Pindahkan PKL ke SMPN 14, Ahok Dikritik Anggota DPRD

Anggota Komisi E DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengkritik rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin memanfaatkan Gedung SMP Negeri 14 sebagai tempat pedagang kaki lima (PKL). Ia menyatakan tidak setuju karena kebijakan tersebut bisa mengorbankan nasib anak-anak sekolah.

"Kok sampai mengorbankan anak-anak sekolah? Jangan sampai Pemprov tergesa-gesa dalam mengambil sebuah kebijakan," ujar Dwi Rio di Gedung DPRD DKI, Selasa (16/7/2013).

Ia menyarankan agar Pemrov DKI mencari lahan lain untuk para PKL tersebut. Sebab kegiatan belajar SMP 14 masih berlangsung. Sebaiknya, pemerintah DKI mengalihfungsikan gedung sekolah yang tidak terpakai dan tidak aktif lagi.

"Lah, SMPN 14 ini kan masih aktif. Kok tiba-tiba sekolahnya jadi tempat penampungan PKL? Siswa dan gurunya mau ditaruh dimana?" tanya Dwi.

Dwi juga mempertanyakan kemampuan Pemprov DKI dalam menjamin gedung baru untuk SMP Negeri 14 di Utan Kayu Jakarta Timur. Apakah benar-bener bisa digunakan tahun depan.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu pun mengharapkan Pemrov DKI menunda relokasi PKL ke dalam gedung sekolah hingga para siswa SMPN 14 memperoleh gedung yang layak untuk proses belajar mengajar.

"Apapun rencana kebijakan itu harus berkaki pada kondisi materil di lapangan. Jadi semuanya bisa sesuai harapan dan produktif. Intinya relokasi jangan menggunakan sekolah yang masih aktif," tutup Dwi. (Riz)