Nyawa terus meregang dalam pertumpahan darah di Mesir. Sudah 278 orang tewas dalam bentrokan antara pendukung Presiden Mesir terguling Mohammed Morsi dengan pasukan keamanan.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang membidangi Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menarik mundur Duta Besar RI di Kairo sebagai bentuk protes atas kekejaman militer Mesir yang telah merusak demokrasi.
"Presiden SBY sebaiknya tarik Dubes RI di Kairo sebagai bentuk protes terhadap aksi pembantaian brutal yang dilakukan militer mesir terhadap demonstran warga sipil di Kairo," kata Mahfudz kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, penarikan itu juga sebagai sinyal pemerintahan hasil kudeta tidak legitimate. Apalagi Wakil Presiden Mesir Mohamed Elbaradai sudah mengundurkan diri karena menolak tindakan militer di negaranya.
"Penarikan dubes ini menjadi penting untuk ikut mendorong reaksi dunia internasional, apalagi Indonesia diakui sebagai barometer negara muslim demokratis," ujar Mahfudz.
Jika pemerintah Indonesia melalui SBY tidak bersikap tegas terhadap pembantaian militer terhadap sipil di Mesir itu, lanjut dia, maka artinya pemerintah Indonesia secara diam-diam memberikan dukungan terhadap kudeta rezim militer yang menjungkirbalikkan hasil pemilu demokratis Mesir.
"Dan Bali Democracy Forum yang digagas Indonesia selama ini hanyalah etalase mewah untuk panggung retorika para kepala negara. Indonesia sebagai negera muslim demokratis terbesar di dunia sangat ditunggu sikap dan peran konkretnya saat ini," tukas Mahfudz. (Adm/Sss)
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang membidangi Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menarik mundur Duta Besar RI di Kairo sebagai bentuk protes atas kekejaman militer Mesir yang telah merusak demokrasi.
"Presiden SBY sebaiknya tarik Dubes RI di Kairo sebagai bentuk protes terhadap aksi pembantaian brutal yang dilakukan militer mesir terhadap demonstran warga sipil di Kairo," kata Mahfudz kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, penarikan itu juga sebagai sinyal pemerintahan hasil kudeta tidak legitimate. Apalagi Wakil Presiden Mesir Mohamed Elbaradai sudah mengundurkan diri karena menolak tindakan militer di negaranya.
"Penarikan dubes ini menjadi penting untuk ikut mendorong reaksi dunia internasional, apalagi Indonesia diakui sebagai barometer negara muslim demokratis," ujar Mahfudz.
Jika pemerintah Indonesia melalui SBY tidak bersikap tegas terhadap pembantaian militer terhadap sipil di Mesir itu, lanjut dia, maka artinya pemerintah Indonesia secara diam-diam memberikan dukungan terhadap kudeta rezim militer yang menjungkirbalikkan hasil pemilu demokratis Mesir.
"Dan Bali Democracy Forum yang digagas Indonesia selama ini hanyalah etalase mewah untuk panggung retorika para kepala negara. Indonesia sebagai negera muslim demokratis terbesar di dunia sangat ditunggu sikap dan peran konkretnya saat ini," tukas Mahfudz. (Adm/Sss)
