Front Pembela Islam kembali melontarkan pernyataan panas. Tak tanggung-tanggung, kali ini yang `diserang` adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pimpinan laskar, Habib Rizieq Syihab panas dengan pernyataan Presiden SBY.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti aksi FPI di Kendal, Jawa Tengah, pada Kamis 18 Juli lalu. SBY menyatakan peristiwa yang terjadi di Kendal justru akan merusak citra Islam, sebagai agama yang melarang keras tindak kekerasan.
SBY pun langsung menginstruksikan kepada Kapolri dan Menko Polhukam untuk mengantisipasi bentrokan di Kendal. Sehingga langsung dapat direspon dengan cepat oleh pihak kepolisian dan bentrokan tidak meluas.
Pernyataan Presiden SBY itu langsung ditanggapi keras oleh Habib Rizieq. Pemimpin FPI itu menilai tuduhan SBY tidak didasari bukti yang kuat. "SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita," kata Rizieq seperti dikutip dari laman resmi FPI, Selasa (23/7/2013).
Rizieq mengklaim, dalam peristiwa Kendal, justru FPI yang menjadi korban. FPI diserang ratusan preman pelacuran bersenjata. "Justru, FPI yang di-sweeping oleh ratusan preman pelacuran bersenjata. Di Kendal, FPI tidak melakukan perusakan, justru beberapa Kendaraan FPI yang dirusak dan dibakar preman," kata Rizieq.
Menurutnya, FPI sudah meminta kepolisian Kendal agar menutup tempat pelacuran, terutama di bulan Ramadan. Bahkan Kapolres Kendal sudah menyatakan FPI sudah berkoordinasi.
"Jadi, dasar tuduhan SBY itu apa? Dan kenapa dalam soal Kendal, SBY begitu semangat bicara tentang FPI yang jadi korban, dan bungkam terhadap sikap pelaku preman pelacuran bersenjata dan tempat pelacuran yang buka siang malam di bulan Ramadan?" ujarnya.
Rizieq pun menyatakan sikap SBY itu bukanlah sikap sebagai negarawan. "Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat. Tentu seorang presiden muslim menyebar fitnah dan membiarkan maksiat, ditambah melindungi ahmadiyah dan aneka skandal korupsi sangatlah menciderai ajaran Islam," tehas Rizieq.
"SBY ingin mengkritisi FPI boleh saja, tapi hendaknya berkaca dulu, karena SBY adalah ketua umum partai terkorup yang mudharatnya sangat menyengsarakan rakyat. Yang lebih miris lagi, menurut cerita seorang mantan menteri SBY, bahwa Presiden SBY tidak salat. Dua poin tersebut bukan hanya menciderai Islam, tapi mengkhianati Islam!" tutup Rizieq.
Rizieq sudah menjelaskan peristiwa Kendal itu dalam sebuah video yang diunggah akun FPI Broadcast di YouTube. Rizieq menjelaskannya dalam video berdurasi 12 menit 47 detik.
"Beberapa hari yang lalu ada peristiwa di Kendal dan diberitakan oleh banyak media dengan versi mereka," demikian kata Rizieq dalam video yang dikutip Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Melalui video tersebut, Rizieq mengatakan DPP FPI telah membentuk tim investigasi untuk mencari tahu tentang insiden bentrokan tersebut. DPD FPI Jateng juga sudah diminta membuat kronologi kejadian itu, untuk dikirim ke DPP dan berbagai media. "Tapi, tidak satu pun media yang sudi membuatnya. Sebab kepentingan media," kata dia.
Teguran Keras
Pemerintah langsung menanggapi tudingan FPI itu. Sekretaris Kebinet menilai tudingan FPI salah alamat karena menyebut SBY memfitnah ormas itu.
"Saya mengasihani kalau mereka, andai kata menganggap ada niat jelek dari Presiden. Presiden benar-benar mengajak supaya kita menghormati sama-sama dan tidak mungkin Presiden memfitnah. Silakan masyarakat menilai sendiri apakah Presiden memfitnah, saya kira tidak," kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam, di Istana Negara, Jakarta.
