Panglima TNI Menandatangani MoU Dengan PT PELNI

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara TNI dan PT. PELNI.

oleh Liputan6 diperbarui 15 Agu 2013, 16:52 WIB
Citizen6, Jakarta: Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, dan Direktur Utama PT. PELNI Syahril Japarin secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara TNI dan PT. PELNI, di Auditorium PT. PELNI Jakarta, Kamis 15 Agustus 2013. Nota Kesepakatan tersebut menyangkut tentang bantuan pengamanan pelayaran. Disamping itu, disepakati pula tentang penggunaan personel dan peralatan atau perlengkapan TNI serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Dalam amanatnya Panglima TNI menyampaikan, Nota Kesepakatan ini menjadi wujud pengabdian TNI dan PT. PELNI dalam rangka mendorong percepatan pembangunan nasional. Transportasi memiliki fungsi strategis sebagai katalisator dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pada sisi lain, tranportasi juga merupakan perekat integritas wilayah NKRI.

Sinergitas yang perlu dibangun antara TNI dan PT. PELNI yang memiliki efek domino bagi kepentingan sosial politik dan ekonomi ditinjau dari aspek pelayanan publik, sekaligus turut serta dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI, baik sisi mobilitas sarana transportasi bagi kepentingan pertahanan negara maupun dalam mendukung upaya deteksi dini terhadap terjadinya pelanggaran keamanan dan kedaulatan wilayah laut.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, Nota Kesepakatan ini akan memperbesar momentum pengabdian TNI dan PT. PELNI dalam turut mewujudkan Indonesia menjadi negeri Maritim yang sejahtera, aman dan berdaulat. Namun demikian tentunya sangat tergantung kepada kapasitas komunikasi dua arah, yang dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan transparan, guna mendukung setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
 
Untuk itu, pengaturan kerja sama teknis sebagai Standard Operating Procedure (SOP), dengan mempertimbangkan tugas pokok, kemampuan dan batas kemampuan masing-masing, baik dalam konteks bantuan pengamanan pelayaran, maupun dalam konteks penggunaan personel, peralatan dan perlengkapan, sehingga apapun yang kita lakukan baik dalam skala kecil maupun skala besar berada pada tata aturan yang berlaku dan secara efektif dapat bermanfaat bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Turut hadir pada acara tersebut, Kasum TNI Marsdya TNI Boy Syahril Qamar, Irjen TNI Letjen TNI Geerhan Lantara dan para Asisten Panglima TNI serta Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul. (Badarudin Bakri/YSH)

Badarudin Bakri adalah pewarta berita

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas, Ramadan atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media, kuliner dan lainnya ke citizen6@liputan6.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya