbulkan keresahan dan rasa iri, tapi bukan tidak mungkin BLSM justru memicu kerawanan sosial. (Frd)
Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, seperti ditayangkan Liputan 6 SCTV, Kamis (11/7/2013), sejumlah warga yang mengambil BLSM di Kantor Pos Panyabungan, terlihat banyak yang menggunakan kendaraan sepeda motor.
Bahkan di Bantul, Yogyakarta, ada warga penerima BLSM yang baru saja pulang umrah. Hal itu menunjukkan mereka bukan berasal dari kalangan tidak mampu. Pembagian dana BLSM di Mandailing Natal, memang diduga banyak yang tidak tepat sasaran akibat data yang tidak akurat. Kondisi itu diakui Kepala Lingkungan 4 Huta Siantar, pihaknya tidak dilibatkan dalam pendataan warga miskin.
Sementara di Dusun Gadungan, Desa Canden, Kecamatan Jetis Bantul, Yogyakarta, para penerima BLSM mencairkan dana ke kantor pos. Dari 420 kepala keluarga terdapat 72 penerima BLSM. Sementara warga yang dianggap layak namun tidak menerima BLSM mencapai 30 KK.
Ironisnya, dari jumlah penerima BLSM itu di antaranya dianggap salah sasaran, karena terdapat pensiunan PNS dan warga yang baru pulang umroh. Bagi pemerintah, BLSM mungkin merupakan upaya meringankan beban warga miskin sebagai kompensasi naiknya harga BBM.
Namun jika salah sasaran, bukan saja menimbulkan keresahan dan rasa iri, tapi bukan tidak mungkin BLSM justru memicu kerawanan sosial. (Frd)
