Pemerintah dinilai harus mengkaji ulang program swasembada daging sapi. Pasalnya, kebutuhan daging sapi di negeri ini dinilai masih belum mencukupi untuk bisa menyukseskan program swasembada daging sapi.
Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang mengatakan, pemikiran kembali soal swasembada daging tersebut agar tidak terjadi gejolak harga daging sapi yang terus meningkat.
"Kalau melihat hasil sensus 2012, sapi kita ada 14,8 juta ekor. Sapi yang mencapai angka seperti itu dimiliki 10 juta rumah tangga. Bagi mereka yang memiliki sapi tersebut untuk tabungan dan gengsi di kampung. Jadi sapi tersebut tidak bisa dijadikan stok, tapi cadangan boleh. Untuk itu, pemerintah harus mengkaji ulang rencana swasembada sapi," ujar Sarman di Jakarta, Senin (19/8/2013).
Sarman mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perihal hasil sensus pertanian menyebutkan adanya data sapi lokal baru mencapai 13 juta ekor.
Sementara mengacu data Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mencapai program swasembada daging membutuhkan pasokan 18,5 juta ekor sapi.
"Dengan angka realistis 13 juta ekor untuk melakukan swasembada sapi itu belum memadai, karena untuk mencapai swasembada sapi harus mencapai 18,5 juta ekor. Artinya sangat belum memadai untuk melakukan swasembada sapi," kata dia.
Pemerintah diminta fokus untuk mendorong peternak daging sapi di Indonesia. "Peternak kita itu berbasis industri. Kita dari pengusaha mendukung kok rencana pemerintah dalam mengerjakan swasembada sapi. Tapi hal itu harus dilontarkan kembali kepada pemerintah. Apakah pemerintah mampu melakukan swasembada sapi?. Nyatanya tidak mampu, sehingga harga daging sapi terus bergejolak," cetusnya. (Dis/Nur)
Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang mengatakan, pemikiran kembali soal swasembada daging tersebut agar tidak terjadi gejolak harga daging sapi yang terus meningkat.
"Kalau melihat hasil sensus 2012, sapi kita ada 14,8 juta ekor. Sapi yang mencapai angka seperti itu dimiliki 10 juta rumah tangga. Bagi mereka yang memiliki sapi tersebut untuk tabungan dan gengsi di kampung. Jadi sapi tersebut tidak bisa dijadikan stok, tapi cadangan boleh. Untuk itu, pemerintah harus mengkaji ulang rencana swasembada sapi," ujar Sarman di Jakarta, Senin (19/8/2013).
Sarman mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perihal hasil sensus pertanian menyebutkan adanya data sapi lokal baru mencapai 13 juta ekor.
Sementara mengacu data Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mencapai program swasembada daging membutuhkan pasokan 18,5 juta ekor sapi.
"Dengan angka realistis 13 juta ekor untuk melakukan swasembada sapi itu belum memadai, karena untuk mencapai swasembada sapi harus mencapai 18,5 juta ekor. Artinya sangat belum memadai untuk melakukan swasembada sapi," kata dia.
Pemerintah diminta fokus untuk mendorong peternak daging sapi di Indonesia. "Peternak kita itu berbasis industri. Kita dari pengusaha mendukung kok rencana pemerintah dalam mengerjakan swasembada sapi. Tapi hal itu harus dilontarkan kembali kepada pemerintah. Apakah pemerintah mampu melakukan swasembada sapi?. Nyatanya tidak mampu, sehingga harga daging sapi terus bergejolak," cetusnya. (Dis/Nur)
