Puluhan dokter yang tergabung dalam Asosiasi Dokter Fungsional Indonesia mendatangi Balaikota DKI Jakarta. Mereka datang untuk bertemu Jokowi, terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat yang dianggap merugikan dokter dan pihak rumah sakit.
Salah seorang perwakilan dokter, Yaman Garnita Barus, mengatakan selama ini pihaknya mengaku mendukung program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digulirkan Jokowi-Ahok. Namun pola pembayaran KJS yang masih menggunakan sistem Indonesia-Case Base Groups (INA-CBGs), dianggap memberatkan rumah sakit dan juga pasien.
"Yang jadi masalah adalah tarif INA CBGs yang dibuat oleh Depkes yang perlu dikaji, karena dia memakai tarif secara perspektif, yaitu di awal paket. Paket ini yang tidak meng-cover apa yang kami pakai di lapangan. Sehingga obat-obat yang diberi tidak ada kesempurnaan terhadap pasien," ujar Yaman yang merupakan dokter spesialis kandungan, di Balaikota, Selasa (30/7/2013).
Sedangkan sebelum diberlakukan KJS, lanjut Yaman, sistem yang digunakan pada program Jamkesda adalah dengan Paket Pelayanan Esensial (PPE). Sistem tersebut dianggap lebih baik, karena mengakomodir seluruh pembiayaan perawatan pasien.
"Kami harapkan bisa kembali, seperti tarif Jamkesda dulu. Misalnya satu penyakit, penyakit itu disesuaikan dengan situasi. Misalnya, satu pasien menderita 4 penyakit, 4 penyakit itu dibayarkan pada pasien ini. Tapi kalau INA CBGs, ada 4 penyakit hanya 1 yang dibayarkan, yang 3 kami nggak layani lagi. Karena paketnya satu itu yang diambil," ujar Yaman.
Ia pun mengutarakan, sistem INA CBGs kurang memperhatikan nasib dokter yang bertugas selama ini. Karena bukan hanya tidak mengakomodir pembiayaan perawatan pasien secara keseluruhan, sistem itu dianggap tidak berpihak kepada nasib dokter.
"Tolonglah, kami juga manusia. Kami juga minta diperhatikan sehingga INA CBGs ini tarifnya bisa disesuaikan dengan situasi. Karena INA CBGs ini hanya kendali mutu dan kendali biaya, tidak ada kendali SDM. Dia tidak peduli yang mengerjakan itu dokter spesialis, dokter umum maupun perawat," urai Yaman.
Ia pun mencontohkan bagaimana upah dokter yang dianggapnya masih sangat rendah dan sebanding dengan tarif jasa parkir. Ia pun menjelaskannya sambil menunjukkan bukti kwitansi jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis.
"Lihat ini, untuk jasa pelayanan dokter spesialis di poliklinik, itu cuma 10 ribu, tapi itu dibayarkan dengan potong pajak, dan kita terima bersih Rp 8.500 per satu pasien. Di Jakarta, parkir saja mau dibikin Rp 8 ribu. Jadi ini tenaga dokter mau diapain? Dokter ahli ini," tegasnya.
Menanggapi keluhan dokter-dokter itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan harus dicarikan titik temu agar tiap tarif di setiap RSUD di Jakarta sama. Namun, tarif itu seharusnya berdasar pada Clinical Pathway.
"Jadi semua rumah sakit harus mengikuti, ada masalah internal yang butuh kebijakan gubernur. Ini yang harus disamakan, gaji atau honor. Kalau PNS kan gajinya sudah jelas," terang Dien. (Tnt/Yus)
Salah seorang perwakilan dokter, Yaman Garnita Barus, mengatakan selama ini pihaknya mengaku mendukung program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digulirkan Jokowi-Ahok. Namun pola pembayaran KJS yang masih menggunakan sistem Indonesia-Case Base Groups (INA-CBGs), dianggap memberatkan rumah sakit dan juga pasien.
"Yang jadi masalah adalah tarif INA CBGs yang dibuat oleh Depkes yang perlu dikaji, karena dia memakai tarif secara perspektif, yaitu di awal paket. Paket ini yang tidak meng-cover apa yang kami pakai di lapangan. Sehingga obat-obat yang diberi tidak ada kesempurnaan terhadap pasien," ujar Yaman yang merupakan dokter spesialis kandungan, di Balaikota, Selasa (30/7/2013).
Sedangkan sebelum diberlakukan KJS, lanjut Yaman, sistem yang digunakan pada program Jamkesda adalah dengan Paket Pelayanan Esensial (PPE). Sistem tersebut dianggap lebih baik, karena mengakomodir seluruh pembiayaan perawatan pasien.
"Kami harapkan bisa kembali, seperti tarif Jamkesda dulu. Misalnya satu penyakit, penyakit itu disesuaikan dengan situasi. Misalnya, satu pasien menderita 4 penyakit, 4 penyakit itu dibayarkan pada pasien ini. Tapi kalau INA CBGs, ada 4 penyakit hanya 1 yang dibayarkan, yang 3 kami nggak layani lagi. Karena paketnya satu itu yang diambil," ujar Yaman.
Ia pun mengutarakan, sistem INA CBGs kurang memperhatikan nasib dokter yang bertugas selama ini. Karena bukan hanya tidak mengakomodir pembiayaan perawatan pasien secara keseluruhan, sistem itu dianggap tidak berpihak kepada nasib dokter.
"Tolonglah, kami juga manusia. Kami juga minta diperhatikan sehingga INA CBGs ini tarifnya bisa disesuaikan dengan situasi. Karena INA CBGs ini hanya kendali mutu dan kendali biaya, tidak ada kendali SDM. Dia tidak peduli yang mengerjakan itu dokter spesialis, dokter umum maupun perawat," urai Yaman.
Ia pun mencontohkan bagaimana upah dokter yang dianggapnya masih sangat rendah dan sebanding dengan tarif jasa parkir. Ia pun menjelaskannya sambil menunjukkan bukti kwitansi jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis.
"Lihat ini, untuk jasa pelayanan dokter spesialis di poliklinik, itu cuma 10 ribu, tapi itu dibayarkan dengan potong pajak, dan kita terima bersih Rp 8.500 per satu pasien. Di Jakarta, parkir saja mau dibikin Rp 8 ribu. Jadi ini tenaga dokter mau diapain? Dokter ahli ini," tegasnya.
Menanggapi keluhan dokter-dokter itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan harus dicarikan titik temu agar tiap tarif di setiap RSUD di Jakarta sama. Namun, tarif itu seharusnya berdasar pada Clinical Pathway.
"Jadi semua rumah sakit harus mengikuti, ada masalah internal yang butuh kebijakan gubernur. Ini yang harus disamakan, gaji atau honor. Kalau PNS kan gajinya sudah jelas," terang Dien. (Tnt/Yus)
