Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku tingkat kemiskinan di daerah perbatasan masih relatif tinggi. Kemendagri selaku kordinator Rapat Kerja V Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan di daerah perbatasan yang masih timpang dengan data nasional.
"Yang perlu diperbaiki, antara lain tingkat kemiskinan masih tinggi yakni 18,3 persen. Sedangkan nasional sudah 11,4 persen," ujar Gamawan usai menghadiri Rapat Kerja BNPP di Hotel Borobudur, Jakarta (18/7/2013).
Menurut Gamawan, yang menjadi salah satu perhatian adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur sekaligus konektifitas serta memperbaiki pelayanan dasar di daerah perbatasan. Ini perlu dilakukan agar daya saing di wilayah perbatasan dapat sejajar dengan daya saing nasional.
"Daya saing daerah perbatasan masih 67 sedangkan di nasional sudah 70," katanya.
Gamawan menjelaskan, perencanaan tiap tahun dalam perencanaan melibatkan pemerintah pusat, kementerian, lembaga nonkementerian, provinsi dan kabupaten atau kota. "Sudah ditentukan lokasi prioritasnya yang diminta sekarang adalah grand desain lokasinya. Jadi apa saja yang dibutuhkan pada lokasi prioritas itu," tutur Gamawan.
Dia juga menegaskan kementeriannya telah menargetkan tahun 2014, ada 111 kecamatan yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat wilayah perbatasan.
"Itu target kita di 2014. Usahakan dari mulai pelayanan dasar dari air bersih, pendidikan, kesehatan dan lain-lain," ungkap Gamawan.
Selain itu, tambah Gamawan, menjamin kedaulatan negara itu terjaga dengan baik di setiap wilayah perbatasan. (Sul/Mut)
"Yang perlu diperbaiki, antara lain tingkat kemiskinan masih tinggi yakni 18,3 persen. Sedangkan nasional sudah 11,4 persen," ujar Gamawan usai menghadiri Rapat Kerja BNPP di Hotel Borobudur, Jakarta (18/7/2013).
Menurut Gamawan, yang menjadi salah satu perhatian adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur sekaligus konektifitas serta memperbaiki pelayanan dasar di daerah perbatasan. Ini perlu dilakukan agar daya saing di wilayah perbatasan dapat sejajar dengan daya saing nasional.
"Daya saing daerah perbatasan masih 67 sedangkan di nasional sudah 70," katanya.
Gamawan menjelaskan, perencanaan tiap tahun dalam perencanaan melibatkan pemerintah pusat, kementerian, lembaga nonkementerian, provinsi dan kabupaten atau kota. "Sudah ditentukan lokasi prioritasnya yang diminta sekarang adalah grand desain lokasinya. Jadi apa saja yang dibutuhkan pada lokasi prioritas itu," tutur Gamawan.
Dia juga menegaskan kementeriannya telah menargetkan tahun 2014, ada 111 kecamatan yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat wilayah perbatasan.
"Itu target kita di 2014. Usahakan dari mulai pelayanan dasar dari air bersih, pendidikan, kesehatan dan lain-lain," ungkap Gamawan.
Selain itu, tambah Gamawan, menjamin kedaulatan negara itu terjaga dengan baik di setiap wilayah perbatasan. (Sul/Mut)
