DPRD DKI Jakarta membentuk pansus untuk mengawasi pembangunan proyek monorel yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Pembentukan pansus ini pun mendapatkan tanggapan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu menilai, pembentukan pansus monorel ini adalah salah satu upaya untuk mendapatkan honor.
Pernyataan Ahok ini pun diamini Ketua Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi.
"Pansus ini untuk bahas monorel yang diprakarsai antara lain oleh Triwisaksana (Wakil Ketua DPRD DKI) dari PKS cuma akal-akalan jelang Lebaran," ujar Adhie melalui pesan singkatnya yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Rabu (17/7/2013).
"Kasusnya apa? Tidak jelas. Pembangunan monorel kan memang ditujukan untuk publik dan tidak pakai APBD. Kecuali kalau kasusnya jelas macam skandal Bank Century, Hambalang dan korupsi di pusat kekuasaan," ujar mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Pembentukan Pansus Monorel oleh DPRD DKI ini dinilai hanya untuk mencari rupiah semata, berbeda dengan sepak terjang wakil rakyat DKI kala itu yang menolak keras Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, aksi penolakan KJS yang dicetuskan oleh salah satu politisi Partai Demokrat diduga dilakukan untuk menjatuhkan popularitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
"Kalau yang soal Kartu Jakarta Sehat yang diprakarsai Partai Demokrat, itu betul. Tapi kan gagal karena tidak sejalan dengan hati rakyat. Tapi kalau pembetukan Pansus Monorel, pansus MRT ini murni cari uang," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana membantah hal tersebut. Ia mengatakan, pembentukan Pansus Monorel dimaksudkan agar proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Sebab, di kota-kota besar pada negara tetangga, seperti Kuala Lumpur dan Sidney, walau mulanya dibiayai oleh swasta, namun akhirnya diambil alih oleh pemerintah.
"Jangan sampai monorel menggunakan dana APBD. Bisa saja, asal jangan pakai APBD. Karena negara besar lainnya mengangkat bendera putih, maka diambil alih oleh pemerintahnya," ujar pria yang akrab disapa Sani itu. (Ndy)
Pernyataan Ahok ini pun diamini Ketua Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi.
"Pansus ini untuk bahas monorel yang diprakarsai antara lain oleh Triwisaksana (Wakil Ketua DPRD DKI) dari PKS cuma akal-akalan jelang Lebaran," ujar Adhie melalui pesan singkatnya yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Rabu (17/7/2013).
"Kasusnya apa? Tidak jelas. Pembangunan monorel kan memang ditujukan untuk publik dan tidak pakai APBD. Kecuali kalau kasusnya jelas macam skandal Bank Century, Hambalang dan korupsi di pusat kekuasaan," ujar mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Pembentukan Pansus Monorel oleh DPRD DKI ini dinilai hanya untuk mencari rupiah semata, berbeda dengan sepak terjang wakil rakyat DKI kala itu yang menolak keras Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, aksi penolakan KJS yang dicetuskan oleh salah satu politisi Partai Demokrat diduga dilakukan untuk menjatuhkan popularitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
"Kalau yang soal Kartu Jakarta Sehat yang diprakarsai Partai Demokrat, itu betul. Tapi kan gagal karena tidak sejalan dengan hati rakyat. Tapi kalau pembetukan Pansus Monorel, pansus MRT ini murni cari uang," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana membantah hal tersebut. Ia mengatakan, pembentukan Pansus Monorel dimaksudkan agar proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Sebab, di kota-kota besar pada negara tetangga, seperti Kuala Lumpur dan Sidney, walau mulanya dibiayai oleh swasta, namun akhirnya diambil alih oleh pemerintah.
"Jangan sampai monorel menggunakan dana APBD. Bisa saja, asal jangan pakai APBD. Karena negara besar lainnya mengangkat bendera putih, maka diambil alih oleh pemerintahnya," ujar pria yang akrab disapa Sani itu. (Ndy)
