Kegeraman Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang merilis data blusukan Gubernur Joko Widodo belum juga reda. Kali ini, pria yang karib disapa Ahok itu menantang Fitra untuk membeberkan harta para kepala daerah dan menteri.
"Anda cuma 2 pilihan Fitra. Bagi saya, Anda bermain politik atau Anda ini yang ngomong agak bodoh," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (25/7/2013).
"Sekarang pertanyaan saya kepada Fitra, Anda kan LSM di bidang anggaran. Berani nggak, periksa harta saya? Biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar. Sesuai apa tidak? Pernah nggak organisasi yang katanya anti-korupsi ngomong seperti itu? Ayo dong. Saya tantang Anda!" tambah Ahok.
Dia menilai, Fitra tidak bekerja sesuai dengan bidangnya, yaitu menyorot anggaran pemerintah. Sebab, dana operasional yang resmi dan berdasarkan peraturan pemerintah malah dipertanyakan. Padahal, tambah Ahok, para menteri dan kepala daerah di seluruh Indonesia juga memiliki dana operasional.
"Anda tahu nggak uang operasional menteri dan profesi yang lain? Kenapa Fitra nggak pernah ngomong? Bahkan utusan khusus presiden punya uang operasional. Pakai Toyota Crown juga semua itu, pakai RI itu. Kenapa Anda nggak pernah ngomong? Kenapa cuma ngejar Pak Jokowi?" tanya Ahok.
Oleh karena itu, Ahok dengan tegas kembali menantang Fitra untuk mengungkap secara detail harta para pejabat, baik biaya hidup, pajak, sekolah anak, mobil yang dipakai, dan lain-lain. "Kalau Anda jago, mau ngejar begitu (dana operasional). Saya tantang Anda Fitra, coba kasih tau saya. Serang dong semua pejabat. Kalau tidak berani Anda masih pengecut," tutur dia.
Ahok mengaku heran mengapa Fitra hanya mempersoalkan anggaran Jokowi. Padahal blusukan adalah hak Jokowi, menggunakan dana operasional pun tidak masalah karena dana operasional itu antara lain juga untuk bantuan sosial.
"Kenapa Pak Jokowi punya blusukan Anda persoalkan? Anda iri sama saya punya uang operasional 0,10 persen? Jadi Gubernur DKI! Jangan tanya soal itu lagi. Bikin dia numpang ngetop gara masalah ini, masuk TV terus dia, diundang kemana-mana," tegas Ahok.
Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi meminta Ahok tidak tersinggung. Sebab, tujuan Fitra menyorot anggaran itu semata-mata hanya untuk transparansi saja. "Supaya merngubah keadaan pada masa Foke yang sangat tertutup. Ini kan sebetulnya miemberi saran supaya ada keterbukaan," katanya.
Ucok juga membantah apa yang dilakukan Fitra itu sebagai langkah politis. Sebab, kata dia, Fitra tidak berafiliasi ke partai politik atau kelompok politik manapun. "Kami sebetulnya bukan politis, kami hanya mendorong akuntabilitas pengolahan anggaran di DKI. Tidak ada tendensi politik," ujarnya.
"Karena anggaran Rp 26 miliar itu, warga wajib tahu digunakan untuk apa saja. Karena sumbernya pajak, seharusnya rakyat yang juga menjadi wajib pajak bisa tahu," tambah Ucok.
Menurut Ucok, sebaiknya Jokowi tidak hanya blusukan. Mantan Walikota Solo itu juga disarankan fokus menata birokrasi DKI yang dinilai masih amburadul. "Kita kan ingin tatanan birokrasi dibenahi. Sudah baik blusukan, tapi birokrasinya tidak dibenahi. Ini nantinya tidak nyambung antara bisrokrasi dan blusukan," katanya. (Eks/Ism)
"Anda cuma 2 pilihan Fitra. Bagi saya, Anda bermain politik atau Anda ini yang ngomong agak bodoh," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (25/7/2013).
"Sekarang pertanyaan saya kepada Fitra, Anda kan LSM di bidang anggaran. Berani nggak, periksa harta saya? Biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar. Sesuai apa tidak? Pernah nggak organisasi yang katanya anti-korupsi ngomong seperti itu? Ayo dong. Saya tantang Anda!" tambah Ahok.
Dia menilai, Fitra tidak bekerja sesuai dengan bidangnya, yaitu menyorot anggaran pemerintah. Sebab, dana operasional yang resmi dan berdasarkan peraturan pemerintah malah dipertanyakan. Padahal, tambah Ahok, para menteri dan kepala daerah di seluruh Indonesia juga memiliki dana operasional.
"Anda tahu nggak uang operasional menteri dan profesi yang lain? Kenapa Fitra nggak pernah ngomong? Bahkan utusan khusus presiden punya uang operasional. Pakai Toyota Crown juga semua itu, pakai RI itu. Kenapa Anda nggak pernah ngomong? Kenapa cuma ngejar Pak Jokowi?" tanya Ahok.
Oleh karena itu, Ahok dengan tegas kembali menantang Fitra untuk mengungkap secara detail harta para pejabat, baik biaya hidup, pajak, sekolah anak, mobil yang dipakai, dan lain-lain. "Kalau Anda jago, mau ngejar begitu (dana operasional). Saya tantang Anda Fitra, coba kasih tau saya. Serang dong semua pejabat. Kalau tidak berani Anda masih pengecut," tutur dia.
Ahok mengaku heran mengapa Fitra hanya mempersoalkan anggaran Jokowi. Padahal blusukan adalah hak Jokowi, menggunakan dana operasional pun tidak masalah karena dana operasional itu antara lain juga untuk bantuan sosial.
"Kenapa Pak Jokowi punya blusukan Anda persoalkan? Anda iri sama saya punya uang operasional 0,10 persen? Jadi Gubernur DKI! Jangan tanya soal itu lagi. Bikin dia numpang ngetop gara masalah ini, masuk TV terus dia, diundang kemana-mana," tegas Ahok.
Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi meminta Ahok tidak tersinggung. Sebab, tujuan Fitra menyorot anggaran itu semata-mata hanya untuk transparansi saja. "Supaya merngubah keadaan pada masa Foke yang sangat tertutup. Ini kan sebetulnya miemberi saran supaya ada keterbukaan," katanya.
Ucok juga membantah apa yang dilakukan Fitra itu sebagai langkah politis. Sebab, kata dia, Fitra tidak berafiliasi ke partai politik atau kelompok politik manapun. "Kami sebetulnya bukan politis, kami hanya mendorong akuntabilitas pengolahan anggaran di DKI. Tidak ada tendensi politik," ujarnya.
"Karena anggaran Rp 26 miliar itu, warga wajib tahu digunakan untuk apa saja. Karena sumbernya pajak, seharusnya rakyat yang juga menjadi wajib pajak bisa tahu," tambah Ucok.
Menurut Ucok, sebaiknya Jokowi tidak hanya blusukan. Mantan Walikota Solo itu juga disarankan fokus menata birokrasi DKI yang dinilai masih amburadul. "Kita kan ingin tatanan birokrasi dibenahi. Sudah baik blusukan, tapi birokrasinya tidak dibenahi. Ini nantinya tidak nyambung antara bisrokrasi dan blusukan," katanya. (Eks/Ism)