FPI dan ormas yang ada, lanjut Dipo, adalah bagian dari Indonesia. Namun, banyak ormas Islam yang menyebarkan ajaran agama yang baik tanpa melakukan kekerasan. "Mereka hidup untuk menyebarkan syiar yang baik, bukan dengan cara main hakim sendiri dan kekerasan," ujarnya.
Yang jelas, kata Dipo, tindakan anarkis yang dilakukan FPI dengan mengatasnamakan Islam merupakan perbuatan yang tidak patut dicontoh. "Presiden sudah mengatakan, siapa pun yang merusak dan melakukan tindak kekerasan tidak diperbolehkan. Pidato Presiden sudah sangat jelas," imbuh Dipo.
Karena itu Dipo menyarankan FPI untuk segera introspeksi diri. "Sebagusnya FPI kita ajak untuk introspeksi dan siapa pun juga. Islam tidak suka kekerasan," tegas Dipo.
Menteri Agama Suryadharma Ali pun ikut berkomentar. Ketua Umum PPP itu menyesalkan tindakan FPI menjelekkan SBY. Meski demikian, Suryadharma mengaku tak dapat berbuat apa-apa terhadap FPI. Karena yang memiliki kewenangan menegur adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
"Mendagri telah melakukan 2 kali teguran surat tertulis, teguran keras. Saya tidak tahu apakah dengan pernyataan FPI terakhir ini Mendagri akan menegur lagi atau bagaimana," kata Suryadharma.
Meski tak punya wewenang, Suryadharma berjanji segera berkomunikasi intensif dengan FPI untuk mengubah metode dakwah mereka yang keras dan kontroversial. "Supaya menjadi dakwah yang menarik dan simpatik," ujarnya.
Namun dia meminta publik untuk bersabar menanti perubahan sikap dari FPI. "Menurut saya harus sabar. Di beberapa tempat, FPI sudah berubah," ujar Suryadharma.
Karena itu Suryadharma menyarankan FPI untuk melakukan tabayyun atau introspeksi diri atau cek dan ricek sebelum menuding Presiden. "Harusnya mereka tabayyun. Apa yang disampaikan Presiden tentu ada dasarnya," cetusnya.
Ketua Umum PPP ini mengakui, perlu waktu untuk menyamakan persepsi bahwa tindak kekerasan tidak bisa dibenarkan kepada siapa pun, oleh siapa pun, dengan alasan apa pun.
Dilarang Sweeping
Majelis Ulama Indonesia pun mengimbau kepada ormas agar tidak melakukan sweeping selama Ramadan. "Sejak awal Ramadan kami sudah mengimbau supaya tidak ada sweeping, yang mempunyai kewenangan untuk eksekusi hanya pejabat yang berwenang," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin.
"Kalau melakukan sweeping akan terjadi kegaduhan," jelas Ma'ruf. Ia menambahkan, jika ada masalah, masyarakat diminta untuk melapor ke pihak yang berwajib dan tidak melakukan main hakim sendiri.
"Biarkan pihak Kepolisian yang menindaklanjuti. MUI tidak setuju adanya sweeping," katanya. Ma'ruf juga meminta agar ormas-ormas tidak melakukan sweeping dengan mengatasnamakan Islam.
Menko Polhukam Djoko Suyanto pun menegaskan siap menjerat para pelaku yang bertindak anarkis. "Itu harus ditindak, kalau melanggar hukum, siapa pun itu, tangkap," tegas Djoko Suyanto.
Dijelaskan Djoko, jika pelanggaran hukum itu dilakukan ormas, hukum juga punya senjata untuk menindaknya. Semua harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan. "Ada aturannya, Undang-undang Ormas, coba tanya Menteri Dalam Negeri," jelasnya.
Menurut Djoko, penegakan hukum itu tidak semata-mata untuk ormas, namun untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali. "Jadi saya tidak menunjuk siapa pun, yang jelas hukum ditegakkan," imbuhnya.
