Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengungkapkan dirinya sebagai anggota Dewan sering menanggung akibat dari ulah segelintir oknum anggota DPR yang korupsi. Hal itu terasa apabila mengunjungi konstituen dan berdialog dengan mereka.
"Kita sering dilecehkan dan dipandang dengan sinis," kata Martin dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Menurut Martin, masyarakat pemilih banyak beranggapan bahwa semua anggota DPR ikut terlibat dalam persekongkolan proyek di DPR dan sudah menikmati banyak uang dari proyek-proyek tersebut, seperti yang diungkap terpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin.
"Pandangan-pandangan miring seperti ini menjadi beban moral yang paling berat kalau kita bertemu dengan para konstituen di daerah pemilihan," ungkap dia.
Oleh karena itu, demi kehormatan lembaga DPR dan anggotanya, Martin meminta KPK untuk menindaklanjuti laporan Nazaruddin yang menyatakan banyak anggota Dewan terlibat dalam kasus korupsi berbagai proyek besar.
"Jangan mendiamkannya. Jangan-jangan laporan ini bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar kasus-kasus lain yang lebih besar dan lebih banyak lagi," tegas anggota Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, usai diperiksa KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pembelian saham Garuda, Nazaruddin 'menelanjangi' sejumlah pejabat yang terlibat kasus korupsi senilai triliunan rupiah yang melibatkan beberapa pejabat. Di antaranya adalah proyek pembuatan e-KTP, korupsi di Mahkamah Agung (MA), serta pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya buka bagi-bagi uang tentang proyek e-KTP, proyek Merpati, proyek MA, 60 proyek fiktif yang nilainya hampir Rp 2 triliun, pembangunan Gedung MK Rp 300 miliar, Diklat MK Rp 200 miliar, serta pembangunan Gedung Pajak yang dibagi-bagi semua fee-nya," ujar Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 31 Juli.
Pada kesempatan itu, Nazaruddin juga mengungkap sejumlah nama yang menurutnya bermain dalam proyek yang ia sebutkan tadi. "Kalau e-KTP ada Setya Novanto (Partai Golkar) dan beberapa mantan ketua Komisi II DPR, termasuk Mas Anas dan beberapa temannya, saya ikut juga di situ. Kalau proyek Gedung Pajak ada Olly Dondokambey (PDIP) dan teman-teman DPR yang lain," ungkap Nazaruddin. (Ado/Mut)
"Kita sering dilecehkan dan dipandang dengan sinis," kata Martin dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Menurut Martin, masyarakat pemilih banyak beranggapan bahwa semua anggota DPR ikut terlibat dalam persekongkolan proyek di DPR dan sudah menikmati banyak uang dari proyek-proyek tersebut, seperti yang diungkap terpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin.
"Pandangan-pandangan miring seperti ini menjadi beban moral yang paling berat kalau kita bertemu dengan para konstituen di daerah pemilihan," ungkap dia.
Oleh karena itu, demi kehormatan lembaga DPR dan anggotanya, Martin meminta KPK untuk menindaklanjuti laporan Nazaruddin yang menyatakan banyak anggota Dewan terlibat dalam kasus korupsi berbagai proyek besar.
"Jangan mendiamkannya. Jangan-jangan laporan ini bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar kasus-kasus lain yang lebih besar dan lebih banyak lagi," tegas anggota Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, usai diperiksa KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pembelian saham Garuda, Nazaruddin 'menelanjangi' sejumlah pejabat yang terlibat kasus korupsi senilai triliunan rupiah yang melibatkan beberapa pejabat. Di antaranya adalah proyek pembuatan e-KTP, korupsi di Mahkamah Agung (MA), serta pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya buka bagi-bagi uang tentang proyek e-KTP, proyek Merpati, proyek MA, 60 proyek fiktif yang nilainya hampir Rp 2 triliun, pembangunan Gedung MK Rp 300 miliar, Diklat MK Rp 200 miliar, serta pembangunan Gedung Pajak yang dibagi-bagi semua fee-nya," ujar Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 31 Juli.
Pada kesempatan itu, Nazaruddin juga mengungkap sejumlah nama yang menurutnya bermain dalam proyek yang ia sebutkan tadi. "Kalau e-KTP ada Setya Novanto (Partai Golkar) dan beberapa mantan ketua Komisi II DPR, termasuk Mas Anas dan beberapa temannya, saya ikut juga di situ. Kalau proyek Gedung Pajak ada Olly Dondokambey (PDIP) dan teman-teman DPR yang lain," ungkap Nazaruddin. (Ado/Mut)
