Pengamat transportasi Agus Pambagio berpendapat tidak ada lagi solusi yang tepat kecuali menindak tegas para oknum 'pemain' proyek tahunan perbaikan jalur Pantai Utara Jawa (Pantura). Jika Pemerintah tidak tegas, perbaikan jalan setiap tahun akan terus terjadi.
"Sudahlah, untuk jalur Pantura, pemerintah harus tegas. `Tembak-tembaki` saja yang bermain di sini. copot, ganti (pejabatnya)," ujar Agus di sela-sela diskusi bertema Keselematan Selama Mudik Lebaran di Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Selain tegas menindak oknum pejabat, ia menambahkan, pemerintah juga diminta harus mengubah sistem. Karena tanpa mengubah sistem, sulit akan melakukan terobosan mengatasi masalah di jalur Pantura. Sistem anggaran menjadi penting dalam hal ini.
"Bisa nggak tender sekali untuk 5 tahun, multi years. Jadi pembangunan jalan tidak ada jedanya. Karena berpengaruh terhadap kekuatan jalan. Sekarang anggaran buat jalan Rp 30 triliun per tahun, ya nggak cukup," jelas Agus.
Pembangunan jalan, menurut Agus, sebaiknya dilakukan berkesinambungan agar kekuatan jalan lebih bertahan baik. "Selama ini setiap melakukan perbaikan jalan sepotong-sepotong. Jadi yang satu sudah rusak yang lain masih bagus. Nggak selesai-selesai, perbaikan terus."
Karena itu, ia menambahkan, pemerintah harus mempunyai peraturan untuk mengatur masalah proyek pembangunan jalan di Pantura khsususnya. "Kalau mau cepat Perpres. Sebelum itu revisi undang-undangnya," tandas Agus.
Terlepas dari penindakan oknum, pembangunan jalan juga harus diperhatikan. Khususnya dari segi teknis. Menurutnya masalah utama aspal itu air. Karena di jalur Pantura tidak ada drainase saluran pembuangan, kontur jalan tak rata, tonase truk pun semakin hari semakin berat sampai 60 ton.
"Kalau jalan nggak miring, air tergenang, tapi yang paling penting tonase. Belum lagi pencampuran bahan (jalan) yang tidak pas," tukas Agus. (Adi)
"Sudahlah, untuk jalur Pantura, pemerintah harus tegas. `Tembak-tembaki` saja yang bermain di sini. copot, ganti (pejabatnya)," ujar Agus di sela-sela diskusi bertema Keselematan Selama Mudik Lebaran di Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Selain tegas menindak oknum pejabat, ia menambahkan, pemerintah juga diminta harus mengubah sistem. Karena tanpa mengubah sistem, sulit akan melakukan terobosan mengatasi masalah di jalur Pantura. Sistem anggaran menjadi penting dalam hal ini.
"Bisa nggak tender sekali untuk 5 tahun, multi years. Jadi pembangunan jalan tidak ada jedanya. Karena berpengaruh terhadap kekuatan jalan. Sekarang anggaran buat jalan Rp 30 triliun per tahun, ya nggak cukup," jelas Agus.
Pembangunan jalan, menurut Agus, sebaiknya dilakukan berkesinambungan agar kekuatan jalan lebih bertahan baik. "Selama ini setiap melakukan perbaikan jalan sepotong-sepotong. Jadi yang satu sudah rusak yang lain masih bagus. Nggak selesai-selesai, perbaikan terus."
Karena itu, ia menambahkan, pemerintah harus mempunyai peraturan untuk mengatur masalah proyek pembangunan jalan di Pantura khsususnya. "Kalau mau cepat Perpres. Sebelum itu revisi undang-undangnya," tandas Agus.
Terlepas dari penindakan oknum, pembangunan jalan juga harus diperhatikan. Khususnya dari segi teknis. Menurutnya masalah utama aspal itu air. Karena di jalur Pantura tidak ada drainase saluran pembuangan, kontur jalan tak rata, tonase truk pun semakin hari semakin berat sampai 60 ton.
"Kalau jalan nggak miring, air tergenang, tapi yang paling penting tonase. Belum lagi pencampuran bahan (jalan) yang tidak pas," tukas Agus. (Adi)
