Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan momentum penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Rudi Rubiandini, untuk mengusut tuntas praktik-praktik mafia migas.
Pasalnya, keberadaan mafia-mafia migas tersebut menghambat produksi migas, memangkas potensi pendapatan negara dan membuat harga BBM di dalam negeri melambung tinggi.
“Praktik suap dan korupsi di bidang migas di Indonesia sudah sangat parah. Akibatnya, rakyat kecil yang harus menanggung beban tingginya harga BBM,” kata Ketua Fraksi Hanura, Sarifudin Sudding seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (14/8/2013).
Dia juga mensinyalir, kenaikan BBM dan mahalnya harga minyak juga tidak bisa dilepaskan dari permainan para trader nakal dan mafia-mafia migas, baik didalam negeri maupun di luar negeri.
Menurut Sudding, mafia migas diindikasikan sudah masuk ke segala lini, mulai dari hulu sampai hilir, dari yang berbentuk fee, sampai pada permainan cost recovery.
“Kasus dugaan suap yang saat ini ditangani oleh KPK yang melibatkan Kepala SKK Migas boleh jadi hanya ujung kecil yang terlihat, dari liku-liku praktek korupsi, suap dan permainan mafia-mafia migas. Saya yakin, yang diungkap oleh KPK hanya sebagian kecil dari praktik-praktik semacam itu di lapangan,” tegasnya.
Dukung KPK
Oleh karena itu, Fraksi Hanura mendukung penuh upaya KPK untuk mengungkap praktik-praktik korupsi dan suap di bidang migas tersebut. Menurut Sudding, KPK pasti tidak akan sembarangan dan sudah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menangkap Rudi Rubiandini.
“Sikap Fraksi Hanura jelas dan tegas, yaitu mendukung segala upaya KPK untuk membersihkan mafia-mafia migas, yang sangat merugikan bangsa dan Negara. Jika KPK tidak segera bergerak, Negara ini lama-kelamaan bisa bangkrut dipermainkan mafia migas,” ujar Sudding.
Sebagai tindak lanjut dari penangkapan Ketua SKK Migas, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah tersebut juga meminta KPK terus menggali informasi dari para ahli perminyakan di Indonesia, yang selama ini menyuarakan pemberantasan mafia migas, namun tidak pernah didengarkan oleh pemerintah SBY.
“Selama ini sudah banyak ahli-ahli minyak di dalam negeri yang menyuarakan agar mafia migas yang mempermainkan harga minyak di Indonesia segera diberantas. Namun pemerintah SBY tidak pernah mau mendengarkan seruan tersebut,” pungkas Sudding. (Ndw)
Pasalnya, keberadaan mafia-mafia migas tersebut menghambat produksi migas, memangkas potensi pendapatan negara dan membuat harga BBM di dalam negeri melambung tinggi.
“Praktik suap dan korupsi di bidang migas di Indonesia sudah sangat parah. Akibatnya, rakyat kecil yang harus menanggung beban tingginya harga BBM,” kata Ketua Fraksi Hanura, Sarifudin Sudding seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (14/8/2013).
Dia juga mensinyalir, kenaikan BBM dan mahalnya harga minyak juga tidak bisa dilepaskan dari permainan para trader nakal dan mafia-mafia migas, baik didalam negeri maupun di luar negeri.
Menurut Sudding, mafia migas diindikasikan sudah masuk ke segala lini, mulai dari hulu sampai hilir, dari yang berbentuk fee, sampai pada permainan cost recovery.
“Kasus dugaan suap yang saat ini ditangani oleh KPK yang melibatkan Kepala SKK Migas boleh jadi hanya ujung kecil yang terlihat, dari liku-liku praktek korupsi, suap dan permainan mafia-mafia migas. Saya yakin, yang diungkap oleh KPK hanya sebagian kecil dari praktik-praktik semacam itu di lapangan,” tegasnya.
Dukung KPK
Oleh karena itu, Fraksi Hanura mendukung penuh upaya KPK untuk mengungkap praktik-praktik korupsi dan suap di bidang migas tersebut. Menurut Sudding, KPK pasti tidak akan sembarangan dan sudah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menangkap Rudi Rubiandini.
“Sikap Fraksi Hanura jelas dan tegas, yaitu mendukung segala upaya KPK untuk membersihkan mafia-mafia migas, yang sangat merugikan bangsa dan Negara. Jika KPK tidak segera bergerak, Negara ini lama-kelamaan bisa bangkrut dipermainkan mafia migas,” ujar Sudding.
Sebagai tindak lanjut dari penangkapan Ketua SKK Migas, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah tersebut juga meminta KPK terus menggali informasi dari para ahli perminyakan di Indonesia, yang selama ini menyuarakan pemberantasan mafia migas, namun tidak pernah didengarkan oleh pemerintah SBY.
“Selama ini sudah banyak ahli-ahli minyak di dalam negeri yang menyuarakan agar mafia migas yang mempermainkan harga minyak di Indonesia segera diberantas. Namun pemerintah SBY tidak pernah mau mendengarkan seruan tersebut,” pungkas Sudding. (Ndw)
