Gerakan Pemuda Anshor mengkritik sikap DPRD DKI Jakarta yang akan membentuk Pansus Monorel dan MRT. Pembentukan Pansus itu dianggap tak jelas dan merupakan upaya menghadang program transportasi massal yang pro rakyat.
"Kita akan menghadang terhadap apapun yang menghadang pembangunan monorel ini. kenapa? karena masyarakat jakarta membutuhkan moda transportasi massal tersebut," ujar Sekertaris Pimpinan WIlayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, Abdul Aziz dikantornya di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, kamis,(18/7/2013).
Untuk itu, Aziz mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam bila dewan tetap memutuskan untuk membentuk pansus untuk dua program transportasi massal tersebut. Pihaknya akan menghimpun dukungam masyarakat memprotes tindakan dewan itu.
"GP Ansor siap melakukan konsolidasi ke masyarakat dan mendorong partisipasi semua elemen masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan monorel dan mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga tercipta output yang efektif dan efisien," katanya.
Walau pembentukan Pansus merupakan bagian dari hak monitoring dewan, Aziz menilai Pansus tersebut syarat muatan politis untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi-Ahok.
"Karena kami duga bertujuaan untuk melakukan intervensi politik sekedar akal-akalan serta tidak membantu dan dewan justru seperti sinis dan tak mendukung pembangunan monorel. Kalau untuk kepetningan masarakat kok diperlama," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana membantah hal tersebut. Ia mengatakan, pembentukan Pansus Monorel dimaksudkan agar proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Sebab, di kota-kota besar pada negara tetangga, seperti Kuala Lumpur dan Sidney, walau mulanya dibiayai oleh swasta, namun akhirnya diambil alih oleh pemerintah.
"Jangan sampai monorel menggunakan dana APBD. Bisa saja, asal jangan pakai APBD. Karena negara besar lainnya mengangkat bendera putih, maka diambil alih oleh pemerintahnya," ujar pria yang akrab disapa Sani itu. (Ali)
"Kita akan menghadang terhadap apapun yang menghadang pembangunan monorel ini. kenapa? karena masyarakat jakarta membutuhkan moda transportasi massal tersebut," ujar Sekertaris Pimpinan WIlayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta, Abdul Aziz dikantornya di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, kamis,(18/7/2013).
Untuk itu, Aziz mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam bila dewan tetap memutuskan untuk membentuk pansus untuk dua program transportasi massal tersebut. Pihaknya akan menghimpun dukungam masyarakat memprotes tindakan dewan itu.
"GP Ansor siap melakukan konsolidasi ke masyarakat dan mendorong partisipasi semua elemen masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan monorel dan mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga tercipta output yang efektif dan efisien," katanya.
Walau pembentukan Pansus merupakan bagian dari hak monitoring dewan, Aziz menilai Pansus tersebut syarat muatan politis untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi-Ahok.
"Karena kami duga bertujuaan untuk melakukan intervensi politik sekedar akal-akalan serta tidak membantu dan dewan justru seperti sinis dan tak mendukung pembangunan monorel. Kalau untuk kepetningan masarakat kok diperlama," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana membantah hal tersebut. Ia mengatakan, pembentukan Pansus Monorel dimaksudkan agar proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Sebab, di kota-kota besar pada negara tetangga, seperti Kuala Lumpur dan Sidney, walau mulanya dibiayai oleh swasta, namun akhirnya diambil alih oleh pemerintah.
"Jangan sampai monorel menggunakan dana APBD. Bisa saja, asal jangan pakai APBD. Karena negara besar lainnya mengangkat bendera putih, maka diambil alih oleh pemerintahnya," ujar pria yang akrab disapa Sani itu. (Ali)
