Lahan di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dinilai sudah tidak kompetitif untuk lokasi pembangunan kawasan industri.
Hal tersebut, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Budhi Setyanto, karena nilai jual lahan di pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia ini sangat tinggi, bila dibandingkan lahan di negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.
"Perkembangan sektor industri dalam 3 tahun terakhir terus meningkat, sebagian besar masuk kedalam kawasan industri, otomatis harga lahan khususnya di Jawa pun harga meningkat sehingga lahan untuk Jabodetabek sudah tidak kompetitif dibanding Malaysia, Thailand, dan Vietnam," ujar dia di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2013).
Budhi memaparkan perbandingan harga lahan di Indonesia dan negara-negara tetangga terpaut cukup jauh. Pada tahun 2010 saja, harga lahan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mendekati harga US$ 200 per meter persegi.
Pada tahun 2013, telah naik mencapai di atas US$ 200 per meter persegi. Sementara pada tahun 2013 ini, harga lahan di Malaysia, Thailand dan Vietnam masih di kisaran US$ 100 per meter persegi.
"Meskipun sejak tahun 2011-2013 suplai lahan untuk industri masih stabil pada angka 8 ribu hektar, namun permasalahannya, para developer lahan tersebut hanya bertindak sebagai sebagai penjual tanah saja. Setelah lahan tersebut dibangun kawasan industri kemudian ditnggal, ini yang rawan terjadi konflik dengan masyarakat sekitar," tutur dia.
Oleh sebab itu, Budhi mengatakan sangat perlu dilakukan pengembangan kawasan industri di luar Jabodetabek seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur atau bahkan di luar Pulau Jawa.
Selain alasan harga yang tinggi, lahan di pulau Jawa sudah tidak memiliki daya dukung alam yang terbatas sehingga bagi industri yang lahap akan kebutuhan air atau penghasil polusi tinggi maka tidak mungkin lagi dibangun di Jawa.
"Di Pulau Jawa yang memungkinkan dibangun industri saat ini hanya untuk industri padat karya. Kalau di luar Jawa pembangunan industri pengolahan sumber daya alam masih sangat memungkinkan karena memang sumber daya alamnya yang masih produktif," tandasnya. (Dny/Nur)
Hal tersebut, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Budhi Setyanto, karena nilai jual lahan di pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia ini sangat tinggi, bila dibandingkan lahan di negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.
"Perkembangan sektor industri dalam 3 tahun terakhir terus meningkat, sebagian besar masuk kedalam kawasan industri, otomatis harga lahan khususnya di Jawa pun harga meningkat sehingga lahan untuk Jabodetabek sudah tidak kompetitif dibanding Malaysia, Thailand, dan Vietnam," ujar dia di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2013).
Budhi memaparkan perbandingan harga lahan di Indonesia dan negara-negara tetangga terpaut cukup jauh. Pada tahun 2010 saja, harga lahan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mendekati harga US$ 200 per meter persegi.
Pada tahun 2013, telah naik mencapai di atas US$ 200 per meter persegi. Sementara pada tahun 2013 ini, harga lahan di Malaysia, Thailand dan Vietnam masih di kisaran US$ 100 per meter persegi.
"Meskipun sejak tahun 2011-2013 suplai lahan untuk industri masih stabil pada angka 8 ribu hektar, namun permasalahannya, para developer lahan tersebut hanya bertindak sebagai sebagai penjual tanah saja. Setelah lahan tersebut dibangun kawasan industri kemudian ditnggal, ini yang rawan terjadi konflik dengan masyarakat sekitar," tutur dia.
Oleh sebab itu, Budhi mengatakan sangat perlu dilakukan pengembangan kawasan industri di luar Jabodetabek seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur atau bahkan di luar Pulau Jawa.
Selain alasan harga yang tinggi, lahan di pulau Jawa sudah tidak memiliki daya dukung alam yang terbatas sehingga bagi industri yang lahap akan kebutuhan air atau penghasil polusi tinggi maka tidak mungkin lagi dibangun di Jawa.
"Di Pulau Jawa yang memungkinkan dibangun industri saat ini hanya untuk industri padat karya. Kalau di luar Jawa pembangunan industri pengolahan sumber daya alam masih sangat memungkinkan karena memang sumber daya alamnya yang masih produktif," tandasnya. (Dny/Nur)
