Niatnya untuk mencegah siswi untuk tidak berbuat mesum serta menghindarkan dari jurang prostitusi, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berencana melakukan tes keperawanan bagi siswi SMA. Namun, banyak pihak menentang rencana ini, termasuk pemerintah.
"Untuk apa sih dilakukan tes virginity itu? Untuk apa? Terus mau diapain kalau sudah tahu bahwa dia telah melakukan itu? Apakah dia tidak boleh sekolah? Atau apa?" kata Menteri Pendidikan, M. Nuh, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Kalau melihat pada asas kesetaraan, Nuh mempertanyakan ada atau tidaknya tes serupa untuk pelajar yang pria. "Terus yang laki-laki ada nggak tes keperjakaan? Ada nggak tes itu?" tanyanya.
Yang jelas, bagi Nuh langkah tersebut sangat tidak bijak dan kurang mendidik, padahal ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan. "Ini nggak wise, nggak bijak. Kalau ada bukti tentu kami akan membuat edaran. Kalau ada, ada cara lain yang lebih wise," tegasnya.
Karena itu, jika memang rencana tersebut akan dilaksanakan, Nuh menyarankan agar Dinas Pendidikan Prabumulih untuk memilih cara lain yang lebih baik. "Kewenangan pendidikan itu kan ada di kabupaten kota, tetap dia kan tidak serta merta apa yang dilakukannya itu bisa sampai melewati batas-batas prinsip-prinsip umum," tegas Nuh.
Nuh menyadari kalau tujuan yang ingin dicapai sebenarnya baik, namun caranya yang harus diubah. "Akan saya buat edaran kepada dinas-dinas untuk cari yang proper. Kalau mau anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang negatif, itu ada cara-cara lain," tutup Nuh. (Ado/Ein/Mut)
"Untuk apa sih dilakukan tes virginity itu? Untuk apa? Terus mau diapain kalau sudah tahu bahwa dia telah melakukan itu? Apakah dia tidak boleh sekolah? Atau apa?" kata Menteri Pendidikan, M. Nuh, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Kalau melihat pada asas kesetaraan, Nuh mempertanyakan ada atau tidaknya tes serupa untuk pelajar yang pria. "Terus yang laki-laki ada nggak tes keperjakaan? Ada nggak tes itu?" tanyanya.
Yang jelas, bagi Nuh langkah tersebut sangat tidak bijak dan kurang mendidik, padahal ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan. "Ini nggak wise, nggak bijak. Kalau ada bukti tentu kami akan membuat edaran. Kalau ada, ada cara lain yang lebih wise," tegasnya.
Karena itu, jika memang rencana tersebut akan dilaksanakan, Nuh menyarankan agar Dinas Pendidikan Prabumulih untuk memilih cara lain yang lebih baik. "Kewenangan pendidikan itu kan ada di kabupaten kota, tetap dia kan tidak serta merta apa yang dilakukannya itu bisa sampai melewati batas-batas prinsip-prinsip umum," tegas Nuh.
Nuh menyadari kalau tujuan yang ingin dicapai sebenarnya baik, namun caranya yang harus diubah. "Akan saya buat edaran kepada dinas-dinas untuk cari yang proper. Kalau mau anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang negatif, itu ada cara-cara lain," tutup Nuh. (Ado/Ein/Mut)
