Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pemerintah lemah di pasar kebutuhan pokok karena ada oknum-oknum pemerintah yang menjadi `pemain utama` untuk menentukan besaran stok dan tingkat harga. Terlebih harga bahan pokok akhir-akhir ini naik dan tidak terkendali.
"Mereka mencari dana di pasar sembako untuk membiayai aktivitas politik masing-masing pada 2014 mendatang," kata Bambang melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2013).
Ia menambahkan pemain yang berada di pemerintahan tak lagi peduli, meski aksinya dengan memanipulasi stok dan harga itu menyengsarakan rakyat. "Segala sesuatu nyaris dibuat langka agar ada alasan untuk impor," sindir Bambang.
Dari disparitas harga itulah, lanjut Bambang, oknum-oknum pemerintah bisa menangguk untung besar. Sehingga, terjadi kekacauan dalam tata kelola penawaran dan formula harga daging sapi karena diduga oknum penguasa meminta margin laba yang tinggi.
"Ada indikasi bahwa gambaran persoalan daging sapi tidak sesederhana kasus yang diungkap KPK," imbuh Bambang yang juga anggota Komisi III DPR itu.
Kalau diteliti lebih cermat, Ia menambahkan, maka kasus korupsi daging sapi impor akan melebar dan menyentuh area yang sensitif. Terlebih, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menengarai indikator tentang adanya interest oknum pemerintah dalam mengelola kebutuhan pokok rakyat.
"Dalam praktiknya, hampir semua komoditi kebutuhan pokok rakyat dikendalikan kartel dan, oknum penguasalah yang mengendalikan kartel-kartel itu," tukas Bambang. (Adi)
"Mereka mencari dana di pasar sembako untuk membiayai aktivitas politik masing-masing pada 2014 mendatang," kata Bambang melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2013).
Ia menambahkan pemain yang berada di pemerintahan tak lagi peduli, meski aksinya dengan memanipulasi stok dan harga itu menyengsarakan rakyat. "Segala sesuatu nyaris dibuat langka agar ada alasan untuk impor," sindir Bambang.
Dari disparitas harga itulah, lanjut Bambang, oknum-oknum pemerintah bisa menangguk untung besar. Sehingga, terjadi kekacauan dalam tata kelola penawaran dan formula harga daging sapi karena diduga oknum penguasa meminta margin laba yang tinggi.
"Ada indikasi bahwa gambaran persoalan daging sapi tidak sesederhana kasus yang diungkap KPK," imbuh Bambang yang juga anggota Komisi III DPR itu.
Kalau diteliti lebih cermat, Ia menambahkan, maka kasus korupsi daging sapi impor akan melebar dan menyentuh area yang sensitif. Terlebih, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menengarai indikator tentang adanya interest oknum pemerintah dalam mengelola kebutuhan pokok rakyat.
"Dalam praktiknya, hampir semua komoditi kebutuhan pokok rakyat dikendalikan kartel dan, oknum penguasalah yang mengendalikan kartel-kartel itu," tukas Bambang. (Adi)
