Pertamina yakin bisa mendapatkan blok Mahakam jika kontrak yang kini dikuasai asing itu berakhir 2017. Pertamina akan sabar menanti saatnya.
"Blok Mahakam hanya tunggu waktu, saya yakin 2017 itu jadi milik Pertamina," kata Dirut Pertamina Karen Agustiawan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi di Hotel Hilton Jakarta, Rabu malam (11/7/2017).
Menurut Karen jika masuk sekarang maka Pertamina harus membayar dengan dana yang cukup besar. Menurutnya, akan lebih baik jika dana untuk itu digunakan kebutuhan lain.
"Karena kalau kontrak 2017 habis, nanti kita juga dapat, gratis," ujar Karen.
Sekadar informasi, kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pada 1967, kemudian diperpanjang pada 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai 2017. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pada 1967 menemukan cadangan migas di Blok Mahakam pada 1972 dalam jumlah yang cukup besar.
Cadangan (gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial atau dikenal dengan istilah 2P) awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki kubik (tcf). Dari penemuan itu, blok tersebut mulai diproduksikan dari lapangan Bekapai pada 1974
Produksi dan pengurasan secara besar-besaran cadangan tersebut di masa lalu membuat Indonesia menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia sepanjang 1980-2000.
Kini, setelah pengurasan selama 40 tahun, maka sisa cadangan 2P minyak saat ini sebesar 185 juta barel dan cadangan 2P gas sebesar 5,7 TCF. Pada akhir maka kontrak pada 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 tcf pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 tcf.
Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kontraktor kontrak kerja sama yang bekerja di sana saat ini di Blok Mahakam, yaitu Total yang bermitra dengan Inpex 50%-50%, telah menginvestasikan setidaknya US$ 27 miliar atau sekitar Rp 250 triliun sejak masa eksplorasi dan pengembangannya telah memberikan penerimaan negara sebesar US$ 83 miliar atau sekitar Rp 750 triliun. (Igw)
"Blok Mahakam hanya tunggu waktu, saya yakin 2017 itu jadi milik Pertamina," kata Dirut Pertamina Karen Agustiawan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi di Hotel Hilton Jakarta, Rabu malam (11/7/2017).
Menurut Karen jika masuk sekarang maka Pertamina harus membayar dengan dana yang cukup besar. Menurutnya, akan lebih baik jika dana untuk itu digunakan kebutuhan lain.
"Karena kalau kontrak 2017 habis, nanti kita juga dapat, gratis," ujar Karen.
Sekadar informasi, kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pada 1967, kemudian diperpanjang pada 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai 2017. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pada 1967 menemukan cadangan migas di Blok Mahakam pada 1972 dalam jumlah yang cukup besar.
Cadangan (gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial atau dikenal dengan istilah 2P) awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki kubik (tcf). Dari penemuan itu, blok tersebut mulai diproduksikan dari lapangan Bekapai pada 1974
Produksi dan pengurasan secara besar-besaran cadangan tersebut di masa lalu membuat Indonesia menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia sepanjang 1980-2000.
Kini, setelah pengurasan selama 40 tahun, maka sisa cadangan 2P minyak saat ini sebesar 185 juta barel dan cadangan 2P gas sebesar 5,7 TCF. Pada akhir maka kontrak pada 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 tcf pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 tcf.
Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kontraktor kontrak kerja sama yang bekerja di sana saat ini di Blok Mahakam, yaitu Total yang bermitra dengan Inpex 50%-50%, telah menginvestasikan setidaknya US$ 27 miliar atau sekitar Rp 250 triliun sejak masa eksplorasi dan pengembangannya telah memberikan penerimaan negara sebesar US$ 83 miliar atau sekitar Rp 750 triliun. (Igw)
