Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Dani Anwar, menyebut penertiban pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang merupakan bentuk balas dendam Jokowi-Ahok. Karena menurut mantan Cawagub DKI tahun 2007 lalu itu, perolehan suara Jokowi-Ahok di Tanah Abang saat Pemilukada DKI 2012 terbilang rendah.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pihak yang menuding penertiban digunakan untuk balas dendam, kemungkinan secara psikologi, ketika kelak bisa menjabat sebagai gubernur akan melakukan hal tersebut.
"Mungkin aja, saya nggak tahu ya tanya psikolog, biasanya orang yang punya hati seperti itu suka menuduh orang lain seperti itu. Artinya kalau beliau yang jadi gubernur, mungkin beliau lakukan, balas dendam ke yang tidak memilihnya. Mungkin. Saya nggak tahu," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Sebab bila misalnya ia dan Jokowi ingin melakukan balas dendam karena jumlah suara yang kecil, semestinya mereka tidak melakukan penertiban di daerah yang warganya mayoritas memilih Jokowi-Ahok. Namun buktinya, menurut mantan bupati Belitung Timur itu, penertiban parkir liar di Jl. Hayam Wuruk dan pembangunan MRT di Fatmawati, tetap dilakukan. Padahal warga Jl. Hayam Wuruk atau Fatmawati sebagian besar memilih Jokowi-Ahok, sehingga ada warga yang merasa telah ditipu.
"Makanya saya kira itu nggak beralasan. Harusnya kalau teori (balas dendam) itu benar, ketika orang yang memilih kami melanggar peraturan, kami seharusnya tidak lakukan (penertiban) dong. Karena kami taat pada konstitusi bukan konstituen. Jadi tuduhan seperti itu saya kira nggak kena gitu loh. Hehe. Tapi, ya, itu haknya DPD," kata Ahok. (Ein/Yus)
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pihak yang menuding penertiban digunakan untuk balas dendam, kemungkinan secara psikologi, ketika kelak bisa menjabat sebagai gubernur akan melakukan hal tersebut.
"Mungkin aja, saya nggak tahu ya tanya psikolog, biasanya orang yang punya hati seperti itu suka menuduh orang lain seperti itu. Artinya kalau beliau yang jadi gubernur, mungkin beliau lakukan, balas dendam ke yang tidak memilihnya. Mungkin. Saya nggak tahu," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Sebab bila misalnya ia dan Jokowi ingin melakukan balas dendam karena jumlah suara yang kecil, semestinya mereka tidak melakukan penertiban di daerah yang warganya mayoritas memilih Jokowi-Ahok. Namun buktinya, menurut mantan bupati Belitung Timur itu, penertiban parkir liar di Jl. Hayam Wuruk dan pembangunan MRT di Fatmawati, tetap dilakukan. Padahal warga Jl. Hayam Wuruk atau Fatmawati sebagian besar memilih Jokowi-Ahok, sehingga ada warga yang merasa telah ditipu.
"Makanya saya kira itu nggak beralasan. Harusnya kalau teori (balas dendam) itu benar, ketika orang yang memilih kami melanggar peraturan, kami seharusnya tidak lakukan (penertiban) dong. Karena kami taat pada konstitusi bukan konstituen. Jadi tuduhan seperti itu saya kira nggak kena gitu loh. Hehe. Tapi, ya, itu haknya DPD," kata Ahok. (Ein/Yus)
