Tak layak pandang. Tak layak jalan. Begitulah kondisi Metro Mini di Ibukota. Malu melihatnya. Malu memilikinya.
Ratusan sopir Metro Mini berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka menolak wacana penghapusan salah satu angkutan publik Ibukota tersebut. Tak hanya itu mereka juga mendesak agar Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dan Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo untuk mundur dari jabatannya.
Metro Mini yang diparkir para sopir itu berjajar dari Kantor Kedutaan Amerika Serikat hingga ke Parkir IRTI Monas. Memadati 2 jalur jalan. Arus lalu lintas pun tersendat.
Mereka membawa berbagai spanduk. Di antaranya bertuliskan 'Tolak kadishub DKI Udar Pristono yang Tidak Pro Rakyat', 'Keluarkan Metro Mini yang Dikandangkan', 'Kami Siap Dukung Program Jokowi Meremajakan Metro Mini,' dan 'Jokowi Yes, Ahok-Kadishub No'.
Salah satu sopir Metro Mini, Suroso, mengaku kecewa dengan rencana penghapusan Metro Mini. Suroso setuju bila dilakukan peremajaan seperti halnya Kopaja. Tetapi jangan sampai trayek dihapus.
"Kalau memang mau diremajakan ya silakan. Contohnya Kopaja yang dilakukan bertahap," ujar Suroso di depan Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
"Jokowi yess!! Ahok-Pristono no!! Kalau Metro Mini dibubarkan, anak istriku makan apa? Copot Pristono!," pekik Suroso saat orasi.
"KPK tolong periksa Pristono. Kami perlu pembinaan dan bukan pembinasaan," lanjut Suroso. Menurut dia, pembinaan Metro Mini menjadi tanggung jawab pemerintah.
Manajemen Buruk
Salah seorang sopir Metro Mini mengaku, selama ini operasi Metro Mini terkendala tak adanya pengawasan dan manajemen yang jelas. "Karena para pengusaha bus Metro Mini hanya meminta setoran tanpa melakukan pembinaan dan pengelolaan. Akhirnya, banyak sopir nggak punya SIM juga bisa bawa," ungkap sopir itu.
Karena itu para sopir ini meminta dilakukannya pembenahan manajemen Metro Mini, bukannya membubarkan mereka.
Udar mengatakan, terkait menajemen Metro Mini, saat ini banyak versi terkait Direksi PT Metro Mini. Karena itu dia menunggu keputusan dari instansi hukum yang ada terkait banyaknya versi manajemen Metro Mini yang saling mengklaim kewenangannya.
"Harus menunjukkan siapa yang menjadi direksinya. Ada beberapa versi. Kami mau minta fatwa dari instansi hukum. Perbaikan manajemen itu masalah internal. Kalau sudah, maka mereka akan baik," kata Udar.
"Selama mereka melanggar, maka dikandangkan dan tidak akan dikeluarkan. Selain itu berikan opsi untuk memperbaiki internal. Jika tidak, opsi kedua bentuk manajemen baru. Kalau opsi ketiga itu digabungkan ke PPD," pungkas Udar.
Jokowi Malu
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi belum mengetahui perihal aksi protes para sopir Metro Mini di depan Balaikota Jakarta. Jokowi pun meminta Kadishub agar menemui para pendemo.
"Ya nggak tau. Ketemu aja belum. Gimana apanya? Saya nggak ngerti minta apa," ujar Jokowi di Senayan, Jakarta.
Sebagian besar armada Metro Mini dinilai tak layak pandang, apalagi layak jalan. "Malu kita punya Metro Mini dan Kopaja kayak gitu," kata Jokowi.
"Ini Ibukota lho! Itu biar dijual dipake daerah yang lain, masa bus masih kayak gitu, yang malu kan kita," ucapnya.
Redam Sopir
Kadishub DKI Udar Pristono pun akhirnya mengajak para perwakilan sopir Metro Mini untuk berdialog. Langkah ini untuk meredam aksi unjuk rasa awak Metro Mini yang mengakibatkan kemacetan di depan Kantor Jokowi.
Novrialdi, salah seorang Direktur PT Metro Mini yang ikut dalam pertemuan ingin meminta agar Dishub DKI tidak lagi mencabut izin trayek kepada para sopir bus Metro Mini. Lantaran, banyak hal yang membuat bus Metro Mini mengalami banyak masalah.
