Pengamat: Tudingan Fitra ke Jokowi Mungkin Agenda Politik

LSM Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan dana blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencapai Rp 26,6 miliar per tahun.

Berarti bila dirata-ratakan, dalam sehari bisa menghabiskan Rp 37 juta. Fitra pun menilai anggaran sebesar itu merupakan suatu bentuk pemborosan anggaran.

Terkait hal tersebut, pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menyatakan, kemungkinan Fitra dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyudutkan Jokowi yang selama ini namanya terus meroket sebagai calon presiden terpopuler versi beberapa lembaga survei.

"Kemungkinan ada agenda (politik) itu, bisa saja. Kalau Fitra dijebak pihak lain, dikasih data tidak dicermati. Mulai serang Jokowi. Kita nggak heran. Sekarang ada pertarungan politik. Jadi wajar ada agenda tahan popularitas Jokowi," ungkap Andrinof.

Menurut dia, besarnya dana operasional tersebut bukanlah suatu langkah pemborosan, walaupun anggaran saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya pada masa Fauzi Bowo atau Foke.

"Kalau boros, ukurannya apa? Kalau dibandingkan dengan Foke, itu belum bisa dibilang pemborosan. Bisa orang alihkan prioritas. Tidak hanya kegiatan, tapi cara kerja. Kegiatan lapangan itu memang memakan tambahan biaya," kata Andrinov kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/7/2013).

Menurutnya, saat ini justru pemerintahan Jokowi-Ahok telah melakukan efisiensi anggaran dengan memotong beberapa pos anggaran yang dianggap tidak terlalu penting seperti anggaran pembuatan pidato Gubernur dan pembangunan infrastruktur jalan.

"Fitra harusnya lihat secara keseluruhan. Nilai penghematan terhadap pemborosan jumlahnya sudah triliunan. Jelas bahwa Jokowi-Ahok melakukan upaya perbaikan tata keuangan. Fitra hanya melihat hitungan kecil yang jumlahnya sekian miliar. Kalau boros, apa bentuk borosnya?" ujar dia.

Dia pun menganggap blusukan yang dilakukan Jokowi-Ahok merupakan salah satu upaya efektif untuk mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

"Blusukan itu proyek murah. Faktanya anggaran itu besar, tapi efektif. Daripada hemat, tapi nyatanya boros di mana-mana. Bandingkan dengan sebelumnya yang rajin menggerogoti anggaran dengan proyek mengada-ada. Proyek yang perlu, tapi anggarannya mengada-ada," tutup Adrinof.

Bantahan Jokowi

Jokowi telah membantah dirinya menggunakan dana operasional untuk blusukan. Ia bilang, blusukan yang selama ini dilakukan olehnya tidak memakai anggaran operasional.

"Blusukan nggak ada anggarannya. Modalnya jalan kaki saja. Nggak ada dana blusukan. Jalan kaki saja kok pakai dana. Ngecek lurah, ngecek camat, mau pakai dana apa?" ujar Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Minggu 21 Juli kemarin.

Meski demikian, mantan Walikota Solo ini mengakui memang ada anggaran Biaya Penunjang Operasional (BOP) untuk dirinya dan Ahok sebagai kepala daerah.

Dana seperti itu tidak hanya diberikan untuk kepala daerah di DKI, tapi juga di daerah lainnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"Iya, itu dana operasional untuk saya sama Pak Wagub. Di semua daerah ada. Dana koordinasi, keamanan, ketertiban sosial, operasional khusus, misal ada kebakaran ada gesekan antar-warga. Dan itu saya nggak pernah pegang. Itu kan juga tidak habis, separuh aja nggak ada," jelas Jokowi. (Riz/Sss)