Polri mempertanyakan hasil survei Transparency International Indonesia (TII) yang menyebutkan Polri sebagai lembaga terkorup se-Asia Tenggara. Sebab objek penelitian survei itu hanya mengacu pada anggota polisi yang dipecat.
"Kalau ternyata ingatan responden yang dijadikan objek penelitian mengacu pada anggota yang dipecat, maka perlu duduk bersama membicarakan hal tersebut. Saya bukan menampik hasil penelitian itu, tapi apakah penelitian TII cukup representatif?" cetus Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Ronny menyayangkan survei itu hanya dilakukan di perkotaan, sementara di pedesaan tidak. Padahal, Polri tidak hanya berada di kota.
"Kita perlu mengklarifikasi pelaksanaan survei untuk kita lihat representasi survei tersebut," ucap dia.
Meski begitu, selaku institusi yang cukup besar, Polri berbesar hati atas pengawasan, maupun teguran, atas masukan dari stakeholder, termasuk lembaga survei.
"Karena sudah ada hasilnya, mari sama-sama bermitra untuk perbaiki," pungkas Ronny.
Survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 yang dilakukan TII menyebutkan 3 lembaga terkorup di Asia Tenggara yakni kepolisian dengan jumlah 3,9 persen, parpol 3,6 persen dan pejabat publik 3,5 persen. Peradilan menempati urutan selanjutnya dengan 3,4 persen, serta parlemen dengan jumlah 3,3 persen.
Hasil survei di Indonesia memperlihatkan kepolisian sebagai lembaga terkorup dengan indikasi sebesar 4,5 persen yang disusul parlemen. Sementara peradilan berada di posisi ketiga dengan indikasi sebesar 4,4 persen, dan parpol dengan angka 4,3 persen. (Mut/Sss)
"Kalau ternyata ingatan responden yang dijadikan objek penelitian mengacu pada anggota yang dipecat, maka perlu duduk bersama membicarakan hal tersebut. Saya bukan menampik hasil penelitian itu, tapi apakah penelitian TII cukup representatif?" cetus Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Ronny menyayangkan survei itu hanya dilakukan di perkotaan, sementara di pedesaan tidak. Padahal, Polri tidak hanya berada di kota.
"Kita perlu mengklarifikasi pelaksanaan survei untuk kita lihat representasi survei tersebut," ucap dia.
Meski begitu, selaku institusi yang cukup besar, Polri berbesar hati atas pengawasan, maupun teguran, atas masukan dari stakeholder, termasuk lembaga survei.
"Karena sudah ada hasilnya, mari sama-sama bermitra untuk perbaiki," pungkas Ronny.
Survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 yang dilakukan TII menyebutkan 3 lembaga terkorup di Asia Tenggara yakni kepolisian dengan jumlah 3,9 persen, parpol 3,6 persen dan pejabat publik 3,5 persen. Peradilan menempati urutan selanjutnya dengan 3,4 persen, serta parlemen dengan jumlah 3,3 persen.
Hasil survei di Indonesia memperlihatkan kepolisian sebagai lembaga terkorup dengan indikasi sebesar 4,5 persen yang disusul parlemen. Sementara peradilan berada di posisi ketiga dengan indikasi sebesar 4,4 persen, dan parpol dengan angka 4,3 persen. (Mut/Sss)
