Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menolak usulan kenaikan tarif parkir di badan jalan sesuai zonasi parkir yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. Politisi PKS yang akrab disapa Sani itu menilai usulan Pemprov DKI itu dapat menambah beban masyarakat di tengah harga BBM menyusul tarif angkutan yang naik.
Selain memberatkan, Pemprov DKI juga belum memiliki angkutan umum yang nyaman yang dapat menarik minat warga untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berpendapat DPRD tidak dapat menolak kebijakan tersebut. Sebab kenaikan tarif parkir bukanlah masalah uang yang membebani warga. Tetapi, bagaimana menangani arus lalu lintas di Ibukota yang semakin padat.
"Saya kira nggak mungkin ditolak. Karena parkir itu bukan soal uang. Parkir itu soal mengendalikan lalu lintas. Itu yang kita mau lakukan. Jadi berbeda lho, soal parkir bukan soal uang," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Ia menjelaskan bila warga menginginkan tarif parkir yang murah, maka akan ada di pinggiran kota. Di tengah kota terutama di jalan-jalan protokol tarifnya akan naik menjadi 4 kali lipat. Maka pengguna kendaraan pribadi akan berpikir untuk menggunakan angkutan umum. Mengenai alternatif angkutan yang nyaman, Pemrov DKI tengah berupaya melakukan penambahan dan pembenahan.
"Makanya kalau warga kasihan, naik angkutan umum. Makanya Transjakarta nggak naik kan? Ini tujuannya supaya jangan masuk ke tengah kota. Jadi bukan kasihan rakyatnya, kalau mau kasihan rakyat itu jangan ada subsidi BBM. Rakyat butuh subsidi sembako, pendidikan, kesehatan, perumahan, bukan subsidi BBM," sindir Ahok. (Adi/Ism)
Selain memberatkan, Pemprov DKI juga belum memiliki angkutan umum yang nyaman yang dapat menarik minat warga untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berpendapat DPRD tidak dapat menolak kebijakan tersebut. Sebab kenaikan tarif parkir bukanlah masalah uang yang membebani warga. Tetapi, bagaimana menangani arus lalu lintas di Ibukota yang semakin padat.
"Saya kira nggak mungkin ditolak. Karena parkir itu bukan soal uang. Parkir itu soal mengendalikan lalu lintas. Itu yang kita mau lakukan. Jadi berbeda lho, soal parkir bukan soal uang," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (17/7/2013).
Ia menjelaskan bila warga menginginkan tarif parkir yang murah, maka akan ada di pinggiran kota. Di tengah kota terutama di jalan-jalan protokol tarifnya akan naik menjadi 4 kali lipat. Maka pengguna kendaraan pribadi akan berpikir untuk menggunakan angkutan umum. Mengenai alternatif angkutan yang nyaman, Pemrov DKI tengah berupaya melakukan penambahan dan pembenahan.
"Makanya kalau warga kasihan, naik angkutan umum. Makanya Transjakarta nggak naik kan? Ini tujuannya supaya jangan masuk ke tengah kota. Jadi bukan kasihan rakyatnya, kalau mau kasihan rakyat itu jangan ada subsidi BBM. Rakyat butuh subsidi sembako, pendidikan, kesehatan, perumahan, bukan subsidi BBM," sindir Ahok. (Adi/Ism)
