Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 masing-masing provinsi sudah ditetapkan kenaikannya. Rata-rata kenaikan UMP tahun ini sebesar 18,32 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012 yang hanya 10,27 persen. Namun, Serikat buruh Indonesia belum juga menerima besaran kenaikan UMP yang berkisar Rp 1 - 2 juta.
Federasi ASPEK Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan, dari hasil survei yang mereka lakukan pada 10 pasar dan perhitungan sesuai 84 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), mereka menetapkan UMP yang paling ideal adalah sebesar Rp 3,5 - 3,7 juta.
"Kita hitung kenaikan 50 persen UMP itu sudah rasional. Rp 3,5 - 3,7 juta adalah pilihan yang sangat rasional. Itu sudah harga mati," ujar Sekjen KSPI, Rusdi, di LBH Jakarta Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2013).
Selain itu, ketika Serikat Buruh menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pria yang akrab disapa Ahok itu bahkan mengatakan UMP yang ideal adalah Rp 4 juta. Selain itu, angka KHL juga harus disesuaikan dengan naiknya kebutuhan pokok.
Menurut Rusdi, kenaikan UMP pada tahun 2014 yang hanya 40 persen merupakan akumulasi dari kenaikan UMP selama bertahun-tahun. Sehingga walaupun sudah mengalami kenaikan, lanjut dia, upah buruh Indonesia jauh di bawah Thailand yang Rp 2,8 juta dan Filipina sebesar Rp 3,2 juta.
"Hitungan kami, kenapa bisa mencapai Rp 3,5 sampai 3,7 juta itu karena melihat dari kenaikan 40 persen BBM, listrik, sewa rumah, dan transportasi," papar Rusdi.
Misalnya saja, hitungan transportasi di DKI yang UMP-nya Rp 2,2 juta hanya untuk 1 kali naik Transjakarta. Padahal faktanya, menurut Rusdi, para buruh harus naik angkot 1 kali dan ojek baru dapat menemukan halte Transjakarta. Kemudian, untuk harga sewa rumah tipe 36 berkisar antara Rp 500 ribu-700 ribu per bulan.
"Sehingga settingan KHL pemerintah ini berdasarkan kebutuhan orang yang hidup sangat minimalis. 50 persen itu satu hal yang sangat logis. Sedangkan pemerintah seolah-seolah menutup mata dari efek kenaikan BBM. Padahal sangat berdampak. Sewa rumah naik, sembako, transportasi," urainya.
"Ini sama saja pemerintah sedang melakukan politik upah murah turunkan daya beli buruh dengan rendahnya UMP. Logika pemerintah salah. Kalau daya beli buruh turun, maka industri indonesia juga akan hancur," tukas Rusdi. (Tnt/Yus)
Federasi ASPEK Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan, dari hasil survei yang mereka lakukan pada 10 pasar dan perhitungan sesuai 84 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), mereka menetapkan UMP yang paling ideal adalah sebesar Rp 3,5 - 3,7 juta.
"Kita hitung kenaikan 50 persen UMP itu sudah rasional. Rp 3,5 - 3,7 juta adalah pilihan yang sangat rasional. Itu sudah harga mati," ujar Sekjen KSPI, Rusdi, di LBH Jakarta Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2013).
Selain itu, ketika Serikat Buruh menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pria yang akrab disapa Ahok itu bahkan mengatakan UMP yang ideal adalah Rp 4 juta. Selain itu, angka KHL juga harus disesuaikan dengan naiknya kebutuhan pokok.
Menurut Rusdi, kenaikan UMP pada tahun 2014 yang hanya 40 persen merupakan akumulasi dari kenaikan UMP selama bertahun-tahun. Sehingga walaupun sudah mengalami kenaikan, lanjut dia, upah buruh Indonesia jauh di bawah Thailand yang Rp 2,8 juta dan Filipina sebesar Rp 3,2 juta.
"Hitungan kami, kenapa bisa mencapai Rp 3,5 sampai 3,7 juta itu karena melihat dari kenaikan 40 persen BBM, listrik, sewa rumah, dan transportasi," papar Rusdi.
Misalnya saja, hitungan transportasi di DKI yang UMP-nya Rp 2,2 juta hanya untuk 1 kali naik Transjakarta. Padahal faktanya, menurut Rusdi, para buruh harus naik angkot 1 kali dan ojek baru dapat menemukan halte Transjakarta. Kemudian, untuk harga sewa rumah tipe 36 berkisar antara Rp 500 ribu-700 ribu per bulan.
"Sehingga settingan KHL pemerintah ini berdasarkan kebutuhan orang yang hidup sangat minimalis. 50 persen itu satu hal yang sangat logis. Sedangkan pemerintah seolah-seolah menutup mata dari efek kenaikan BBM. Padahal sangat berdampak. Sewa rumah naik, sembako, transportasi," urainya.
"Ini sama saja pemerintah sedang melakukan politik upah murah turunkan daya beli buruh dengan rendahnya UMP. Logika pemerintah salah. Kalau daya beli buruh turun, maka industri indonesia juga akan hancur," tukas Rusdi. (Tnt/Yus)
