Kerja keras panitia untuk mempersiapkan Indonesia sebagai tuan rumah acara konferensi Internet Governance Forum (IGF) 2013 berbuah manis. Acara konferensi tata kelola internet dunia itu dipastikan tetap berjalan di Nusa Dua Bali sesuai rencana semula.
"Setelah melakukan serangkaian diskusi dan persiapan yang panjang dan komprehensif, Indonesia menyatakan siap menjadi tuan rumah IGF 2013," ujar Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto.
Sebelumnya, Gatot sempat menyatakan bahwa acara IGF 2013 batal digelar. Indonesia tidak sanggup menjadi host acara karena biaya tak mencukupi. Total biaya yang dibutuhkan acara IGF 2013 disebutkan mencapai Rp 22 milyar. Dana yang sudah berhasil dikumpul baru Rp 11,5 milyar. Jadi kekurangan biayanya masih Rp 10,5 milyar lagi.
Namun sejumlah aspek yang diperlukan untuk menyiapkan perhelatan forum Internet global di Bali tersebut, termasuk ketersediaan dana penyelenggaraan, telah tuntas disiapkan. Sayangnya tidak disebutkan darimana saja bantuan dana diperoleh.
Pada Senin sore (5/8/2013) lalu, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah mengadakan pertemuan dengan CEO ICANN Fadi Chehade dan sejumlah perwakilan komunitas internet internasional di kantor Kemenkominfo.
Turut hadir dalam pertemuan itu perwakilan Sekretariat IGF dari PBB, Chengetai Masango melalui teleconference dari Jenewa, Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ICT Watch, HIVOS, Indonesia Civil Society Network for Internet Governance (ID-CONFIG) dan komunitas / organisasi Internet regional.
"Saat ini, saya dan jajaran Kementerian Kominfo akan melakukan segala upaya yang diperlukan agar Host Country Agreement segera ditandatangani oleh Indonesia dan PBB, sebagai landasan terpenting pelaksanaan IGF 2013," ujar Menteri Kominfo Tifatul Sembiring melalui keterangan resmi yang dirilis Kominfo.
Pertemuan IGF 2013 rencananya akan dilangsungkan di Nusa Dua Bali pada 22-25 Oktober 2013. Pertemuan ini akan dihadiri sekitar 2.500 para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang Internet dari penjuru dunia untuk mendiskusikan tentang tata-kelola Internet secara inklusif, transparan, akuntabel dan egaliter.
Konferensi Global IGF itu sendiri terkait erat dengan Deklarasi Millennium Development Goal (MDG) No. 555/2 tahun 2000 dan Kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) No. 060/1/2005.
Salah satu prinsip penting sebagai benang merah adalah: pembangunan masyarakat informasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berlandaskan pada kemitraan yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat madani (civil society), dan organisasi internasional lainnya. (dew)
"Setelah melakukan serangkaian diskusi dan persiapan yang panjang dan komprehensif, Indonesia menyatakan siap menjadi tuan rumah IGF 2013," ujar Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto.
Sebelumnya, Gatot sempat menyatakan bahwa acara IGF 2013 batal digelar. Indonesia tidak sanggup menjadi host acara karena biaya tak mencukupi. Total biaya yang dibutuhkan acara IGF 2013 disebutkan mencapai Rp 22 milyar. Dana yang sudah berhasil dikumpul baru Rp 11,5 milyar. Jadi kekurangan biayanya masih Rp 10,5 milyar lagi.
Namun sejumlah aspek yang diperlukan untuk menyiapkan perhelatan forum Internet global di Bali tersebut, termasuk ketersediaan dana penyelenggaraan, telah tuntas disiapkan. Sayangnya tidak disebutkan darimana saja bantuan dana diperoleh.
Pada Senin sore (5/8/2013) lalu, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring telah mengadakan pertemuan dengan CEO ICANN Fadi Chehade dan sejumlah perwakilan komunitas internet internasional di kantor Kemenkominfo.
Turut hadir dalam pertemuan itu perwakilan Sekretariat IGF dari PBB, Chengetai Masango melalui teleconference dari Jenewa, Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), ICT Watch, HIVOS, Indonesia Civil Society Network for Internet Governance (ID-CONFIG) dan komunitas / organisasi Internet regional.
"Saat ini, saya dan jajaran Kementerian Kominfo akan melakukan segala upaya yang diperlukan agar Host Country Agreement segera ditandatangani oleh Indonesia dan PBB, sebagai landasan terpenting pelaksanaan IGF 2013," ujar Menteri Kominfo Tifatul Sembiring melalui keterangan resmi yang dirilis Kominfo.
Pertemuan IGF 2013 rencananya akan dilangsungkan di Nusa Dua Bali pada 22-25 Oktober 2013. Pertemuan ini akan dihadiri sekitar 2.500 para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang Internet dari penjuru dunia untuk mendiskusikan tentang tata-kelola Internet secara inklusif, transparan, akuntabel dan egaliter.
Konferensi Global IGF itu sendiri terkait erat dengan Deklarasi Millennium Development Goal (MDG) No. 555/2 tahun 2000 dan Kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) No. 060/1/2005.
Salah satu prinsip penting sebagai benang merah adalah: pembangunan masyarakat informasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dibantu dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berlandaskan pada kemitraan yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat madani (civil society), dan organisasi internasional lainnya. (dew)
