Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyesalkan pembagian Bantuan Langsung Sementara (BLSM) masih bermasalah. Dalam kondisi faktual, menurut dia, pemerintah belum siap menjalankan program kompensasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu.
"Kondisi faktualnya seperti itu," kata Ace dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (18/7/2013).
Dirinya mengaku pernah mendesak kepada kemensos untuk melakukan pemutakhiran data keluarga miskin agar pembagian BLSM tidak bermasalah.
"Saya masih menyesalkan jika pembagian BLSM masih bermasalah. Padahal Komisi VIII sudah mendesak kepada Kemensos dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) agar segera melakukan pemutakhiran data keluarga miskin," kata Ace.
Ace menambahkan, data yang dipakai untuk pembagian BLSM merupakan data BPS 2011. Menurut dia, data itu pasti mengalami perubahan yang signifikan. "Ada masyarakat yang pindah, ada yang mengalami perubahan vertikal masyarakat, pendapatan masyarakat berubah, dan lain-lain," ujar dia.
Dia juga menilai tidak tepat, apabila pemerintah pusat minta pemerintah daerah menanggung biaya BLSM. Pemerintah daerah juga memiliki kebijakan sendiri dalam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.
"Kebijakan BLSM ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sedari awal tidak dirumuskan bersama-sama dengan Pemda," kata Ace.
Rabu 17 Juli kemarin, Direktur Utama PT Pos Indonesia Ketut Murdjana mengatakan, keterlambatan pencairan BLSM di beberapa daerah lebih disebabkan faktor teknis seperti topografi daerah yang susah seperti kawasan pergunungan. Ada pula daerah yang mengalami keterlambatan karena sempat terjadi penolakan oleh masyarakat setempat.
Mengenai 47 ribu kartu yang tak terdistribusi, Ketut mengatakan terjadi karena beberapa sebab. Misalnya, alamat rumah tangga sasaran penerima yang pindah, meninggal dunia, dan beda nama penerima dengan data yang dipegang POS.
Saat ini pemerintah mengalokasikan pembagian BLSM pada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Namun jumlah ini bisa bertambah sesuai hasil evaluasi dan pendataan ulang musyawarah desa dan kelurahan. Rencananya penambahan jumlah penerima BLSM akan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD. (Sul/Mut)
"Kondisi faktualnya seperti itu," kata Ace dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (18/7/2013).
Dirinya mengaku pernah mendesak kepada kemensos untuk melakukan pemutakhiran data keluarga miskin agar pembagian BLSM tidak bermasalah.
"Saya masih menyesalkan jika pembagian BLSM masih bermasalah. Padahal Komisi VIII sudah mendesak kepada Kemensos dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) agar segera melakukan pemutakhiran data keluarga miskin," kata Ace.
Ace menambahkan, data yang dipakai untuk pembagian BLSM merupakan data BPS 2011. Menurut dia, data itu pasti mengalami perubahan yang signifikan. "Ada masyarakat yang pindah, ada yang mengalami perubahan vertikal masyarakat, pendapatan masyarakat berubah, dan lain-lain," ujar dia.
Dia juga menilai tidak tepat, apabila pemerintah pusat minta pemerintah daerah menanggung biaya BLSM. Pemerintah daerah juga memiliki kebijakan sendiri dalam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.
"Kebijakan BLSM ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sedari awal tidak dirumuskan bersama-sama dengan Pemda," kata Ace.
Rabu 17 Juli kemarin, Direktur Utama PT Pos Indonesia Ketut Murdjana mengatakan, keterlambatan pencairan BLSM di beberapa daerah lebih disebabkan faktor teknis seperti topografi daerah yang susah seperti kawasan pergunungan. Ada pula daerah yang mengalami keterlambatan karena sempat terjadi penolakan oleh masyarakat setempat.
Mengenai 47 ribu kartu yang tak terdistribusi, Ketut mengatakan terjadi karena beberapa sebab. Misalnya, alamat rumah tangga sasaran penerima yang pindah, meninggal dunia, dan beda nama penerima dengan data yang dipegang POS.
Saat ini pemerintah mengalokasikan pembagian BLSM pada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Namun jumlah ini bisa bertambah sesuai hasil evaluasi dan pendataan ulang musyawarah desa dan kelurahan. Rencananya penambahan jumlah penerima BLSM akan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD. (Sul/Mut)
