Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari mengatakan permasalahan penertiban PKL Pasar Tanah Abang menjadi agenda wajib setiap Gubernur DKI Jakarta. Namun, tak pernah berakhir dengan baik.
"Penertiban Tanah Abang itu kan memang dilakukan hampir semua Gubernur dari sejak zaman baheula. Dari zaman Ali Sadikin, terus menjadi agenda. Tapi faktanya itu tidak pernah berhasil dengan tuntas. Begitu gerakan penertiban dilakukan, balik lagi," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Menurut Hajriyanto, selama ini penertiban sangat bersifat ad hoc, bukan komprehensif. Misalnya, yang berdagang di pinggir sampai tengah jalan itu diambil langkah tegas dengan menyingkirkan mereka. Tapi mereka tidak disediakan tempat yang layak.
"Secara makro, disediakan ruang di dalam. Tapi yang sewa tidak akan nyambung. Keuntungan mereka tidak akan sampai untuk (bayar) kios-kios itu. Akhirnya di pinggir jalan, yang nggak bayar. Cukup bayar preman di pinggir jalan yang menguasai wilayah itu," jelas dia.
Hingga kini, lanjut dia, Pemprov DKI yang baru akan menyelesaikan masalah itu. Namun lagi-lagi masalah tak juga kunjung usai. "Kalau Jokowi-Ahok tidak selesaikan secara komprehensif, akan balik lagi," ucap Hajriyanto.
Kios-kios sederhana dengan jumlah pedagang terlampau besar, juga dinilai akan menjadi kendala. Hal itu lantaran jumlah kiosnya sedikit. "Kalau mau secara komprehensif, harus disediakan kios dalam jumlah besar," tegas Hajriyanto. (Ali/Sss)
"Penertiban Tanah Abang itu kan memang dilakukan hampir semua Gubernur dari sejak zaman baheula. Dari zaman Ali Sadikin, terus menjadi agenda. Tapi faktanya itu tidak pernah berhasil dengan tuntas. Begitu gerakan penertiban dilakukan, balik lagi," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Menurut Hajriyanto, selama ini penertiban sangat bersifat ad hoc, bukan komprehensif. Misalnya, yang berdagang di pinggir sampai tengah jalan itu diambil langkah tegas dengan menyingkirkan mereka. Tapi mereka tidak disediakan tempat yang layak.
"Secara makro, disediakan ruang di dalam. Tapi yang sewa tidak akan nyambung. Keuntungan mereka tidak akan sampai untuk (bayar) kios-kios itu. Akhirnya di pinggir jalan, yang nggak bayar. Cukup bayar preman di pinggir jalan yang menguasai wilayah itu," jelas dia.
Hingga kini, lanjut dia, Pemprov DKI yang baru akan menyelesaikan masalah itu. Namun lagi-lagi masalah tak juga kunjung usai. "Kalau Jokowi-Ahok tidak selesaikan secara komprehensif, akan balik lagi," ucap Hajriyanto.
Kios-kios sederhana dengan jumlah pedagang terlampau besar, juga dinilai akan menjadi kendala. Hal itu lantaran jumlah kiosnya sedikit. "Kalau mau secara komprehensif, harus disediakan kios dalam jumlah besar," tegas Hajriyanto. (Ali/Sss)
