Rapat Pleno KPU Jawa Timur memutuskan bakal pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja tidak lolos sebagai calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur. Muncul dugaan, ada permainan di balik keputusan yang diambil dengan cara voting itu.
Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi menilai, cara KPU Jawa Timur menyingkirkan pasangan Khofifah-Herman dari kontestasi Pilgub Jawa Timur tampak sangat vulgar, dan sudah melampaui batas. Demi menjaga perkembangan demokrasi ke depan, cara-cara KPU Jatim melibatkan diri dalam kontestasi demokrasi itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
"Ketika menerima pengaduan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi, bahwa pasangan Khofifah-Herman sedang dizalimi KPU Jatim dan pasangan petahana (Karwo-Saiful) dukungan Partai Demokrat pimpinan Presiden Yudhoyono, saya menduga itu hanya manuver kubu Partai Demokrat untuk mencuri waktu guna menghambat laju konsolidasi pasangan yang didukung PKB dan jaringan NU kultural itu," ungkap Adhie di Jakarta, Senin (15/7/2013).
Jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyatakan, pihaknya benar-benar terkejut ketika KPU Jatim mendepak pasangan Khofifah-Herman dari kepesertaan Pilgub Jatim. Ia melihat keberpihakan KPU Jatim kepada pasangan dukungan Partai Demokrat sudah sangat berlebihan.
"Saya sudah ngobrol sama pimpinan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Jimly Asshiddiqie, untuk kasus KPU Jatim, tidak cukup hanya sanksi administrasi sampai pemecatan. Harus ada hukuman yang benar-benar membuat jera KPU di daerah lain. Misalnya, hukuman badan sampai masuk bui. Karena kalau mereka sudah terima uang miliaran rupiah, dipecat dari KPU malah alhamdulillah," tutur Adhie.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini melihat jalan hukum yang akan ditempuh Khofifah-Herman tidak akan banyak manfaatnya, karena dahsyatnya permainan uang di lembaga hukum.
"Kecuali didorong dengan kekuatan politik massa yang riil dan terorganisasi dengan baik. Tanpa semua itu, upaya apa pun hanya akan melahirkan frustrasi yang dalam," ujar dia.
Adhie mengaku, saat ini sedang mengonsolidasikan aktivis pergerakan pro-demokrasi untuk menyikapi dirusaknya jalan demokrasi di Jawa Timur itu.
Rapat pleno KPU Jatim pada Minggu 14 Juli kemarin berjalan sangat alot, bahkan baru diputuskan 5 menit menjelang batas waktu penetapan atau sekitar pukul 23.55 WIB. Alotnya pengambilan keputusan ketika membahas dukungan ganda dari DPD Partai Kedaulatan (PK) Jatim dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Jatim terhadap pasangan Khofifah-Herman dan pasangan Soekarwo-Saiful.
Akhirnya, KPU Jatim terpaksa melakukan voting atau pemungutan suara terbanyak secara tertutup. Hasilnya, 3 komisoner menyatakan Khofifah tidak memenuhi syarat, satu komisoner menyatakan Khofifah memenuhi syarat, dan satu komisioner berpendapat dukungan PK ke Khofifah memenuhi syarat dan PK pendukung Karsa tidak memenuhi syarat. Kemudian, PPNUI pendukung Khofifah tidak memenuhi syarat dan PPNUI dukung Karsa memenuhi syarat. (Mut/Ism)
Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi menilai, cara KPU Jawa Timur menyingkirkan pasangan Khofifah-Herman dari kontestasi Pilgub Jawa Timur tampak sangat vulgar, dan sudah melampaui batas. Demi menjaga perkembangan demokrasi ke depan, cara-cara KPU Jatim melibatkan diri dalam kontestasi demokrasi itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
"Ketika menerima pengaduan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi, bahwa pasangan Khofifah-Herman sedang dizalimi KPU Jatim dan pasangan petahana (Karwo-Saiful) dukungan Partai Demokrat pimpinan Presiden Yudhoyono, saya menduga itu hanya manuver kubu Partai Demokrat untuk mencuri waktu guna menghambat laju konsolidasi pasangan yang didukung PKB dan jaringan NU kultural itu," ungkap Adhie di Jakarta, Senin (15/7/2013).
Jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyatakan, pihaknya benar-benar terkejut ketika KPU Jatim mendepak pasangan Khofifah-Herman dari kepesertaan Pilgub Jatim. Ia melihat keberpihakan KPU Jatim kepada pasangan dukungan Partai Demokrat sudah sangat berlebihan.
"Saya sudah ngobrol sama pimpinan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Jimly Asshiddiqie, untuk kasus KPU Jatim, tidak cukup hanya sanksi administrasi sampai pemecatan. Harus ada hukuman yang benar-benar membuat jera KPU di daerah lain. Misalnya, hukuman badan sampai masuk bui. Karena kalau mereka sudah terima uang miliaran rupiah, dipecat dari KPU malah alhamdulillah," tutur Adhie.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini melihat jalan hukum yang akan ditempuh Khofifah-Herman tidak akan banyak manfaatnya, karena dahsyatnya permainan uang di lembaga hukum.
"Kecuali didorong dengan kekuatan politik massa yang riil dan terorganisasi dengan baik. Tanpa semua itu, upaya apa pun hanya akan melahirkan frustrasi yang dalam," ujar dia.
Adhie mengaku, saat ini sedang mengonsolidasikan aktivis pergerakan pro-demokrasi untuk menyikapi dirusaknya jalan demokrasi di Jawa Timur itu.
Rapat pleno KPU Jatim pada Minggu 14 Juli kemarin berjalan sangat alot, bahkan baru diputuskan 5 menit menjelang batas waktu penetapan atau sekitar pukul 23.55 WIB. Alotnya pengambilan keputusan ketika membahas dukungan ganda dari DPD Partai Kedaulatan (PK) Jatim dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Jatim terhadap pasangan Khofifah-Herman dan pasangan Soekarwo-Saiful.
Akhirnya, KPU Jatim terpaksa melakukan voting atau pemungutan suara terbanyak secara tertutup. Hasilnya, 3 komisoner menyatakan Khofifah tidak memenuhi syarat, satu komisoner menyatakan Khofifah memenuhi syarat, dan satu komisioner berpendapat dukungan PK ke Khofifah memenuhi syarat dan PK pendukung Karsa tidak memenuhi syarat. Kemudian, PPNUI pendukung Khofifah tidak memenuhi syarat dan PPNUI dukung Karsa memenuhi syarat. (Mut/Ism)
