Upaya Pengurangan Sampah, ASPADIN Bareng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gelar Seminar

Kemudian, Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Vinda Damayanti Ansjar mengatakan, penerapan sustainability bisnis di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan. Hal ini dikarenakan praktek bisnis berkelanjutan bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan masa kini dan masa depan.

"Bisnis berkelanjutan pada prinsipnya adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup," kata Vinda.

Dia mengingatkan Indonesia saat ini berada dalam fase darurat sampah. Data KLHK 2023, lanjut Vinda, mencatat bahwa timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 36 juta ton, di mana, 36 persen masih belum bisa dikelola.

"Dari jumlah itu, sampah plastik berkontribusi 18,1 persen dan karton 11,3 persen. Kita berada dalam keadaan darurat sampah sehingga harus melakukan upaya ekstra yang melahirkan solusi," ucap Vinda.

Dia melanjutkan, Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 ini menjadi kerangka hukum dalam circular economy pengolahan sampah. Dengan melaksanakan Permen maka perusahaan dapat memberikan kontribusi sekaligus menghemat emisi karbon dan menangani dampak polusi limbah plastik.

Menurut Vinda, Pemerintah masih membutuhkan peran serta produsen untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah agar target pengurangan sampah bisa tercapai.

"Saat ini dunia mengalami pencemaran plastik yang bersifat lintas batas dan negara. Kami mengapresiasi Aspadin yang telah menjadi bagian dalam pengurangan peta jalan sampah," papar dia.

Sementara itu, Kasubdit Tata Laksana Produsen Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ujang Solihin Sidik mengingatkan kewajiban produsen dalam mengelola sampah yang berasal dari hasil produk mereka.

"Saat dunia tengah menghadapi tiga krisis yakni ancaman kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan polusi, termasuk yang dihasilkan plastik," ucap dia.

Ujang menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah keberadaan kemasan AMDK di bawah 1 liter. Namun, Ujang memastikan bahwa permen tersebut tidak memuat klausul terkait pelarangan peredaran kemasan AMDK di bawah 1 liter.

Dia melanjutkan, keberadaan kemasan tersebut tidak dihilangkan mengingat kemasan tersebut lebih efektif bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Dia melanjutkan, publik juga tidak mungkin membawa AMDK di atas 1 liter.

"Orang, dia tidak bisa juga bawa 1 liter, lebih mungkin 600 mililiter itu yang yang selama ini yang optimum untuk kontek konsumsi. Di dalam konteks daur ulang ya itu dua hal yang berbeda," kata Ujang.

Namun, dia melanjutkan, tentu harus ada penyelarasan antara konteks daur ulang dan konsumsi dalam hal kemasan pangan di masa depan. Dia menambahkan, saat ini pemerintah fokus pada tingkat daur ulang di kemasan pangan yang besar terlebih dahulu.

Ujang melanjutkan, kabar baiknya, mayoritas anggota ASPADIN menggunakan kemasan AMDK guna ulang. Dia menilai pemakaian galon guna ulang dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan karena kemasan yang bisa dipakai berulang kali.

"Galon guna ulang itu tidak langsung menjadi sampah, tapi ditarik kembali, dibersihkan sampai murni dan layak, diisi lagi dan didistribusikan kembali. Galon itu dari awal sudah dirancang di daur ulang. Galon guna ulang ini betul-betul bisa mengurangi sampah," terang dia.

Pemerintah mengaku siap membantu anggota ASPADIN dalam menyusun peta jalan pengurangan sampah sesuai dengan Permen Nomor 75 Tahun 2019.

Secara khusus, Ujang Solihin mengapresiasi Aspadin dan juga industri AMDK lainnya yang sudah melakukan sosialisasi kegiatan pemilahan sampah kepada pelajar dan masyarakat.

Kegiatan diseminasi ini diikuti oleh pengurus dan anggota ASPADIN, perwakilan Hippindo, perwakilan GAPMMI, perwakilan IPRO, dan akademisi dari PUSKA SSUD UPN Veteran Jakarta secara luring dan daring. Peserta terlihat antusias menyimak materi yang diberikan KLHK terkait pentingnya peta jalan pengurangan sampah.