Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang kini terancam rencana proyek pembangunan pulau buatan di Teluk Jakarta.
Manajer Pemeliharaan PLTGU Muara Karang PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Hendrie Bastian mengatakan, pembangunan pulau-pulau buatan yang letaknya tak jauh dari pembangkit ini akan mempengaruhi suhu air pendingin mesin uap PLTGU.
Jika PLTGU Muara Karang tidak bisa mendapatkan air laut dengan suhu yang dingin maka akan menimbulkan dampak yang fatal bagi pembangkit, bahkan pembangkit tersebut akan mengalami penurunan kinerjanya sehingga berpengaruh pada pasokan listrik.
"Dengan adanya reklamasi pantura, di sisi lain keberadaan PLTGU Muara Karang cukup kritis, dengan memanfaatkan pendingin air, dengan adanya pembangunan pulau kualitas air terganggu, efektivitas pendinginan akan terpengaruhi," kata Hendrie saat berbicang dengan Liputan6.com, yang ditulis Selasa (6/8/2013).
Hendrie meminta agar pemerintah peduli terhadap keberadaan PLTGU Muara Karang. Pasalnya pembangkit berkapasitas 1.550 megawatt (Mw) tersebut sangatlah penting bagi Jakarta.
"PLTGU Muara Karang ini pasok 53% dari kebutuhan daya Jakarta, kalau ada gangguan bisa jadi ada pemadaman," tuturnya.
Selain itu, imbuh Hendrie, pembangkit yang dikelola anak usaha PT PLN (Persero) tersebut juga menjadi alat vital negara.
"Sejauh ini kita intens sosialisiasi monitoring pihak terkait, bagaimana keberadaan Muara Karang tetap menjadi objek vital," pungkasnya.
Tak hanya PLTGU Muara Karang, rencana pembangunan pulau buatan itu juga mengancam operasional terminal gas terapung (Floating Storage Regastification Unit/FSRU) Jawa Barat (Pew/Ndw)
Manajer Pemeliharaan PLTGU Muara Karang PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Hendrie Bastian mengatakan, pembangunan pulau-pulau buatan yang letaknya tak jauh dari pembangkit ini akan mempengaruhi suhu air pendingin mesin uap PLTGU.
Jika PLTGU Muara Karang tidak bisa mendapatkan air laut dengan suhu yang dingin maka akan menimbulkan dampak yang fatal bagi pembangkit, bahkan pembangkit tersebut akan mengalami penurunan kinerjanya sehingga berpengaruh pada pasokan listrik.
"Dengan adanya reklamasi pantura, di sisi lain keberadaan PLTGU Muara Karang cukup kritis, dengan memanfaatkan pendingin air, dengan adanya pembangunan pulau kualitas air terganggu, efektivitas pendinginan akan terpengaruhi," kata Hendrie saat berbicang dengan Liputan6.com, yang ditulis Selasa (6/8/2013).
Hendrie meminta agar pemerintah peduli terhadap keberadaan PLTGU Muara Karang. Pasalnya pembangkit berkapasitas 1.550 megawatt (Mw) tersebut sangatlah penting bagi Jakarta.
"PLTGU Muara Karang ini pasok 53% dari kebutuhan daya Jakarta, kalau ada gangguan bisa jadi ada pemadaman," tuturnya.
Selain itu, imbuh Hendrie, pembangkit yang dikelola anak usaha PT PLN (Persero) tersebut juga menjadi alat vital negara.
"Sejauh ini kita intens sosialisiasi monitoring pihak terkait, bagaimana keberadaan Muara Karang tetap menjadi objek vital," pungkasnya.
Tak hanya PLTGU Muara Karang, rencana pembangunan pulau buatan itu juga mengancam operasional terminal gas terapung (Floating Storage Regastification Unit/FSRU) Jawa Barat (Pew/Ndw)
