Partai Buruh, yang berkuasa di Australia, berjanji membuat aturan melarang perusahaan tembakau memberi sumbangan kepada partai politik jika kembali menang pemilihan umum pada 7 September.
Langkah tersebut diikuti oleh koalisi oposisi Liberal-National, yang menolak dana kampanye dari perusahaan rokok.
Dari sisi Partai Buruh, Perdana Menteri Kevin Rudd mengatakan bahwa partainya akan merubah Undang-Undang Pemilihan Umum Australia untuk melarang adanya sumbangan dari perusahaan rokok besar kepada partai politik dan kandidatnya.
"Perusahaan-perusahaan rokok itu sudah mengakui bahwa mereka hanya menyumbangkan dana untuk partai politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan tertentu," kata Rudd seperti dikutip ABCnews, Sabtu (24/8/2013).
Pada Desember lalu Australia, untuk pertama kalinya di dunia, sudah memberlakukan kebijakan "kemasan polos" pada semua produk tembakau. Kebijakan tersebut ditetapkan setelah pemerintah memenangi kasus hukum melawan perusahaan-perusahan rokok besar.
Partai Buruh juga berjanji akan "mengakhiri investasi tembakau di berbagai instansi pemerintah", termasuk di antaranya larangan terhadap pengelola dana pensiun untuk berinvestasi di saham perusahaan rokok.
Pengelola dana pensiun pegawai negeri sipil Australia pada awal tahun ini menjual kepemilikan saham perusahaan tembakau senilai 200 juta dolar AS. Mereka mengatakan bahwa produk perusahaan rokok telah "merusak kesehatan, membuat penggunanya kecanduan dan tidak ada level yang aman untuk mengkonsumsinya."
Partai Buruh mulai menolak dana dari perusahaan tembakau pada 2004, namun lawan politik konservatifnya tetap menerima sumbangan dari Philip Morris dan British American Tobacco senilai 2,1 juta dolar Australia sejak tahun itu.
Pemimpin oposisi Tony Abbott pada tahun ini mulai mengikuti langkah lawan politiknya. Dia menginstruksikan kepada koalisi Liberal-National untuk "tidak lagi menerima sumbangan dari perusahaan tembakau."
"Saya tidak ingin soal yang tidak penting itu dapat mengalihkan perhatian orang dari persoalan utama dari kampanye ini," kata Abbott saat diminta keterangan mengenai perubahan pandangannya mengenai sumbangan dari perusahaan rokok.
Sebelumnya, Abbott adalah pengkritik utama kebijakan anti rokok dari Partai Buruh. Dia juga menolak rancangan aturan "kemasan polos" dengan mengatakan "tidak terdapat argumen yang bisa dipercaya" bahwa kebijakan itu akan berhasil.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan Tanya Plibersek menuntut Abbott untuk mengembalikan sumbangan yang dia terima dari perusahaan rokok selama sepuluh tahun terakhir, termasuk satu juta dolar Australia yang diterima Abbott saat menjabat sebagai menteri kesehatan di pemerintahan sebelumnya.
Abbott sendiri sampai saat ini tidak berkomitmen untuk mengembalikan dana dari perusahaan tembakau. Dia juga tidak melarang cabang-cabang partai di negara bagian untuk tetap menerima sumbangan.
Aktivitas merokok diperkirakan telah merugikan ekonomi negara tersebut senilai 31,5 milyar dolar Australia setiap tahunnya dalam hal kesehatan dan hilangnya produktivitas. Selain itu, sebanyak 15.000 kematian setiap tahunnya disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan rokok.
(Abd)
Langkah tersebut diikuti oleh koalisi oposisi Liberal-National, yang menolak dana kampanye dari perusahaan rokok.
Dari sisi Partai Buruh, Perdana Menteri Kevin Rudd mengatakan bahwa partainya akan merubah Undang-Undang Pemilihan Umum Australia untuk melarang adanya sumbangan dari perusahaan rokok besar kepada partai politik dan kandidatnya.
"Perusahaan-perusahaan rokok itu sudah mengakui bahwa mereka hanya menyumbangkan dana untuk partai politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan tertentu," kata Rudd seperti dikutip ABCnews, Sabtu (24/8/2013).
Pada Desember lalu Australia, untuk pertama kalinya di dunia, sudah memberlakukan kebijakan "kemasan polos" pada semua produk tembakau. Kebijakan tersebut ditetapkan setelah pemerintah memenangi kasus hukum melawan perusahaan-perusahan rokok besar.
Partai Buruh juga berjanji akan "mengakhiri investasi tembakau di berbagai instansi pemerintah", termasuk di antaranya larangan terhadap pengelola dana pensiun untuk berinvestasi di saham perusahaan rokok.
Pengelola dana pensiun pegawai negeri sipil Australia pada awal tahun ini menjual kepemilikan saham perusahaan tembakau senilai 200 juta dolar AS. Mereka mengatakan bahwa produk perusahaan rokok telah "merusak kesehatan, membuat penggunanya kecanduan dan tidak ada level yang aman untuk mengkonsumsinya."
Partai Buruh mulai menolak dana dari perusahaan tembakau pada 2004, namun lawan politik konservatifnya tetap menerima sumbangan dari Philip Morris dan British American Tobacco senilai 2,1 juta dolar Australia sejak tahun itu.
Pemimpin oposisi Tony Abbott pada tahun ini mulai mengikuti langkah lawan politiknya. Dia menginstruksikan kepada koalisi Liberal-National untuk "tidak lagi menerima sumbangan dari perusahaan tembakau."
"Saya tidak ingin soal yang tidak penting itu dapat mengalihkan perhatian orang dari persoalan utama dari kampanye ini," kata Abbott saat diminta keterangan mengenai perubahan pandangannya mengenai sumbangan dari perusahaan rokok.
Sebelumnya, Abbott adalah pengkritik utama kebijakan anti rokok dari Partai Buruh. Dia juga menolak rancangan aturan "kemasan polos" dengan mengatakan "tidak terdapat argumen yang bisa dipercaya" bahwa kebijakan itu akan berhasil.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan Tanya Plibersek menuntut Abbott untuk mengembalikan sumbangan yang dia terima dari perusahaan rokok selama sepuluh tahun terakhir, termasuk satu juta dolar Australia yang diterima Abbott saat menjabat sebagai menteri kesehatan di pemerintahan sebelumnya.
Abbott sendiri sampai saat ini tidak berkomitmen untuk mengembalikan dana dari perusahaan tembakau. Dia juga tidak melarang cabang-cabang partai di negara bagian untuk tetap menerima sumbangan.
Aktivitas merokok diperkirakan telah merugikan ekonomi negara tersebut senilai 31,5 milyar dolar Australia setiap tahunnya dalam hal kesehatan dan hilangnya produktivitas. Selain itu, sebanyak 15.000 kematian setiap tahunnya disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan rokok.
(Abd)
