Kasus korupsi proyek Hambalang masih terus berlanjut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku dalam waktu dekat akan melaporkan audit hambalang tahap II dan memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghitung kerugian negara dari pembangunan proyek Hambalang.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, mengatakan laporan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baru kemudian menyerahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini KPK.
BPK siap menunjukkan Semua yang berkaitan dengan audit Hambalang secara jelas, baik audit tahap I, II dan nilai kerugiannya.
"Kami akan menghitung semua kerugian negara yang disebabkan proyek pembangunan hambalang, penghitungan itu diminta oleh KPK," kata Hasan di Jakarta, Sabtu (17/8/2013).
Hasan mengaku pembuatan laporan tahap II ini membutuhkan waktu cukup lama, karena menyangkut bukti-bukti formal yang harus diperdebatkan di pengadilan.
Sebab itu, BPK harus bersikap hati-hati dan tidak gegabah dalam memberikan laporan tahap II. Apalagi yang urusannya menghitung kerugian negara, dan proyeknya bisa dikatakan cukup besar serta sudah lama terbengkalai.
"Dalam menghitung kerugian negara, secara pasti dibutuhkan keahlian dari unsur teknis-teknis yang memahami soal konstruksi, jadi tidak secara asal-asalan, harus dibutuhkan keahlian," tegas dia.
Hasan menjelaskan, dalam melaporkan audit tahap II ikut menggandeng ahli sipil dan arsitektur, sehingga bisa menghitung berapa persisnya nilai riil dari proyek tersebut.
Usai mendapatkan nilai riil dari Proyek Hambalang tersebut, pemerintah jadi bisa membandingkan dengan uang negara yang sudah dikeluarkan dalam membayar pengerjaan proyek tersebut.
Dia memastikan, BPK tidak akan mengulur waktu dalam menyampaikan audit laporan tahap II, karena masalah ini sudah sangat meresahkan banyak orang, khususnya sudah merugikan keuangan negara.
"Saya tidak bisa memberikan waktu satu minggu kedepan atau sekarang. Kami tidak akan melama-lamakan barang ini, karena barang ini kami juga mendapatkan beban yang tak pernah terselesaikan. Jadi, percayalah BPK akan bekerja secepat mungkin," tegas Hasan.
Sementara itu, Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, BPK sudah bertemu dengan KPK untuk menjelaskan semua audit laporan mengenai Proyek Hambalang. KPK juga meminta BPK untuk menghitung semua kerugian negara yang diakibatkan dari pembangunan proyek Hambalang.
"Tunggu saja sebentar lagi, pasti secepatnya audit Proyek Hambalang akan terlaksana. Kami akan terus berkoordinasi dengan KPK, sehingga kami bisa memberikan data audit tahap II dan laporan kerugian negara tersebut," tutup Hadi. (Dis/Nur)
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, mengatakan laporan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baru kemudian menyerahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini KPK.
BPK siap menunjukkan Semua yang berkaitan dengan audit Hambalang secara jelas, baik audit tahap I, II dan nilai kerugiannya.
"Kami akan menghitung semua kerugian negara yang disebabkan proyek pembangunan hambalang, penghitungan itu diminta oleh KPK," kata Hasan di Jakarta, Sabtu (17/8/2013).
Hasan mengaku pembuatan laporan tahap II ini membutuhkan waktu cukup lama, karena menyangkut bukti-bukti formal yang harus diperdebatkan di pengadilan.
Sebab itu, BPK harus bersikap hati-hati dan tidak gegabah dalam memberikan laporan tahap II. Apalagi yang urusannya menghitung kerugian negara, dan proyeknya bisa dikatakan cukup besar serta sudah lama terbengkalai.
"Dalam menghitung kerugian negara, secara pasti dibutuhkan keahlian dari unsur teknis-teknis yang memahami soal konstruksi, jadi tidak secara asal-asalan, harus dibutuhkan keahlian," tegas dia.
Hasan menjelaskan, dalam melaporkan audit tahap II ikut menggandeng ahli sipil dan arsitektur, sehingga bisa menghitung berapa persisnya nilai riil dari proyek tersebut.
Usai mendapatkan nilai riil dari Proyek Hambalang tersebut, pemerintah jadi bisa membandingkan dengan uang negara yang sudah dikeluarkan dalam membayar pengerjaan proyek tersebut.
Dia memastikan, BPK tidak akan mengulur waktu dalam menyampaikan audit laporan tahap II, karena masalah ini sudah sangat meresahkan banyak orang, khususnya sudah merugikan keuangan negara.
"Saya tidak bisa memberikan waktu satu minggu kedepan atau sekarang. Kami tidak akan melama-lamakan barang ini, karena barang ini kami juga mendapatkan beban yang tak pernah terselesaikan. Jadi, percayalah BPK akan bekerja secepat mungkin," tegas Hasan.
Sementara itu, Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, BPK sudah bertemu dengan KPK untuk menjelaskan semua audit laporan mengenai Proyek Hambalang. KPK juga meminta BPK untuk menghitung semua kerugian negara yang diakibatkan dari pembangunan proyek Hambalang.
"Tunggu saja sebentar lagi, pasti secepatnya audit Proyek Hambalang akan terlaksana. Kami akan terus berkoordinasi dengan KPK, sehingga kami bisa memberikan data audit tahap II dan laporan kerugian negara tersebut," tutup Hadi. (Dis/Nur)
