Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, penyebutan Ahok Center sebagai 'mitra kerja' CSR seharusnya tidak digunakan dalam laporan Dinas Perumahan DKI.
Sebab untuk menjadi mitra kerja, jelas Ahok, seharusnya Ahok Center berbentuk perusahaan atau organisasi berbadan hukum dan terdapat MoU dari kedua belah pihak. Sedangkan Ahok Center, diakui mantan Bupati Belitung Timur itu, hanya kumpulan relawan Ahok pada masa kampanye dulu yang ingin melanjutkan kerjanya.
"Soal Ahok Center, kita terlalu bersemangat saja. Kita tidak pernah buat Ahok Center. Jadi mitra kerja musti ada MoU, harus ada tanda tangan lho. Dan aku juga tidak bisa seenaknya nunjuk LSM terus bayar gaji kan? Dipidana itu," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (16/8/2013).
Pria kelahiran tahun 1966 itu kembali menegaskan, Ahok Center hanya nama yang digunakan para relawannya untuk membantu mengawasi distribusi bantuan ke Rusun Marunda. Namun ternyata Dinas Perumahan kemudian mempersepsikan kelompk tersebut merupakan mitra kerja. Padahal untuk menjadi mitra kerja harus terjadi perjanjian secara resmi melalui prosedur tertentu.
"Eh, orang Dinas Perumahan menafsirkan mitranya Ahok Center. Dipublikasi. Makanya saya anggap ini politik. Ini kedua kali ada bajingan-bajingan oknum PNS yang main politik di DKI. Terbuka aja, tidak usah pengecut gitu lah. Ahok nggak suka cari gara-gara kok, tapi gara-gara suka cari Ahok. Terus orang Dinas Perumahan bilang 'Kami mengasumsikan jadi mitra kerja, kan Pak Ahok yang bantu'. Mitra nenekmu!" ketus Ahok.
Ahok kemudian memanggil Kepala Dinas Perumahan Yonathan Pasodung untuk mengetahui tentang penyebutan 'mitra kerja' tersebut. Ia juga mempertanyakan format kolom mitra kerja CSR di dalam laporan tersebut. Sebab terkesan Ahok Center merupakan sebuah perusahaan yang mengelola bantuan CSR. Ia mengaku bingung karena selama ini setiap kali mendapat laporan mengenai CSR, dirinya tidak pernah mendapatkan nama Ahok Center. Baru kemudian dalam data BPKD DKI tercantum Ahok Center sebagai mitra kerja.
"Darimana ada format kolom mitra CSR? Kalau mitra CSR kan nama perusahaan dong. Hubungannya apa CSR dengan Ahok Center? Kalau Ahok Center itu ada misalnya. Makanya saya mau cari tahu siapa yang bikin kolom itu lalu dibagi laporan dari Dinas Sosial," pungkas Ahok. (Tnt/Sss)
Sebab untuk menjadi mitra kerja, jelas Ahok, seharusnya Ahok Center berbentuk perusahaan atau organisasi berbadan hukum dan terdapat MoU dari kedua belah pihak. Sedangkan Ahok Center, diakui mantan Bupati Belitung Timur itu, hanya kumpulan relawan Ahok pada masa kampanye dulu yang ingin melanjutkan kerjanya.
"Soal Ahok Center, kita terlalu bersemangat saja. Kita tidak pernah buat Ahok Center. Jadi mitra kerja musti ada MoU, harus ada tanda tangan lho. Dan aku juga tidak bisa seenaknya nunjuk LSM terus bayar gaji kan? Dipidana itu," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (16/8/2013).
Pria kelahiran tahun 1966 itu kembali menegaskan, Ahok Center hanya nama yang digunakan para relawannya untuk membantu mengawasi distribusi bantuan ke Rusun Marunda. Namun ternyata Dinas Perumahan kemudian mempersepsikan kelompk tersebut merupakan mitra kerja. Padahal untuk menjadi mitra kerja harus terjadi perjanjian secara resmi melalui prosedur tertentu.
"Eh, orang Dinas Perumahan menafsirkan mitranya Ahok Center. Dipublikasi. Makanya saya anggap ini politik. Ini kedua kali ada bajingan-bajingan oknum PNS yang main politik di DKI. Terbuka aja, tidak usah pengecut gitu lah. Ahok nggak suka cari gara-gara kok, tapi gara-gara suka cari Ahok. Terus orang Dinas Perumahan bilang 'Kami mengasumsikan jadi mitra kerja, kan Pak Ahok yang bantu'. Mitra nenekmu!" ketus Ahok.
Ahok kemudian memanggil Kepala Dinas Perumahan Yonathan Pasodung untuk mengetahui tentang penyebutan 'mitra kerja' tersebut. Ia juga mempertanyakan format kolom mitra kerja CSR di dalam laporan tersebut. Sebab terkesan Ahok Center merupakan sebuah perusahaan yang mengelola bantuan CSR. Ia mengaku bingung karena selama ini setiap kali mendapat laporan mengenai CSR, dirinya tidak pernah mendapatkan nama Ahok Center. Baru kemudian dalam data BPKD DKI tercantum Ahok Center sebagai mitra kerja.
"Darimana ada format kolom mitra CSR? Kalau mitra CSR kan nama perusahaan dong. Hubungannya apa CSR dengan Ahok Center? Kalau Ahok Center itu ada misalnya. Makanya saya mau cari tahu siapa yang bikin kolom itu lalu dibagi laporan dari Dinas Sosial," pungkas Ahok. (Tnt/Sss)