"Kita minta diberikan dispensasi, selain itu masalah KIR juga. Dari pembicaraan dengan beliau menyanggupi tuntutan kami. Dan akan kami sampaikan kepada teman-teman yang akan dikeluarkan, bahwa Pak Kadis telah buat pernyataan," kata Novrialdi usai bertemu dengan Udar di Balaikota DKI.
Usai pertemuan itu, akhirnya para sopir bus Metro Mini membubarkan aksinya dengan membawa puluhan bus yang diparkir di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Hingga akhirnya Jalan Medan Merdeka Selatan yang tadinya tampak padat kini sudah mulai lengang.
Kadishub Diminta Mundur
Adanya desakan dari para sopir Metro Mini agar Udar mundur dari jabatannya, Udar pun tak gentar dengan permintaan itu. Dia akan tetap bekerja seperti biasa. Desakan mundur itu bukan pertama kali dialaminya.
"Siap! Saya juga sudah beberapa kali diminta untuk dicopot. Kemarin Bajaj, sekarang Metro Mini," kata Udar usai menemui para sopir Metro Mini di Balaikota DKI, Jakarta.
Udar menyatakan siap dicopot apabila memang kinerjanya dianggap kurang baik. Terlebih dalam penyelesaian masalah Metro Mini.
"Nggak apa-apa mau diganti, yang penting saya berusaha. Dan saya akan berubah, berubahnya dengan apa? Melalui uji KIR secara drive-thru dan bilang ke mereka jangan pakai calo, urus sendiri," ujarnya.
Dia menjelaskan, Dishub melakukan 2 tahap pelaksanaan terhadap permasalahan Metro Mini yang sudah tidak layak jalan disertai manajemen yang kurang baik. Tahap I, Dishub melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan dan sopir.
Hingga saat ini, telah ditemukan 126 unit Metro Mini yang persyaratannya kurang, seperti masa STNK yang sudah tidak berlaku serta armada yang tidak layak jalan. Maka dari itu, Tahap II, pihaknya melakukan pemberhentian operasi dengan mengandangkan 40 bus.
"Oleh sebab itu, mungkin sekarang ini mereka datang ke Balaikota merasa keberatan. Kalau mereka datang untuk demo tentunya kita sambut baik, tapi tolong perbaiki kendaraan tersebut sampai baik," imbuhnya.
Apabila PT Metro Mini tidak juga melakukan perbaikan, maka Dishub tidak bisa memenuhi permintaan mereka untuk mengeluarkan bus yang dikandangkan. Sebab, puluhan bus tersebut sudah tidak layak jalan dan dapat membahayakan keselamatan warga dan sopir.
Udar mengatakan, dia telah melapor kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dilakukan Dishub itu adalah menegakkan aturan sesuai Protap, UU, dan Perda, kendaraan harus layak jalan.
Operator angkutan umum harus menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, juga tertib dalam manajemen dan administrasi, serta terhadap sopir busnya. Jika pihak Metro Mini bisa mengubah diri, tentu bus yang dikandangkan dapat direhabilitasi sehingga dapat segera dibebaskan.
"Tapi kalau tidak, daripada membahayakan keselamatan penumpang dan lainnya terpaksa di-stop operasinya. Satu hari kita bisa mengandangkan 10 bus. Kalau tidak bisa mengubah dirinya, dia akan habis. Lihat aja. Kita tidak main-main lagi," tegas Udar.
Soal pencopotan jabatannya itu Udar menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Dia menegaskan, program uji KIR dengan sistem drive-thru yang diterapkan kepada seluruh bus Metro Mini akan tetap berjalan.
"Mereka mengeluh sulit mendapatkan KIR. Ya memang mereka harus memenuhi syarat. Lengkapi dulu mobil itu, baru menuntut," ucapnya.
Kantor Dirusak, Motor Dibakar
Kantor Metro Mini di Rawamangun, Jakarta Timur, didemo sejumlah sopir dan karyawannya. Aksi memanas, hingga para sopir melempari kantor dengan batu.
"Dilempari batu oleh karyawan Metro Mini yang demo," ujar petugas jaga Polsek Pulogadung saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta.
1 Unit motor hangus terbakar. Kantor Metro Mini sudah luluh lantak. Kaca-kaca kantor hancur berserakan. Untuk mengamankan jalannya aksi, lanjut dia, puluhan polisi sudah diturunkan.
