Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajak pemerintah memberikan perhatian yang sunguh-sungguh bagi pemberdayaan sektor pertanian secara terpadu dan menyeluruh agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Ketua Sidang Bersama DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menambahkan pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup petani, peternak, nelayan, pekerja sektor informal serta masyarakat pedesaan pada umumnya.
Menurut dia, usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia harus diletakan pada semangat konstitusi. Pada pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tentang perekonomian Nasional yang sangat diutamakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dengan memberikan perhatian yang sunguh-sungguh bagi peningkatan peran dan pemberdayaaan koperasi, mikro kecil dan menengah sebagai inti kekuatan perekonomian nasional.
"Kita juga pelu memberikan perhatian untuk menolong rakyat menhadapi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar kemampuan daya beli masyarakat tetap stabil. Karena itu tentu saja berharap bahwa Racangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang akan disampaikan Presiden di depan rapat paripurna DPR merupakan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan tersebut," kata dia dalam pidato di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2013).
Selain itu, DPR mengaku menghargai upaya pemerintah melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah dengan membangun infrastruktur serta sentra-sentra keunggulan di semua provinsi yang diseuaikan dengan potensi sumber daya masing-masing daerah.
Namun, menurun dia, pemerintah harus menyadari masih banyak tantangan yang harus diatas bersama. Pasalnya di satu sisi perekonomian Indonesia bangsa kita telah mencatat tingkat pertumbuhan yang tinggi dan stabil bahkan masuk dalam 16 terbesar di dunia. "Namun di sisi lain masih menyisakan tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi," pungkas dia. (Pew/Yas/Fik/Nur)
Ketua Sidang Bersama DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menambahkan pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup petani, peternak, nelayan, pekerja sektor informal serta masyarakat pedesaan pada umumnya.
Menurut dia, usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia harus diletakan pada semangat konstitusi. Pada pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tentang perekonomian Nasional yang sangat diutamakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dengan memberikan perhatian yang sunguh-sungguh bagi peningkatan peran dan pemberdayaaan koperasi, mikro kecil dan menengah sebagai inti kekuatan perekonomian nasional.
"Kita juga pelu memberikan perhatian untuk menolong rakyat menhadapi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar kemampuan daya beli masyarakat tetap stabil. Karena itu tentu saja berharap bahwa Racangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang akan disampaikan Presiden di depan rapat paripurna DPR merupakan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan tersebut," kata dia dalam pidato di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2013).
Selain itu, DPR mengaku menghargai upaya pemerintah melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah dengan membangun infrastruktur serta sentra-sentra keunggulan di semua provinsi yang diseuaikan dengan potensi sumber daya masing-masing daerah.
Namun, menurun dia, pemerintah harus menyadari masih banyak tantangan yang harus diatas bersama. Pasalnya di satu sisi perekonomian Indonesia bangsa kita telah mencatat tingkat pertumbuhan yang tinggi dan stabil bahkan masuk dalam 16 terbesar di dunia. "Namun di sisi lain masih menyisakan tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi," pungkas dia. (Pew/Yas/Fik/Nur)
