Survei Kemen PAN-RB: Pelayanan Pejabat Publik ke Pemudik Baik

Kementerian Pendayagunaan Aparur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) tahun ini menggelar survei pelayanan pejabat publik terhadap mudik Lebaran 1434 H. Hasilnya secara umum dapat disimpulkan relatif positif.

Kepala Biro Hukum dan Humas Muhammad Imanudin mengatakan tujuan survei tentang sejauh mana pelayanan pejabat publik seperti polisi, tim kesehatan, satpol PP, Dinas Perhubungan, LLAJ, dan sebagainya, terhadap pemudik.

"Hasilnya masih tabulasi. Kira-kira baik di atas baik. Karena saya melihat polisi, all out. Soal macet masyarakat sudah tahu, tapi bagaimana polisi melayani saat macet. Misalnya memberi informasi jalan alternatif. Masyarakat menikmati kemacetan, tapi yang penting masyarakat dilayanai dengan baik," ujar Imanudin di kantornya, Jakarta, Senin (12/8/2013).

Dia menjelaskan, kegiatan pertama kali di kementeriannya ini dilakukan dari mulai Merak hingga ke Surabaya. Survei dilakukan menggunakan metode kuesioner kepada sekitar 200 pemudik, baik pengguna roda 2 maupun roda 4.

"Di antaranya berisi pertanyaan responsifness atau kepekaan petugas. Bagaimana memberikan yang nyaman, kedisplinan petugas, tanggungjawab petugas dan sebagainya," ujarnya.

Responden, sambung Imanudin, dibagi beberapa kelompok kategori umur. Di antaranya umur 20 sampai 25 tahun, 26 sampai 30 tahun, umur 30 sampai 40 tahun, umur 40 sampai 50 tahun, dan umur 50 sampai 55 tahun.

"Rata-rata umur 40 tahun ke atas memakai kendaraan roda 4. Yang muda-muda, yang masih kuat menggunakan roda 2. Sementara baik di atas baik. Polisi bertugas all out, yang sekolah pun disuruh turun. Setiap 200 meter ada polisi yang bersiaga, di persimpangan juga ada," paparnya.

Begitu juga pelayanan kesehatan, menurut Imanudin, para petugas bekerja 24 jam penuh secara bergantian. Dia mencontohkan ketika terjadi kecelakaan di Cirebon, petugas kesehatan sangat cepat menangani. Dari ketersediaan petugas media, fasilitas hingga kordinasi berjalan cukup baik.

"Ambulans sudah ada. Kemudian rumah sakit sudah ada rujukan meski nggak online tapi kontaknya sudah ada. Misalnya di Brebes, Ngawi, 24 jam pelayanan. Mereka bangga melayani, saya agak kagum juga," ujarnya.

Tak jauh beda dengan petugas Dinas Perhubungan, Imanudin memaparkan, seperti di Jembatan Timbang Tanjakan Gentong, Jawa Barat, petugas yang biasanya menimbang kendaraan berat mengalihfungsikan sebagai lokasi rest area atau peristirahatan.

"Dari situ saya melihat masyarakat perlu diedukasi, karena melihat masa lalu dan sekarang berbeda. Ini yang penting melihat ke depan. Ini peran pemerintah. Harus dipahami masyarakat. Misalnya mudik harus lancar, tapi masyarakat banyak minta-minta, mencegat, kan bikin macet. Ini kan masyarakat perlu diedukasi, pemerintah setempat berkewajiban," tutup Imanudin. (Riz/Ary)