Pemerintah Indonesia diminta segera meminta klarifikasi kepada Pemerintah Inggris terkait penyadapan yang dilakukan badan intelijennya terhadap Presiden SBY. Terlebih, bila ternyata yang disadap terkait rahasia negara.
"Klarifikasi dong, apa maksudnya. Sebagai negeri yang berdaulat harusnya tanya seperti itu (maksud penyadapan)," kata Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).
Pemerintah, sambungnya, harus mencari tahu maksud di balik penyadapan yang dimanfaatkan pemerintah Australia itu. "Dan kita harus komplain apabila itu sifatnya confidential apalagi yang sangat rahasia," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Bang Yos itu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, dikabarkan mendapatkan manfaat dari laporan intelijen Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat (AS), tentang sejumlah pemimpin negara Asia, termasuk Presiden SBY, dalam pertemuan puncak G20 di London, Inggris pada 2009.
Menurut pemberitaan The Age, laporan itu kemudian digunakan Kevin untuk mendukung tujuan diplomatik Australia termasuk kampanye untuk memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB. (Mut)
"Klarifikasi dong, apa maksudnya. Sebagai negeri yang berdaulat harusnya tanya seperti itu (maksud penyadapan)," kata Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2013).
Pemerintah, sambungnya, harus mencari tahu maksud di balik penyadapan yang dimanfaatkan pemerintah Australia itu. "Dan kita harus komplain apabila itu sifatnya confidential apalagi yang sangat rahasia," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Bang Yos itu.
Sebelumnya, Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, dikabarkan mendapatkan manfaat dari laporan intelijen Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat (AS), tentang sejumlah pemimpin negara Asia, termasuk Presiden SBY, dalam pertemuan puncak G20 di London, Inggris pada 2009.
Menurut pemberitaan The Age, laporan itu kemudian digunakan Kevin untuk mendukung tujuan diplomatik Australia termasuk kampanye untuk memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB. (Mut)
