Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin membeberkan materi uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan terhadap KSAD Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI. Moeldoko yang dilantik sebagai KSAD pada 22 Mei lalu itu merupakan calon satu-satunya yang diajukan pemerintah untuk menjabat Panglima TNI.
Menurut Tubagus, peningkatan kinerja dan netralitas TNI adalah penting untuk dijaga oleh Panglima TNI yang baru nantinya. Selain itu, perseteruan antara TNI-Polri juga harus segera diselesaikan.
"Meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan perkelahian-perkelahian antara personel TNI dan Polri," kata Tubagus dalam pesan singkatnya di Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Selain itu, seorang Panglima TNI yang terpilih nantinya, dia harapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Dan juga Panglima TNI terpilih harus bisa meneruskan reorganisasi TNI melalui program Minimum Essensial Force (MEF).
"Yang pasti tetap menjaga netralitas TNI," tegas Tubagus.
Dia juga meminta agar Panglima TNI nantinya dapat menyelesaikan sejumlah hal sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM, serta pembinaan karier.
Menurut politisi dari Fraksi PDIP ini, uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I kepada calon Panglima TNI akan digelar sekitar sepekan setelah masa reses berakhir.
"Kemungkin uji kelayakan akan digelar komisi I DPR setelah tanggal 20 Agustus," tutup Tubagus. (Ado/Sss)
Menurut Tubagus, peningkatan kinerja dan netralitas TNI adalah penting untuk dijaga oleh Panglima TNI yang baru nantinya. Selain itu, perseteruan antara TNI-Polri juga harus segera diselesaikan.
"Meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan perkelahian-perkelahian antara personel TNI dan Polri," kata Tubagus dalam pesan singkatnya di Jakarta, Rabu (31/7/2013).
Selain itu, seorang Panglima TNI yang terpilih nantinya, dia harapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Dan juga Panglima TNI terpilih harus bisa meneruskan reorganisasi TNI melalui program Minimum Essensial Force (MEF).
"Yang pasti tetap menjaga netralitas TNI," tegas Tubagus.
Dia juga meminta agar Panglima TNI nantinya dapat menyelesaikan sejumlah hal sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM, serta pembinaan karier.
Menurut politisi dari Fraksi PDIP ini, uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I kepada calon Panglima TNI akan digelar sekitar sepekan setelah masa reses berakhir.
"Kemungkin uji kelayakan akan digelar komisi I DPR setelah tanggal 20 Agustus," tutup Tubagus. (Ado/Sss)
