Ahok, Wakil Gubernur DKI bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama menegaskan para petugas kebersihan di Pintu Air Manggarai bukanlah pegawai honorer Pemerintah Provinsi Jakarta. Para pekerja itu adalah pegawai yang dikontrak oleh kontraktor yang menjadi mitra Pemprov DKI.
"Jadi bukan langsung honorer DKI. Cuma si pegawai ini merasa dia honorer dan kerja untuk Pemrov. Padahal dia kerja untuk kontraktor. Nah, ini yang lagi saya suruh selidikin," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Menurut Ahok, kewenangan pembayaran para petugas kebersihan tersebut merupakan kewenangan kontraktor. Dia menduga, masalah belum cairnya upah para pekerja tersebut ada pada pihak kontraktor. Sebab, dari laporan yang ia terima, Dinas Pekerjaan Umum telah membayar gaji pegawai pintu air tersebut.
Yang menjadi masalah saat ini, kata Ahok, memang ada kontraktor atau pihak ke tiga yang membawa dan menggaji pekerja mereka. Sementara, para pekerja itu merasa bekerja di bawah Pemrov DKI.
"Nah, kami musti cek pihak ke tiga sampai di mana. Kami mesti cari tahu operatornya mana. Makanya dia harus jelas. Apakah dia kerja di kontraktor atau honorer di Dinas PU atau Kebersihan," tutur Ahok.
Sementara, ditemui berbeda Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin mengatakan telah melakukan pengecekan. Dan ternyata ditemukan bahwa petugas pintu air yang tidak dibayar tersebut adalah petugas harian lepas. "Bukan honorer, tapi petugas harian lepas," ujar Unu. (Eks/Ism)
"Jadi bukan langsung honorer DKI. Cuma si pegawai ini merasa dia honorer dan kerja untuk Pemrov. Padahal dia kerja untuk kontraktor. Nah, ini yang lagi saya suruh selidikin," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Menurut Ahok, kewenangan pembayaran para petugas kebersihan tersebut merupakan kewenangan kontraktor. Dia menduga, masalah belum cairnya upah para pekerja tersebut ada pada pihak kontraktor. Sebab, dari laporan yang ia terima, Dinas Pekerjaan Umum telah membayar gaji pegawai pintu air tersebut.
Yang menjadi masalah saat ini, kata Ahok, memang ada kontraktor atau pihak ke tiga yang membawa dan menggaji pekerja mereka. Sementara, para pekerja itu merasa bekerja di bawah Pemrov DKI.
"Nah, kami musti cek pihak ke tiga sampai di mana. Kami mesti cari tahu operatornya mana. Makanya dia harus jelas. Apakah dia kerja di kontraktor atau honorer di Dinas PU atau Kebersihan," tutur Ahok.
Sementara, ditemui berbeda Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin mengatakan telah melakukan pengecekan. Dan ternyata ditemukan bahwa petugas pintu air yang tidak dibayar tersebut adalah petugas harian lepas. "Bukan honorer, tapi petugas harian lepas," ujar Unu. (Eks/Ism)