Pascaperusakan Kantor Metro Mini di Rawamangun, Jakarta Timur, polisi menangkap 10 orang. Orang-orang yang dibekuk itu digelandang ke Mapolsek Pulogadung untuk menjalani pemeriksaan.
Namun saat ini, situasi di kantor Metro Mini sudah mulai kondusif. Sejumlah polisi juga berada di lokasi untuk memulihkan keamanan.
Janji Jokowi
Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dishub DKI memberikan 3 opsi kepada sopir dan operator Metro Mini. Salah satunya, perbaikan manajemen internal PT Metro Mini. Jika tidak dilakukan, maka akan dibentuk manajemen baru.
Apabila tidak berhasil juga menyelesaikan permasalahan internal, maka mereka akan disatukan dalam 1 manajemen di bawah Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) yang sedang proses pengalihan menjadi BUMD.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, baik sopir maupun operator tidak perlu khawatir. Apabila PPD sudah menjadi BUMD, para operator tetap dapat menjadi pemilik Metro Mini di bawah naungan PPD tersebut.
"Sopirnya tetap digunakan dengan catatan benar-benar sopir yang betul. Pemiliknya juga boleh ikut masuk sebagai pemilik. Kan nggak ada yang berubah sama sekali, sangat dienakkan," ujar Jokowi.
Dengan adanya PPD sebagai 1 manajemen angkutan umum, pengontrolan dan pengawasan sopir serta bus dapat dengan mudah dilakukan. Jika PPD sudah bisa diambil alih, manajemen organisasi segera dipersiapkan.
"Jadi ini yang mau kita perbaiki, kita benahi. Sehingga kita nanti pada akhir tahun mendatangkan bus. Sedang untuk Kopaja dan Metro Mini kurang lebih 1.000-an. Juga diberi rumah manajemennya, jadi bisa ngontrol sopirnya, ngontrol remnya, ngontrol olinya, semua dikontrol," tutur Jokowi. (Frd)
Ratusan sopir Metro Mini berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka menolak wacana penghapusan salah satu angkutan publik Ibukota tersebut. Tak hanya itu mereka juga mendesak agar Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dan Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo untuk mundur dari jabatannya.
Metro Mini yang diparkir para sopir itu berjajar dari Kantor Kedutaan Amerika Serikat hingga ke Parkir IRTI Monas. Memadati 2 jalur jalan. Arus lalu lintas pun tersendat.
Mereka membawa berbagai spanduk. Di antaranya bertuliskan 'Tolak kadishub DKI Udar Pristono yang Tidak Pro Rakyat', 'Keluarkan Metro Mini yang Dikandangkan', 'Kami Siap Dukung Program Jokowi Meremajakan Metro Mini,' dan 'Jokowi Yes, Ahok-Kadishub No'.
Salah satu sopir Metro Mini, Suroso, mengaku kecewa dengan rencana penghapusan Metro Mini. Suroso setuju bila dilakukan peremajaan seperti halnya Kopaja. Tetapi jangan sampai trayek dihapus.
"Kalau memang mau diremajakan ya silakan. Contohnya Kopaja yang dilakukan bertahap," ujar Suroso di depan Balaikota DKI, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
"Jokowi yess!! Ahok-Pristono no!! Kalau Metro Mini dibubarkan, anak istriku makan apa? Copot Pristono!," pekik Suroso saat orasi.
"KPK tolong periksa Pristono. Kami perlu pembinaan dan bukan pembinasaan," lanjut Suroso. Menurut dia, pembinaan Metro Mini menjadi tanggung jawab pemerintah.
Manajemen Buruk
Salah seorang sopir Metro Mini mengaku, selama ini operasi Metro Mini terkendala tak adanya pengawasan dan manajemen yang jelas. "Karena para pengusaha bus Metro Mini hanya meminta setoran tanpa melakukan pembinaan dan pengelolaan. Akhirnya, banyak sopir nggak punya SIM juga bisa bawa," ungkap sopir itu.
Karena itu para sopir ini meminta dilakukannya pembenahan manajemen Metro Mini, bukannya membubarkan mereka.
Udar mengatakan, terkait menajemen Metro Mini, saat ini banyak versi terkait Direksi PT Metro Mini. Karena itu dia menunggu keputusan dari instansi hukum yang ada terkait banyaknya versi manajemen Metro Mini yang saling mengklaim kewenangannya.
"Harus menunjukkan siapa yang menjadi direksinya. Ada beberapa versi. Kami mau minta fatwa dari instansi hukum. Perbaikan manajemen itu masalah internal. Kalau sudah, maka mereka akan baik," kata Udar.
