Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan optimistis persoalan bendera Aceh segera terselesaikan. Hanya dialog dan kompromi yang bisa menuntaskan persoalan bendera daerah yang dianggap sama dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut.
"Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi ini sebenarnya bukan hal yang terlalu berat. Yang dibutuhkan hanya bicara secara intensif dan pada akhirnya sebuah kompromi," kata JK dalam pesawat pribadi dalam penerbangan dari Banda Aceh ke Jakarta, Selasa (30/7/2013).
JK selaku Ketua Umum PMI berada di Banda Aceh untuk menyerahkan bantuan bagi para korban gempa di Bener Meriah dan Aceh Besar. Selama di Banda Aceh, dia juga melakukan pertemuan tertutup dengan Wali Aceh Tengku Malik Mahmud, Gubernur Aceh Abdullah Zaini, dan para tokoh elite Partai Aceh.
Menurut JK, kompromi menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menyelesaikan masalah bendera Aceh. "Saya kira akan segera selesai. Kompromi itu jalan tengah. Prinsipnya bendera Aceh itu jangan sama persis dengan GAM, bahwa maknanya, filosofisnya sama, itu boleh saja. Itulah kompromi," tutur dia.
Dia mengakui selama ini pembicaraan antara pemerintah pusat sudah mengarah kepada penyelesaiannya. "Persoalannya ini memang menyangkut penyelesaian Peraturan Pemerintah," ujarnya.
JK yang merupakan tokoh utama perundingan damai Helsinki menegaskan, persoalan bendera merupakan hak semua daerah. Namun, bendera daerah itu juga harus mendukung tegaknya persatuan bangsa. Pemerintah pusat harus menjaga aspirasi nasional, namun yang paling penting rakyat Aceh menginginkan perdamaian dan kesejahteraan.
"Yang paling penting rakyat Aceh menginginkan perdamaian dan kesejehteraan. Jadi janganlah habis waktu hanya untuk bicarakan soal simbol-simbol, sehingga lupa untuk menyelesaikan persoalan pokoknya yakni kesejahteraan," pesan JK. (Ant/Eks/Sss)
"Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi ini sebenarnya bukan hal yang terlalu berat. Yang dibutuhkan hanya bicara secara intensif dan pada akhirnya sebuah kompromi," kata JK dalam pesawat pribadi dalam penerbangan dari Banda Aceh ke Jakarta, Selasa (30/7/2013).
JK selaku Ketua Umum PMI berada di Banda Aceh untuk menyerahkan bantuan bagi para korban gempa di Bener Meriah dan Aceh Besar. Selama di Banda Aceh, dia juga melakukan pertemuan tertutup dengan Wali Aceh Tengku Malik Mahmud, Gubernur Aceh Abdullah Zaini, dan para tokoh elite Partai Aceh.
Menurut JK, kompromi menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menyelesaikan masalah bendera Aceh. "Saya kira akan segera selesai. Kompromi itu jalan tengah. Prinsipnya bendera Aceh itu jangan sama persis dengan GAM, bahwa maknanya, filosofisnya sama, itu boleh saja. Itulah kompromi," tutur dia.
Dia mengakui selama ini pembicaraan antara pemerintah pusat sudah mengarah kepada penyelesaiannya. "Persoalannya ini memang menyangkut penyelesaian Peraturan Pemerintah," ujarnya.
JK yang merupakan tokoh utama perundingan damai Helsinki menegaskan, persoalan bendera merupakan hak semua daerah. Namun, bendera daerah itu juga harus mendukung tegaknya persatuan bangsa. Pemerintah pusat harus menjaga aspirasi nasional, namun yang paling penting rakyat Aceh menginginkan perdamaian dan kesejahteraan.
"Yang paling penting rakyat Aceh menginginkan perdamaian dan kesejehteraan. Jadi janganlah habis waktu hanya untuk bicarakan soal simbol-simbol, sehingga lupa untuk menyelesaikan persoalan pokoknya yakni kesejahteraan," pesan JK. (Ant/Eks/Sss)
