Akses sektor jasa keuangan di Indonesia bisa dibilang belum memasyarakat. Sebab banyak warga negara ini yang belum dapat memanfaatkan akses tersebut, terutama masyarakat yang tinggal di pelosok daerah.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Darmin Nasution mengatakan pemerintah maupun otoritas terkait harus membuka keterisoliran daerah dari akses sektor jasa keuangan supaya bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.
"Indonesia memiliki kelemahan ekonomi dalam akses dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sektor jasa keuangan. Bukan hanya lemah tapi sangat lemah," kata dia dalam acara Sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Jakarta, Kamis (22/8/2013).
Darmin mencatat, rasio kredit perbankan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak lebih dari 32%. Angka itu sangat jauh bila dibandingkan negara-negara tetangga.
"Sedangkan rasio kredit terhadap PDB di Malaysia dan Thailand bisa mencapai 110%, serta rasio kredit China hingga menembus 140% dari PDB. Padahal waktu itu saya mengira rasio kredit di China sama dengan Indonesia karena bekas negara komunis," tutur dia.
Kemampuan akses jasa keuangan ini, menurut Darmin semakin rendah karena yang mengalami kondisi tersebut adalah masyarakat yang berpenghasilan kecil.
"Kepemilikan tanah juga begitu kecil di Pulau Jawa, sehingga insentif maupun stimulus yang diperkirakan akan merangsang akses keuangan justru sulit masuk karena tidak ada dasar untuk menikmati kondisi itu," papar dia.
Dengan begitu, Darmin menambahkan, LKM sangat penting dibangun untuk mendorong perekonomian dapat berkembang secara merata di seluruh wilayah tanah air.
"Tidak ada negara yang maju kalau lembaga keuangan tidak dilengkapi. Tapi LKM ini juga mesti diawasi keberadaannya supaya lebih terkendali. Serta ada upaya memperbaiki paling mutakhir dalam rangka finansial inclusion sehingga branchless banking bisa melengkapi infrastruktur kita yang tidak bagus di daerah," terang dia. (Fik/Nur)
Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Darmin Nasution mengatakan pemerintah maupun otoritas terkait harus membuka keterisoliran daerah dari akses sektor jasa keuangan supaya bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.
"Indonesia memiliki kelemahan ekonomi dalam akses dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sektor jasa keuangan. Bukan hanya lemah tapi sangat lemah," kata dia dalam acara Sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Jakarta, Kamis (22/8/2013).
Darmin mencatat, rasio kredit perbankan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak lebih dari 32%. Angka itu sangat jauh bila dibandingkan negara-negara tetangga.
"Sedangkan rasio kredit terhadap PDB di Malaysia dan Thailand bisa mencapai 110%, serta rasio kredit China hingga menembus 140% dari PDB. Padahal waktu itu saya mengira rasio kredit di China sama dengan Indonesia karena bekas negara komunis," tutur dia.
Kemampuan akses jasa keuangan ini, menurut Darmin semakin rendah karena yang mengalami kondisi tersebut adalah masyarakat yang berpenghasilan kecil.
"Kepemilikan tanah juga begitu kecil di Pulau Jawa, sehingga insentif maupun stimulus yang diperkirakan akan merangsang akses keuangan justru sulit masuk karena tidak ada dasar untuk menikmati kondisi itu," papar dia.
Dengan begitu, Darmin menambahkan, LKM sangat penting dibangun untuk mendorong perekonomian dapat berkembang secara merata di seluruh wilayah tanah air.
"Tidak ada negara yang maju kalau lembaga keuangan tidak dilengkapi. Tapi LKM ini juga mesti diawasi keberadaannya supaya lebih terkendali. Serta ada upaya memperbaiki paling mutakhir dalam rangka finansial inclusion sehingga branchless banking bisa melengkapi infrastruktur kita yang tidak bagus di daerah," terang dia. (Fik/Nur)
