Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengancam untuk memutasikan para petugas pajak yang nakal ke Dinas Pemakaman DKI. Petugas pajak ini disinyalir mengubah sistem pajak online kembali menjadi sistem manual.
Mendengar informasi ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi pun kesal. Kepada Ahok, Jokowi meluapkan perasaannya. "Pak Gubernur kecewa," kata Ahok saat memberi pengarahan kepada Dinas Pajak DKI Jakarta di Balaikota, Jakarta, Rabu (24/7/2013).
"(Jokowi) Masuk ke ruangan. Beliau panggil saya, 'Ini apa-apaan?' Terus pajak online diubah ke manual lagi. Situasi ini yang buat Pak Gubernur agak kecewa," imbuhnya.
"Ada ide, kita tukar saja mereka (petugas pajak) ke pemakaman yang juga persulit warga soal retribusi makam. Jadi orang pajak di-training urus orang mati dulu baru urus yang hidup," cetusnya.
Jika sistem pembayaran pajak tetap manual, pendapatan daerah tak akan maksimal. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Sarwo Handayani menyatakan, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 51 triliun saja.
Hal inilah yang membuat Jokowi kecewa. Padahal pendapatan daerah terbesar berasal dari Dinas Pajak. Proyeksi APBD seharusnya bisa lebih besar lagi. (Ndy/Yus)
Mendengar informasi ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi pun kesal. Kepada Ahok, Jokowi meluapkan perasaannya. "Pak Gubernur kecewa," kata Ahok saat memberi pengarahan kepada Dinas Pajak DKI Jakarta di Balaikota, Jakarta, Rabu (24/7/2013).
"(Jokowi) Masuk ke ruangan. Beliau panggil saya, 'Ini apa-apaan?' Terus pajak online diubah ke manual lagi. Situasi ini yang buat Pak Gubernur agak kecewa," imbuhnya.
"Ada ide, kita tukar saja mereka (petugas pajak) ke pemakaman yang juga persulit warga soal retribusi makam. Jadi orang pajak di-training urus orang mati dulu baru urus yang hidup," cetusnya.
Jika sistem pembayaran pajak tetap manual, pendapatan daerah tak akan maksimal. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Sarwo Handayani menyatakan, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 51 triliun saja.
Hal inilah yang membuat Jokowi kecewa. Padahal pendapatan daerah terbesar berasal dari Dinas Pajak. Proyeksi APBD seharusnya bisa lebih besar lagi. (Ndy/Yus)