"Selama mereka melanggar, maka dikandangkan dan tidak akan dikeluarkan. Selain itu berikan opsi untuk memperbaiki internal. Jika tidak, opsi kedua bentuk manajemen baru. Kalau opsi ketiga itu digabungkan ke PPD," pungkas Udar.
Jokowi Malu
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi belum mengetahui perihal aksi protes para sopir Metro Mini di depan Balaikota Jakarta. Jokowi pun meminta Kadishub agar menemui para pendemo.
"Ya nggak tau. Ketemu aja belum. Gimana apanya? Saya nggak ngerti minta apa," ujar Jokowi di Senayan, Jakarta.
Sebagian besar armada Metro Mini dinilai tak layak pandang, apalagi layak jalan. "Malu kita punya Metro Mini dan Kopaja kayak gitu," kata Jokowi.
"Ini Ibukota lho! Itu biar dijual dipake daerah yang lain, masa bus masih kayak gitu, yang malu kan kita," ucapnya.
Mantan Walikota Solo itu prihatin dengan Metro Mini yang masih berlalu lalang di Jakarta hingga detik ini. Meski usianya telah mencapai 30 tahun, namun tak jarang armada Metro Mini masih dioperasikan.
Padahal kondisi fisik yang tua dan minimnya perawatan berbahaya bagi para penumpang. Apalagi banyak sopir Metro Mini yang ugal-ugalan saat mengendarainya hingga tak jarang juga menimbulkan korban jiwa.
Advertisement
Jokowi pun setuju dengan rencana Dinas Perhubungan DKI untuk mengandangkan 40 armada Metro Mini yang dinilai tak layak beroperasi. Rencananya, manajemen seluruh angkutan umum di Jakarta, termasuk Metro Mini dan Kopaja akan disatukan dalam 1 atap. Ini juga dilakukan agar pengontrolan serta pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik.
Redam Sopir
Kadishub DKI Udar Pristono pun akhirnya mengajak para perwakilan sopir Metro Mini untuk berdialog. Langkah ini untuk meredam aksi unjuk rasa awak Metro Mini yang mengakibatkan kemacetan di depan Kantor Jokowi.
Novrialdi, salah seorang Direktur PT Metro Mini yang ikut dalam pertemuan ingin meminta agar Dishub DKI tidak lagi mencabut izin trayek kepada para sopir bus Metro Mini. Lantaran, banyak hal yang membuat bus Metro Mini mengalami banyak masalah.
"Kita minta diberikan dispensasi, selain itu masalah KIR juga. Dari pembicaraan dengan beliau menyanggupi tuntutan kami. Dan akan kami sampaikan kepada teman-teman yang akan dikeluarkan, bahwa Pak Kadis telah buat pernyataan," kata Novrialdi usai bertemu dengan Udar di Balaikota DKI.
Usai pertemuan itu, akhirnya para sopir bus Metro Mini membubarkan aksinya dengan membawa puluhan bus yang diparkir di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Hingga akhirnya Jalan Medan Merdeka Selatan yang tadinya tampak padat kini sudah mulai lengang.
Kadishub Diminta Mundur
Adanya desakan dari para sopir Metro Mini agar Udar mundur dari jabatannya, Udar pun tak gentar dengan permintaan itu. Dia akan tetap bekerja seperti biasa. Desakan mundur itu bukan pertama kali dialaminya.
"Siap! Saya juga sudah beberapa kali diminta untuk dicopot. Kemarin Bajaj, sekarang Metro Mini," kata Udar usai menemui para sopir Metro Mini di Balaikota DKI, Jakarta.
Udar menyatakan siap dicopot apabila memang kinerjanya dianggap kurang baik. Terlebih dalam penyelesaian masalah Metro Mini.
"Nggak apa-apa mau diganti, yang penting saya berusaha. Dan saya akan berubah, berubahnya dengan apa? Melalui uji KIR secara drive-thru dan bilang ke mereka jangan pakai calo, urus sendiri," ujarnya.
Dia menjelaskan, Dishub melakukan 2 tahap pelaksanaan terhadap permasalahan Metro Mini yang sudah tidak layak jalan disertai manajemen yang kurang baik. Tahap I, Dishub melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan dan sopir.
