Setelah melakukan penelusuran ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menemukan catatan buruk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Moeldoko. Sehingga uji kelayakan dan kepatutan terhadap Moeldoko yang menjadi calon Panglima TNI siap digelar besok.
"Tidak ada catatan dari Komnas HAM dan dari KPK. Mereka apresiasi karena Moeldoko menyampaikan lengkap," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Secara prinsip, tambah Mahfudz, KPK dan Komnas HAM mengatakan tidak ada kasus yang membelit Moeldoko. Sehingga Rabu besok Komisi I DPR melakukan kolaborasi pandangan Moeldoko untuk TNI ke depan.
"Persyaratan sejauh ini, sampai hari ini, tidak ada masalah dan belum ada masukan dari publik atau masyarakat," ujar Mahfudz.
Terkait kabar terlibatnya Moeldoko dalam 'Operasi Sajadah' untuk mengusir warga Ahmadiyah di kawasan Banten, Mahfudz mengatakan kasus itu telah tuntas dan tak ada masalah. "Bahkan Kontras dan Komnas HAM sudah melakukan invenstigasi dan memang tidak ada (hambatan)," tutur Mahfudz.
Menurut Mahfudz, Komisi I menilai, jika dilihat dari persyaratan dalam UU TNI 34/2004, Moeldoko telah memenuhi syarat. Hal itu dilihat dari rekor jabatan. Kemudian, dalam uji kepatutan dan kelayakan nantinya akan mempertanyakan hal itu. (Eks/Sss)
"Tidak ada catatan dari Komnas HAM dan dari KPK. Mereka apresiasi karena Moeldoko menyampaikan lengkap," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Secara prinsip, tambah Mahfudz, KPK dan Komnas HAM mengatakan tidak ada kasus yang membelit Moeldoko. Sehingga Rabu besok Komisi I DPR melakukan kolaborasi pandangan Moeldoko untuk TNI ke depan.
"Persyaratan sejauh ini, sampai hari ini, tidak ada masalah dan belum ada masukan dari publik atau masyarakat," ujar Mahfudz.
Terkait kabar terlibatnya Moeldoko dalam 'Operasi Sajadah' untuk mengusir warga Ahmadiyah di kawasan Banten, Mahfudz mengatakan kasus itu telah tuntas dan tak ada masalah. "Bahkan Kontras dan Komnas HAM sudah melakukan invenstigasi dan memang tidak ada (hambatan)," tutur Mahfudz.
Menurut Mahfudz, Komisi I menilai, jika dilihat dari persyaratan dalam UU TNI 34/2004, Moeldoko telah memenuhi syarat. Hal itu dilihat dari rekor jabatan. Kemudian, dalam uji kepatutan dan kelayakan nantinya akan mempertanyakan hal itu. (Eks/Sss)
