Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Satya Widya Yudha menyatakan pemerintah belum secara terbuka membeberkan target ketimpangan pendapatan (gini rasio) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014.
"Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan sampai 6,4% belum dinyatakan secara terbuka soal gini rasio. Padahal dari gini rasio, pemerintah bisa melihat penyebaran dari pertumbuhan ekonomi dan berapa persen kesenjangan antara si kaya dan si miskin pada tahun depan," ujar dia saat ditemui sebelum Sidang Paripurna Pandangan Fraksi atas RUU APBN 2014, di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/8/2013).
Faktor tersebut, kata Satya, perlu dicermati mengingat patokan target pertumbuhan ekonomi di 2014 membutuhkan kerja keras dengan segala daya dan upaya.
"Tapi kami tetap optimistis pemerintah bisa mencapai target itu, termasuk dengan langkah menekan laju inflasi akibat dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) serta mempercepat penyerapan anggaran," terang dia.
Percepatan penyerapan anggaran, lanjut Satya, terutama alokasi khusus dana untuk Aceh dan Papua yang sudah secara nyata mendapat prioritas untuk segera direalisasikan.
"Penyerapan anggaran khusus dana di Aceh dan Papua masih sangat rendah, meski dana sudah disiapkan. Sehingga karena penyerapan tidak berjalan dengan baik, maka peningkatan ekonomi di daerah tersebut tidak tercapai," tambah Satya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Andi Timo Pangerang dari Fraksi Demokrat mengakui bahwa realisasi penyerapan anggaran pemerintah selalu menumpuk di semester II. Padahal harusnya sudah berjalan sejak awal tahun.
"Jadi kami di Komisi XI akan kembali membahas asumsi makro dalam RAPBN Tahun Anggaran 2014 pada 28 Agustus ini sebelum di bawa ke Banggar," tandas dia. (Fik/Nur)
"Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan sampai 6,4% belum dinyatakan secara terbuka soal gini rasio. Padahal dari gini rasio, pemerintah bisa melihat penyebaran dari pertumbuhan ekonomi dan berapa persen kesenjangan antara si kaya dan si miskin pada tahun depan," ujar dia saat ditemui sebelum Sidang Paripurna Pandangan Fraksi atas RUU APBN 2014, di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/8/2013).
Faktor tersebut, kata Satya, perlu dicermati mengingat patokan target pertumbuhan ekonomi di 2014 membutuhkan kerja keras dengan segala daya dan upaya.
"Tapi kami tetap optimistis pemerintah bisa mencapai target itu, termasuk dengan langkah menekan laju inflasi akibat dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) serta mempercepat penyerapan anggaran," terang dia.
Percepatan penyerapan anggaran, lanjut Satya, terutama alokasi khusus dana untuk Aceh dan Papua yang sudah secara nyata mendapat prioritas untuk segera direalisasikan.
"Penyerapan anggaran khusus dana di Aceh dan Papua masih sangat rendah, meski dana sudah disiapkan. Sehingga karena penyerapan tidak berjalan dengan baik, maka peningkatan ekonomi di daerah tersebut tidak tercapai," tambah Satya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Andi Timo Pangerang dari Fraksi Demokrat mengakui bahwa realisasi penyerapan anggaran pemerintah selalu menumpuk di semester II. Padahal harusnya sudah berjalan sejak awal tahun.
"Jadi kami di Komisi XI akan kembali membahas asumsi makro dalam RAPBN Tahun Anggaran 2014 pada 28 Agustus ini sebelum di bawa ke Banggar," tandas dia. (Fik/Nur)