Hingga saat ini, telah ditemukan 126 unit Metro Mini yang persyaratannya kurang, seperti masa STNK yang sudah tidak berlaku serta armada yang tidak layak jalan. Maka dari itu, Tahap II, pihaknya melakukan pemberhentian operasi dengan mengandangkan 40 bus.
"Oleh sebab itu, mungkin sekarang ini mereka datang ke Balaikota merasa keberatan. Kalau mereka datang untuk demo tentunya kita sambut baik, tapi tolong perbaiki kendaraan tersebut sampai baik," imbuhnya.
Apabila PT Metro Mini tidak juga melakukan perbaikan, maka Dishub tidak bisa memenuhi permintaan mereka untuk mengeluarkan bus yang dikandangkan. Sebab, puluhan bus tersebut sudah tidak layak jalan dan dapat membahayakan keselamatan warga dan sopir.
Udar mengatakan, dia telah melapor kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang dilakukan Dishub itu adalah menegakkan aturan sesuai Protap, UU, dan Perda, kendaraan harus layak jalan.
Operator angkutan umum harus menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban, juga tertib dalam manajemen dan administrasi, serta terhadap sopir busnya. Jika pihak Metro Mini bisa mengubah diri, tentu bus yang dikandangkan dapat direhabilitasi sehingga dapat segera dibebaskan.
"Tapi kalau tidak, daripada membahayakan keselamatan penumpang dan lainnya terpaksa di-stop operasinya. Satu hari kita bisa mengandangkan 10 bus. Kalau tidak bisa mengubah dirinya, dia akan habis. Lihat aja. Kita tidak main-main lagi," tegas Udar.
Soal pencopotan jabatannya itu Udar menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Dia menegaskan, program uji KIR dengan sistem drive-thru yang diterapkan kepada seluruh bus Metro Mini akan tetap berjalan.
"Mereka mengeluh sulit mendapatkan KIR. Ya memang mereka harus memenuhi syarat. Lengkapi dulu mobil itu, baru menuntut," ucapnya.
Kantor Dirusak, Motor Dibakar
Kantor Metro Mini di Rawamangun, Jakarta Timur, didemo sejumlah sopir dan karyawannya. Aksi memanas, hingga para sopir melempari kantor dengan batu.
"Dilempari batu oleh karyawan Metro Mini yang demo," ujar petugas jaga Polsek Pulogadung saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta.
1 Unit motor hangus terbakar. Kantor Metro Mini sudah luluh lantak. Kaca-kaca kantor hancur berserakan. Untuk mengamankan jalannya aksi, lanjut dia, puluhan polisi sudah diturunkan.
Pascaperusakan Kantor Metro Mini di Rawamangun, Jakarta Timur, polisi menangkap 10 orang. Orang-orang yang dibekuk itu digelandang ke Mapolsek Pulogadung untuk menjalani pemeriksaan.
Namun saat ini, situasi di kantor Metro Mini sudah mulai kondusif. Sejumlah polisi juga berada di lokasi untuk memulihkan keamanan.
Janji Jokowi
Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dishub DKI memberikan 3 opsi kepada sopir dan operator Metro Mini. Salah satunya, perbaikan manajemen internal PT Metro Mini. Jika tidak dilakukan, maka akan dibentuk manajemen baru.
Apabila tidak berhasil juga menyelesaikan permasalahan internal, maka mereka akan disatukan dalam 1 manajemen di bawah Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) yang sedang proses pengalihan menjadi BUMD.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, baik sopir maupun operator tidak perlu khawatir. Apabila PPD sudah menjadi BUMD, para operator tetap dapat menjadi pemilik Metro Mini di bawah naungan PPD tersebut.
"Sopirnya tetap digunakan dengan catatan benar-benar sopir yang betul. Pemiliknya juga boleh ikut masuk sebagai pemilik. Kan nggak ada yang berubah sama sekali, sangat dienakkan," ujar Jokowi.
Dengan adanya PPD sebagai 1 manajemen angkutan umum, pengontrolan dan pengawasan sopir serta bus dapat dengan mudah dilakukan. Jika PPD sudah bisa diambil alih, manajemen organisasi segera dipersiapkan.
"Jadi ini yang mau kita perbaiki, kita benahi. Sehingga kita nanti pada akhir tahun mendatangkan bus. Sedang untuk Kopaja dan Metro Mini kurang lebih 1.000-an. Juga diberi rumah manajemennya, jadi bisa ngontrol sopirnya, ngontrol remnya, ngontrol olinya, semua dikontrol," tutur Jokowi. (Frd)