Untuk saat ini, lanjutnya, penegakan hukum adalah satu-satunya cara dan langkah yang paling elegan untuk menertibkan perilaku-perilaku dan tindakan yang salah. Djoko menyadari penegakan hukum selama ini belum maksimal. "Harus lebih ditingkatkan lagi," ujar mantan Panglima TNI ini. (Ary)
Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti aksi FPI di Kendal, Jawa Tengah, pada Kamis 18 Juli lalu. SBY menyatakan peristiwa yang terjadi di Kendal justru akan merusak citra Islam, sebagai agama yang melarang keras tindak kekerasan.
SBY pun langsung menginstruksikan kepada Kapolri dan Menko Polhukam untuk mengantisipasi bentrokan di Kendal. Sehingga langsung dapat direspon dengan cepat oleh pihak kepolisian dan bentrokan tidak meluas.
Pernyataan Presiden SBY itu langsung ditanggapi keras oleh Habib Rizieq. Pemimpin FPI itu menilai tuduhan SBY tidak didasari bukti yang kuat. "SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita," kata Rizieq seperti dikutip dari laman resmi FPI, Selasa (23/7/2013).
Rizieq mengklaim, dalam peristiwa Kendal, justru FPI yang menjadi korban. FPI diserang ratusan preman pelacuran bersenjata. "Justru, FPI yang di-sweeping oleh ratusan preman pelacuran bersenjata. Di Kendal, FPI tidak melakukan perusakan, justru beberapa Kendaraan FPI yang dirusak dan dibakar preman," kata Rizieq.
Menurutnya, FPI sudah meminta kepolisian Kendal agar menutup tempat pelacuran, terutama di bulan Ramadan. Bahkan Kapolres Kendal sudah menyatakan FPI sudah berkoordinasi.
"Jadi, dasar tuduhan SBY itu apa? Dan kenapa dalam soal Kendal, SBY begitu semangat bicara tentang FPI yang jadi korban, dan bungkam terhadap sikap pelaku preman pelacuran bersenjata dan tempat pelacuran yang buka siang malam di bulan Ramadan?" ujarnya.
Rizieq pun menyatakan sikap SBY itu bukanlah sikap sebagai negarawan. "Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat. Tentu seorang presiden muslim menyebar fitnah dan membiarkan maksiat, ditambah melindungi ahmadiyah dan aneka skandal korupsi sangatlah menciderai ajaran Islam," tehas Rizieq.
"SBY ingin mengkritisi FPI boleh saja, tapi hendaknya berkaca dulu, karena SBY adalah ketua umum partai terkorup yang mudharatnya sangat menyengsarakan rakyat. Yang lebih miris lagi, menurut cerita seorang mantan menteri SBY, bahwa Presiden SBY tidak salat. Dua poin tersebut bukan hanya menciderai Islam, tapi mengkhianati Islam!" tutup Rizieq.
Rizieq sudah menjelaskan peristiwa Kendal itu dalam sebuah video yang diunggah akun FPI Broadcast di YouTube. Rizieq menjelaskannya dalam video berdurasi 12 menit 47 detik.
"Beberapa hari yang lalu ada peristiwa di Kendal dan diberitakan oleh banyak media dengan versi mereka," demikian kata Rizieq dalam video yang dikutip Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Melalui video tersebut, Rizieq mengatakan DPP FPI telah membentuk tim investigasi untuk mencari tahu tentang insiden bentrokan tersebut. DPD FPI Jateng juga sudah diminta membuat kronologi kejadian itu, untuk dikirim ke DPP dan berbagai media. "Tapi, tidak satu pun media yang sudi membuatnya. Sebab kepentingan media," kata dia.
Teguran Keras
Pemerintah langsung menanggapi tudingan FPI itu. Sekretaris Kebinet menilai tudingan FPI salah alamat karena menyebut SBY memfitnah ormas itu.
"Saya mengasihani kalau mereka, andai kata menganggap ada niat jelek dari Presiden. Presiden benar-benar mengajak supaya kita menghormati sama-sama dan tidak mungkin Presiden memfitnah. Silakan masyarakat menilai sendiri apakah Presiden memfitnah, saya kira tidak," kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam, di Istana Negara, Jakarta.
