Politisi Partai Golkar Nurul Arifin tegas menolak adanya tes keperawanan untuk calon siswi SMA di Prabumulih, Sumatera Selatan. Langkah itu dinilai sebagai pelanggaran HAM dan bentuk komersialisasi tubuh perempuan.
"Rencana Dinas Pendidikkan mencari tambahan RAPBD untuk tes keperawanan adalah tindakan politisasi dan komersialisasi tubuh perempuan," kata Nurul di Jakarta, Selasa (20/8/2013). "Sangat tidak etis, diskriminatif dan melecehkan perempuan."
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih hanya mencari sensasi tanpa memikirkan dampak psikologis perempuan. Sehingga, usulan yang tidak masuk akal ini tidak perlu ditanggapi.
"Jika ingin mengajarkan etika, moral dan perilaku santun, seharusnya dilakukan melalui jalur edukasi. Bukan mengobok-obok tubuh perempuan," tegas Nurul. Selain itu, lanjut Nurul, hal itu dilakukan baik untuk anak laki-laki dan perempuan.
Pertanyaan berikutnya, kata Nurul. "Mau menggunakan mekanisme seperti apa? Alat yang digunakan apa?"
"Hal ini pelanggaran HAM. Mengada-ada dan memalukan," tegas Nurul.
Penolakan juga datang dari Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto yang menilai, aturan tes keperawanan tak diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga, dia mengimbau agar semua pihak terkait segera duduk bersama untuk membicarakan hal itu.
"Perda (Peraturan Daerah) nggak boleh tabrakan dengan UU," tegas Agus. (Ism/Mut)
"Rencana Dinas Pendidikkan mencari tambahan RAPBD untuk tes keperawanan adalah tindakan politisasi dan komersialisasi tubuh perempuan," kata Nurul di Jakarta, Selasa (20/8/2013). "Sangat tidak etis, diskriminatif dan melecehkan perempuan."
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih hanya mencari sensasi tanpa memikirkan dampak psikologis perempuan. Sehingga, usulan yang tidak masuk akal ini tidak perlu ditanggapi.
"Jika ingin mengajarkan etika, moral dan perilaku santun, seharusnya dilakukan melalui jalur edukasi. Bukan mengobok-obok tubuh perempuan," tegas Nurul. Selain itu, lanjut Nurul, hal itu dilakukan baik untuk anak laki-laki dan perempuan.
Pertanyaan berikutnya, kata Nurul. "Mau menggunakan mekanisme seperti apa? Alat yang digunakan apa?"
"Hal ini pelanggaran HAM. Mengada-ada dan memalukan," tegas Nurul.
Penolakan juga datang dari Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto yang menilai, aturan tes keperawanan tak diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga, dia mengimbau agar semua pihak terkait segera duduk bersama untuk membicarakan hal itu.
"Perda (Peraturan Daerah) nggak boleh tabrakan dengan UU," tegas Agus. (Ism/Mut)
