Pemerintah mengklaim realisasi pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang menyasar 15,5 juta rumah tangga miskin telah berjalan lancar. Hingga saat ini, sekitar 80% masyarakat penerima BLSM telah menerima haknya.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung optimistis pembagian dana BLSM tahap pertama akan tuntas pada 30 Juli nanti. "Sudah diberikan 78,73% atau sekitar 12,3 juta rumah tangga sasaran," kata Andi seperti dikutip dalam situs Kemenkokesra, Rabu (17/7/2013).
Andi menjelaskan, selama proses pembagian pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan pada pembagian tahap kedua nanti.
Mengenai adanya sejumlah penerima kartu penjaminan sosial (KPS) yang mengembalikan kartu, Andi mengungkapkan jumlah ini tak terlalu signifikan. Pasalnya jumlah kartu yang tak terbagi hingga kini masih di bawah 1%, yaitu 47 ribu kartu. "Kartu yang return akan segera diganti dan disebar pada masyarakat yang berhak," tegas Andi.
Pemerintah berencana melakukan identifikasi menyeluruh terhadap semua kartu yang kembali pada 22 Juli mendatang. Sedangkan pergantian dan cetak ulang kartu akan dilakukan pada Agustus.
Andi yakin sebelum BLSM tahap II dicairkan pada September 2013 mendatang, kartu KPS sudah terdistribusi pada seluruh rumah tangga penerima.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Ketut Murdjana mengatakan keterlambatan pencairan BLSM di beberapa daerah lebih disebabkan faktor teknis seperti topografi daerah yang susah seperti kawasan pergunungan. Ada pula daerah yang mengalami keterlambatan karena sempat terjadi penolakan oleh masyarakat setempat.
Mengenai 47 ribu kartu yang tak terdistribusi, Ketut mengatakan terjadi karena beberapa sebab. Misalnya, alamat rumah tangga sasaran penerima yang pindah, meninggal dunia, dan beda nama penerima dengan data yang dipegang POS.
Saat ini pemerintah mengalokasikan pembagian BLSM pada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Namun jumlah ini bisa bertambah sesuai hasil evaluasi dan pendataan ulang musyawarah desa dan kelurahan. Rencananya penambahan junlah penerima BLSM akan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD.
"Secara keseluruhan penyaluran tahun ini jauh lebih baik dari pembagian 2005 lalu," pungkasnya.(Pew/Shd)
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Andi ZA Dulung optimistis pembagian dana BLSM tahap pertama akan tuntas pada 30 Juli nanti. "Sudah diberikan 78,73% atau sekitar 12,3 juta rumah tangga sasaran," kata Andi seperti dikutip dalam situs Kemenkokesra, Rabu (17/7/2013).
Andi menjelaskan, selama proses pembagian pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan pada pembagian tahap kedua nanti.
Mengenai adanya sejumlah penerima kartu penjaminan sosial (KPS) yang mengembalikan kartu, Andi mengungkapkan jumlah ini tak terlalu signifikan. Pasalnya jumlah kartu yang tak terbagi hingga kini masih di bawah 1%, yaitu 47 ribu kartu. "Kartu yang return akan segera diganti dan disebar pada masyarakat yang berhak," tegas Andi.
Pemerintah berencana melakukan identifikasi menyeluruh terhadap semua kartu yang kembali pada 22 Juli mendatang. Sedangkan pergantian dan cetak ulang kartu akan dilakukan pada Agustus.
Andi yakin sebelum BLSM tahap II dicairkan pada September 2013 mendatang, kartu KPS sudah terdistribusi pada seluruh rumah tangga penerima.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Ketut Murdjana mengatakan keterlambatan pencairan BLSM di beberapa daerah lebih disebabkan faktor teknis seperti topografi daerah yang susah seperti kawasan pergunungan. Ada pula daerah yang mengalami keterlambatan karena sempat terjadi penolakan oleh masyarakat setempat.
Mengenai 47 ribu kartu yang tak terdistribusi, Ketut mengatakan terjadi karena beberapa sebab. Misalnya, alamat rumah tangga sasaran penerima yang pindah, meninggal dunia, dan beda nama penerima dengan data yang dipegang POS.
Saat ini pemerintah mengalokasikan pembagian BLSM pada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Namun jumlah ini bisa bertambah sesuai hasil evaluasi dan pendataan ulang musyawarah desa dan kelurahan. Rencananya penambahan junlah penerima BLSM akan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD.
"Secara keseluruhan penyaluran tahun ini jauh lebih baik dari pembagian 2005 lalu," pungkasnya.(Pew/Shd)