FPI dan ormas yang ada, lanjut Dipo, adalah bagian dari Indonesia. Namun, banyak ormas Islam yang menyebarkan ajaran agama yang baik tanpa melakukan kekerasan. "Mereka hidup untuk menyebarkan syiar yang baik, bukan dengan cara main hakim sendiri dan kekerasan," ujarnya.
Yang jelas, kata Dipo, tindakan anarkis yang dilakukan FPI dengan mengatasnamakan Islam merupakan perbuatan yang tidak patut dicontoh. "Presiden sudah mengatakan, siapa pun yang merusak dan melakukan tindak kekerasan tidak diperbolehkan. Pidato Presiden sudah sangat jelas," imbuh Dipo.
Karena itu Dipo menyarankan FPI untuk segera introspeksi diri. "Sebagusnya FPI kita ajak untuk introspeksi dan siapa pun juga. Islam tidak suka kekerasan," tegas Dipo.
Menteri Agama Suryadharma Ali pun ikut berkomentar. Ketua Umum PPP itu menyesalkan tindakan FPI menjelekkan SBY. Meski demikian, Suryadharma mengaku tak dapat berbuat apa-apa terhadap FPI. Karena yang memiliki kewenangan menegur adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
"Mendagri telah melakukan 2 kali teguran surat tertulis, teguran keras. Saya tidak tahu apakah dengan pernyataan FPI terakhir ini Mendagri akan menegur lagi atau bagaimana," kata Suryadharma.
Meski tak punya wewenang, Suryadharma berjanji segera berkomunikasi intensif dengan FPI untuk mengubah metode dakwah mereka yang keras dan kontroversial. "Supaya menjadi dakwah yang menarik dan simpatik," ujarnya.
Namun dia meminta publik untuk bersabar menanti perubahan sikap dari FPI. "Menurut saya harus sabar. Di beberapa tempat, FPI sudah berubah," ujar Suryadharma.
Karena itu Suryadharma menyarankan FPI untuk melakukan tabayyun atau introspeksi diri atau cek dan ricek sebelum menuding Presiden. "Harusnya mereka tabayyun. Apa yang disampaikan Presiden tentu ada dasarnya," cetusnya.
Ketua Umum PPP ini mengakui, perlu waktu untuk menyamakan persepsi bahwa tindak kekerasan tidak bisa dibenarkan kepada siapa pun, oleh siapa pun, dengan alasan apa pun.
Dilarang Sweeping
Majelis Ulama Indonesia pun mengimbau kepada ormas agar tidak melakukan sweeping selama Ramadan. "Sejak awal Ramadan kami sudah mengimbau supaya tidak ada sweeping, yang mempunyai kewenangan untuk eksekusi hanya pejabat yang berwenang," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin.
"Kalau melakukan sweeping akan terjadi kegaduhan," jelas Ma'ruf. Ia menambahkan, jika ada masalah, masyarakat diminta untuk melapor ke pihak yang berwajib dan tidak melakukan main hakim sendiri.
"Biarkan pihak Kepolisian yang menindaklanjuti. MUI tidak setuju adanya sweeping," katanya. Ma'ruf juga meminta agar ormas-ormas tidak melakukan sweeping dengan mengatasnamakan Islam.
Menko Polhukam Djoko Suyanto pun menegaskan siap menjerat para pelaku yang bertindak anarkis. "Itu harus ditindak, kalau melanggar hukum, siapa pun itu, tangkap," tegas Djoko Suyanto.
Dijelaskan Djoko, jika pelanggaran hukum itu dilakukan ormas, hukum juga punya senjata untuk menindaknya. Semua harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan. "Ada aturannya, Undang-undang Ormas, coba tanya Menteri Dalam Negeri," jelasnya.
Menurut Djoko, penegakan hukum itu tidak semata-mata untuk ormas, namun untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali. "Jadi saya tidak menunjuk siapa pun, yang jelas hukum ditegakkan," imbuhnya.
Untuk saat ini, lanjutnya, penegakan hukum adalah satu-satunya cara dan langkah yang paling elegan untuk menertibkan perilaku-perilaku dan tindakan yang salah. Djoko menyadari penegakan hukum selama ini belum maksimal. "Harus lebih ditingkatkan lagi," ujar mantan Panglima TNI ini. (Ary)
